Pontianak (Suara Pontianak) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan dan langkah pencegahan menyusul meningkatnya eskalasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Gubernur Kalbar Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla bersama jajaran instansi terkait dan kepala perangkat daerah secara virtual melalui Zoom Meeting dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (10/8/2026). SUARAPONTIANAK/SK
Penegasan tersebut disampaikan Ria Norsan saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla bersama jajaran instansi terkait dan kepala perangkat daerah secara virtual melalui Zoom Meeting dari Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (10/8/2026).
Rakor tersebut dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. Pertemuan turut diikuti jajaran Forkopimda, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, TNI-Polri, BMKG, BNPB serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Dalam rakor tersebut, Ria Norsan memaparkan perkembangan terkini kondisi karhutla di Kalimantan Barat. Berdasarkan data yang disampaikan, luas lahan yang terbakar telah mencapai 28.680,47 hektare dari total kawasan hutan di Kalimantan Barat yang mencapai sekitar 8,31 juta hektare.
“Yang terbakar sekitar 28.000 hektare. Untuk penanggulangan, kami terus melakukan upaya di lapangan. Kebetulan Pak Kepala BNPB kemarin baru saja datang ke Kalimantan Barat. Jadi kami tetap siaga di lapangan dan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk memadamkan api,” ujar Norsan.
Sebagai bagian dari upaya mempercepat penanganan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah meminta dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
Norsan mengatakan perangkat dan dukungan TMC telah tersedia. Namun, pelaksanaan penyemaian masih menunggu kondisi awan yang memungkinkan untuk dilakukan penaburan bahan semai.
“Kami juga sudah memohon kepada Kepala BNPB untuk mendatangkan TMC. TMC-nya sudah ada, cuma sekarang titik awan belum bisa ditaburi oleh garam,” katanya.
Ia berharap berbagai langkah penanganan yang dilakukan secara terpadu dapat mencegah karhutla meluas seperti yang pernah terjadi pada 2019.
“Mudah-mudahan dengan kita tetap siaga, kebakaran hutan tidak meluas seperti tahun 2019,” harapnya.
Selain penanganan di lapangan, Norsan menekankan pentingnya pencegahan yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan karhutla cukup tinggi sehingga seluruh pihak harus meningkatkan kewaspadaan.
Norsan juga mengingatkan masyarakat agar mematuhi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.
Menurutnya, regulasi tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran secara terbatas, tetapi pelaksanaannya wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
“Kalau seandainya masyarakat mengikuti apa yang ditentukan dalam Perda itu, yang pertama kalau membakar minimal lapor dulu kepada kepala desa. Kemudian sebelum dibakar, ladang yang dua hektare dibuat sekat dulu, sekat parit, dan tidak meninggalkan api sebelum benar-benar padam,” jelas Norsan.
Ia menegaskan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi bagian penting dalam mencegah api merambat ke lahan lain dan berkembang menjadi karhutla yang lebih luas.
“Kalau seandainya itu diikuti aturannya, tidak terjadi kebakaran meluas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Norsan menyebut Kabupaten Kubu Raya, Ketapang dan Mempawah menjadi sejumlah wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan karhutla saat ini.
Wilayah tersebut memiliki kawasan lahan gambut yang cukup luas sehingga tingkat kerawanannya meningkat ketika kondisi cuaca memasuki periode kering. Karena itu, pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan pemangku kepentingan lainnya diminta memperkuat koordinasi serta meningkatkan kewaspadaan di lapangan.
“Jangan sampai kita lengah. Kita harus tetap siaga dan melakukan pencegahan sejak dini agar api tidak berkembang dan meluas,” tegasnya.
Kewaspadaan tersebut semakin penting di tengah kondisi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Puncak musim kemarau secara umum diprediksi berlangsung pada Agustus 2026.
Kondisi lahan yang semakin kering dapat membuat api lebih mudah muncul dan menyebar, terutama pada kawasan gambut yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kebakaran.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota, TNI-Polri, BNPB, BPBD, BMKG, dunia usaha serta masyarakat untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat, terpadu dan efektif.
Ria Norsan kembali menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas utama. Setiap titik api harus segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama mencegah agar api tidak muncul dan kalau ada titik api segera ditangani. Kita tidak boleh lengah, karena kondisi kemarau seperti sekarang sangat mudah menyebabkan api meluas,” pungkasnya. [SK]
.jpeg)
