Pontianak (Suara Pontianak) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus memperkuat akses keuangan yang inklusif sebagai fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan merata..jpeg)
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Barat dalam Virtual Assessment TPAKD Award yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Data Analytic Room, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (29/7/2026). SUARAPONTIANAK/SK
Penegasan tersebut disampaikan saat mengikuti Virtual Assessment Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (29/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar Heronimus Hero, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat Rochma Hidayati, Direktur Utama Bank Kalbar H. Rokidi, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah dan instansi terkait. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan itu menunjukkan kuatnya sinergi dalam memperkuat akses keuangan masyarakat sekaligus mendukung Kalbar meraih predikat terbaik pada ajang TPAKD Award.
Dalam paparannya, Norsan menyampaikan apresiasi kepada OJK Kalimantan Barat dan seluruh pihak yang selama ini berkolaborasi memperluas akses layanan keuangan formal di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil dan kawasan perbatasan.
Menurutnya, TPAKD merupakan instrumen strategis yang menjembatani kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, industri jasa keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan literasi serta inklusi keuangan.
“Melalui TPAKD, kami ingin memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Barat, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses layanan keuangan formal. Inklusi keuangan bukan sekadar memperluas akses, tetapi juga menjadi fondasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Norsan.
Ia menjelaskan, TPAKD Kalimantan Barat telah dibentuk sejak tahun 2018 dan terus diperkuat hingga seluruh 14 kabupaten/kota di Kalbar memiliki TPAKD pada tahun 2022. Penguatan kelembagaan tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif, pendampingan berkelanjutan, serta dukungan anggaran agar program-program percepatan akses keuangan dapat berjalan secara optimal.
“Keberadaan TPAKD di seluruh kabupaten dan kota merupakan bentuk komitmen bersama untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, OJK, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam memperluas inklusi keuangan di Kalimantan Barat,” katanya.
Gubernur juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah yang menunjukkan tren positif. Pada 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar mencapai 72,09, tingkat kemiskinan berada pada angka 5,97 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,63 persen, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39 persen, serta inflasi terkendali di angka 1,85 persen.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Meski demikian, Norsan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, terutama luasnya wilayah Kalbar, keterbatasan jangkauan layanan keuangan di daerah terpencil, serta belum meratanya infrastruktur digital yang menjadi penunjang layanan keuangan modern.
Di tengah tantangan tersebut, Kalbar memiliki potensi ekonomi yang besar pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, konstruksi, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan lingkungan. Potensi itu didukung oleh lebih dari 225 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi fokus utama dalam program penguatan akses pembiayaan dan pendampingan usaha.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Tahun 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Kalimantan Barat tercatat sebesar 51,95 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Sementara tingkat inklusi keuangan mencapai 84,16 persen, menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan layanan keuangan formal oleh masyarakat.
“Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Tugas kita adalah memastikan potensi tersebut didukung oleh akses pembiayaan yang memadai, pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta literasi keuangan yang baik sehingga UMKM dapat tumbuh, naik kelas, dan mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah,” tegasnya.
Sebagai upaya mempercepat perluasan akses keuangan, TPAKD Kalimantan Barat menetapkan delapan fokus program kerja tahun 2025, yakni pemberdayaan UMKM, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), perluasan titik akses keuangan, digitalisasi UMKM, perlindungan pelaku usaha sektor pertanian dan peternakan, edukasi investasi, optimalisasi program jaminan sosial, serta peningkatan literasi keuangan dan business matching.
Seluruh program tersebut dijalankan secara terintegrasi di seluruh kabupaten/kota guna memastikan pemerataan manfaat pembangunan dan memperkuat ekosistem ekonomi daerah.
Mengakhiri paparannya, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa keberhasilan TPAKD tidak terlepas dari kolaborasi erat seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus memperkuat sinergi dengan OJK, industri jasa keuangan, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai mitra pembangunan untuk memperluas akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen memperkuat peran TPAKD dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, serta menghadirkan layanan keuangan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat akan semakin inklusif, berkelanjutan, dan mampu mewujudkan masyarakat yang lebih maju dan sejahtera,” tutupnya. [SK]
.jpeg)
