Pontianak (Suara Pontianak) – Pengibaran Bendera Borneo Raya di tengah momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mendapat perhatian dari Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat Zulfydar Zaidar Mochtar.
Potret Ketua Fraksi PAN DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, pada Senin (17/8/2026). SUARAPONTIANAK/SK
Zulfydar yang juga dikenal aktif sebagai mediator konflik mengajak masyarakat menyikapi fenomena tersebut dengan tenang dan tidak mudah terprovokasi. Menurutnya, kemunculan simbol tersebut perlu dilihat secara lebih luas dan tidak semata-mata dipahami sebagai persoalan bendera.
Ia menilai momentum peringatan kemerdekaan seharusnya menjadi kesempatan untuk kembali memperkuat persatuan, kebersamaan dan kepedulian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah.
“Atas nama DPRD Provinsi Kalbar dari Fraksi PAN, saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun tentu banyak persoalan bangsa yang harus kita selesaikan,” ujar Zulfydar, Senin (17/8/2026).
Menurutnya, semangat kemerdekaan Indonesia sejak awal dibangun melalui kebersamaan. Karena itu, berbagai fenomena yang muncul di daerah perlu dilihat sebagai bagian dari aspirasi masyarakat yang patut didengar dan dipahami.
Zulfydar menilai kemunculan sejumlah simbol daerah dalam beberapa hari terakhir dapat dipandang sebagai bentuk kritik sekaligus pengingat kepada pemerintah pusat agar perhatian terhadap pembangunan daerah terus diperkuat.
“Perbedaan muncul karena perhatian belum cukup. Saya kira adanya hal-hal yang terjadi dalam satu dua hari belakangan ini seperti adanya bendera, memberikan peringatan kepada pemerintah pusat terhadap perhatian pembangunan dan kaitan lainnya,” katanya.
Sebagai mediator konflik, Zulfydar meminta masyarakat Kalimantan Barat tidak terpancing oleh situasi yang berkembang. Ia menekankan bahwa ketenangan dan kedamaian harus tetap dijaga agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik sosial.
“Kita harapkan masyarakat yang berada di Kalbar tetap menjaga ketenangan. Karena kedamaian milik kita bersama. Saya kira ini harus dapat dicari substansi permasalahannya, keinginannya tentu bisa dirasakan juga,” ujarnya.
Menurut Zulfydar, pemerintah bersama masyarakat perlu menggali lebih dalam aspirasi yang melatarbelakangi munculnya simbol tersebut. Dengan demikian, penyelesaian persoalan tidak berhenti pada perdebatan mengenai simbol, tetapi dapat menyentuh substansi yang ingin disampaikan masyarakat.
Ia juga meminta agar fenomena tersebut tidak dibesar-besarkan. Menurutnya, kemunculan simbol tersebut sebaiknya dilihat sebagai bentuk kritik yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat.
“Saya kira kita usah terlalu jauh. Ini adalah kritikan untuk pemerintah pusat,” katanya.
Di sisi lain, Zulfydar menegaskan pembangunan di Kalimantan Barat harus tetap berjalan. Ia mengatakan pemerintah provinsi bersama DPRD Kalbar terus berupaya memperjuangkan kepentingan masyarakat meskipun daerah menghadapi keterbatasan anggaran, termasuk adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
“Pembangunan harus jalan terus. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar bersama DPRD Kalbar terus membangun. TKD dipotong, tetapi pemerintah terus mengupayakan Kalbar mencapai titik yang diharapkan masyarakat Kalbar,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan daerah harus berangkat dari kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Ia menilai kekuatan nasional tidak dapat dipisahkan dari kemajuan daerah-daerah di seluruh Indonesia.
Perhatian terhadap daerah, kata Zulfydar, perlu terus diperkuat agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung. Hal tersebut juga berkaitan dengan agenda pembangunan jangka panjang, termasuk pertumbuhan ekonomi dan kesiapan Indonesia menghadapi bonus demografi menuju 2045.
“Kita bicara pertumbuhan ekonomi, masa depan bonus demografi 2045. Mulainya ini sudah bagus, tetapi bagaimana kita tambah kekuatan relevansinya, memperkuat dan mengakar kembali. Daerah harus menjadi perhatian,” katanya.
Ia berharap momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat menjadi refleksi bersama bahwa persatuan dan kebersamaan merupakan fondasi penting dalam membangun Indonesia.
Menurutnya, daerah bukan sekadar bagian dari Indonesia, tetapi merupakan kekuatan yang ikut menentukan kemajuan nasional.
“Daerah harus menjadi kekuatan nasional karena adanya daerah-daerah untuk membangun kebersamaan,” pungkasnya. [SK]
.jpeg)
.jpeg)
