Pontianak (Suara Pontianak) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mempercepat transformasi digital melalui optimalisasi sistem pembayaran elektronik, khususnya pada sektor pelayanan publik dan penerimaan daerah.
Soft launching penggunaan Open Application Programming Interface (Open API) Pembayaran Bank Kalbar pada layanan pembayaran pajak daerah serta QRIS Dinamis Merchant Presented Mode (MPM) di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (5/8/2026). SUARAPONTIANAK/SK
Komitmen tersebut disampaikan Ria Norsan saat menghadiri High-Level Meeting (HLM) yang dirangkaikan dengan soft launching penggunaan Open Application Programming Interface (Open API) Pembayaran Bank Kalbar pada layanan pembayaran pajak daerah serta QRIS Dinamis Merchant Presented Mode (MPM) di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (5/8/2026).
Peluncuran layanan digital tersebut ditandai dengan penekanan tombol layar secara simbolis oleh Gubernur Ria Norsan bersama Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Direktur Utama Bank Kalbar, serta perwakilan Polda Kalbar.
Momentum tersebut menjadi penanda dimulainya implementasi layanan pembayaran pajak daerah berbasis digital guna memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kesempatan itu, Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), Tim Pembina Samsat Provinsi Kalimantan Barat, serta seluruh anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) atas sinergi dalam mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Menurutnya, kerja sama tersebut telah membawa seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Barat masuk dalam kategori Digital berdasarkan penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
“Berkat kerja sama dan ikhtiar bersama, seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat kini berada pada kategori Digital dalam penilaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Capaian ini patut kita syukuri sebagai hasil kolaborasi yang membanggakan, namun harus menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Norsan.
Meski demikian, Norsan mengingatkan agar capaian tersebut tidak hanya berhenti pada predikat, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Bank Kalbar melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan layanan QRIS telah diterapkan secara optimal.
“Tolong dicek ke lapangan. Apakah semuanya sudah bisa menggunakan QRIS? Karena masih ada beberapa tempat yang belum bisa menggunakan QRIS. Jangan sampai apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegasnya.
Norsan menilai digitalisasi pembayaran merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, penggunaan sistem pembayaran digital dapat membuat transaksi menjadi lebih cepat, transparan, dan akurat, sekaligus membantu pemerintah memperoleh data penerimaan daerah secara lebih efektif.
“Melalui inovasi Open API dan QRIS Dinamis MPM ini, masyarakat akan memperoleh kemudahan yang lebih besar dalam bertransaksi. Pemerintah juga dapat menerima data penerimaan pajak secara lebih cepat dan akurat sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin transparan, efisien, dan akuntabel,” katanya.
Ia mencontohkan penerapan sistem pembayaran QRIS yang telah berkembang luas di berbagai daerah, termasuk di sejumlah pusat usaha dan restoran di DKI Jakarta, sehingga transaksi masyarakat menjadi lebih praktis dan terdokumentasi dengan baik.
Menurutnya, sistem serupa perlu terus diperluas di Kalimantan Barat agar masyarakat semakin mudah dalam melakukan pembayaran berbagai layanan pemerintah.
Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, digitalisasi juga dinilai mampu mengurangi proses administrasi manual yang berpotensi menyebabkan keterlambatan maupun kesalahan pencatatan.
Norsan mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta menjadikan transformasi digital sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan.
“Saya meyakini transformasi digital ini mampu memangkas birokrasi, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat secara signifikan,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pimpinan instansi vertikal, perwakilan BUMN, BUMD, industri perbankan, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Peluncuran Open API Bank Kalbar dan QRIS Dinamis MPM diharapkan menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem transaksi digital di Kalimantan Barat, sekaligus mendukung terwujudnya layanan publik yang lebih modern, transparan, dan terintegrasi. [SK]
.jpeg)
