Pontianak (Suara Pontianak) – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengikuti Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dan para kepala daerah se-Indonesia..jpeg)
Rakor yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (13/8/2026), diikuti Gubernur Ria Norsan secara daring dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat. SUARAPONTIANAK/SK
Rakor yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (13/8/2026), diikuti Ria Norsan secara daring dari Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Dalam kegiatan tersebut, Ria Norsan didampingi Koordinator BGN Wilayah Kalbar, Kepala Bapperida Provinsi Kalbar, Kepala BKKBN Provinsi Kalbar, serta jajaran instansi terkait.
Rakorsus membahas penguatan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Program MBG agar berjalan efektif, tepat sasaran, aman, dan berkualitas.
Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan MBG, termasuk mempermudah proses perizinan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Dinas Kesehatan berperan dalam pengawasan pemenuhan SLHS dan aspek kesehatan, sedangkan Dinas Pendidikan mendukung pengawasan pelaksanaan program serta pendataan anak penerima manfaat.
Tito mengatakan, dukungan terhadap MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat membantu pencapaian sejumlah indikator pembangunan daerah, termasuk penurunan angka stunting dan kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Tito.
Mendagri juga menilai pelaksanaan MBG secara optimal berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Program tersebut dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan produksi pangan, sekaligus menggerakkan rantai pasok yang melibatkan petani, nelayan, peternak, hingga pelaku usaha pangan.
Intervensi BGN dalam menyerap pasokan pangan dari daerah juga dinilai dapat membantu pengendalian inflasi. Karena itu, pemerintah daerah didorong memanfaatkan MBG sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala BGN Sudaryono menegaskan pentingnya kolaborasi antara BGN, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua siswa untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan dengan baik.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi gizi agar masyarakat memahami tujuan dan mekanisme pelaksanaan program secara tepat. BGN, kata Sudaryono, terus melakukan perbaikan tata kelola MBG, terutama dalam memastikan keamanan pangan dan mencegah terjadinya kasus keracunan.
Dalam rakor tersebut, BGN turut meluncurkan Radar MBG, layanan digital yang menyediakan informasi mengenai menu MBG harian serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia MBG.
Penguatan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah juga ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi dan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah.
Kerja sama tersebut diharapkan mendukung ketepatan sasaran penerima manfaat MBG melalui pemanfaatan data kependudukan.
Pelibatan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Program MBG telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan kesiapan Pemprov Kalbar untuk memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut di daerah.
Menurutnya, keberhasilan MBG membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BGN, satuan pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Yang paling penting adalah koordinasi dan pengawasan bersama agar program ini berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat bagi anak-anak serta masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Melalui rakor tersebut, pemerintah pusat kembali menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemerintah daerah dalam memastikan Program MBG terlaksana secara optimal. Program tersebut diharapkan tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas gizi dan sumber daya manusia, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap penguatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di daerah. [SK]
.jpeg)
.jpeg)
