ICMI Kalbar Evaluasi Kinerja, Pertajam Rekomendasi Kebijakan Untuk Pembangunan Daerah

Editor: Admin author photo

Evaluasi Pengurus Harian ICMI Orwil Kalbar yang digelar di Pontianak, Sabtu (8/8/2026). SUARAPONTIANAK/SK
Pontianak (Suara Pontianak) – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Kalimantan Barat mengevaluasi kinerja tahun pertama kepengurusan sekaligus mempertajam arah program dan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pembangunan daerah.

Evaluasi tersebut dibahas dalam Rapat Pengurus Harian ICMI Orwil Kalbar yang berlangsung di Pontianak, Sabtu (8/8/2026).

Rapat tersebut membahas tiga agenda utama, yakni evaluasi kinerja dan program unggulan ICMI Kalbar, persiapan SILAKDA/SILAKWIL dan Simposium Daerah, serta penyusunan rekomendasi strategis Kalimantan Barat yang akan dibawa dalam Muktamar VIII ICMI di Ambon, Maluku, pada 4-6 Desember 2026.

Ketua ICMI Orwil Kalbar, Gusti Hardiansyah, menegaskan evaluasi organisasi tidak cukup hanya melihat jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan. Menurutnya, ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah dampak program terhadap masyarakat serta kejelasan tindak lanjut setelah kegiatan dilakukan.

“Apa yang sudah kita kerjakan, apa yang belum selesai, mengapa belum selesai, dan setelah rapat ini siapa melakukan apa,” ujar Gusti Hardiansyah, menegaskan kerangka evaluasi yang menjadi perhatian dalam forum tersebut.

Salah satu program yang menjadi perhatian utama dalam evaluasi adalah pengembangan Desa Cendekia berbasis Pertambangan Rakyat di Desa Entibab, Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu.

Program tersebut dirancang untuk mengintegrasikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dengan penguatan iman dan takwa (IMTAQ) dalam kehidupan masyarakat.

Konsep Desa Cendekia antara lain diarahkan melalui pengolahan emas tanpa merkuri, penerapan praktik pertambangan yang baik, reklamasi lahan menggunakan tanaman lokal, pendidikan keselamatan kerja, serta penguatan aktivitas keagamaan masyarakat.

Berdasarkan dokumen perkembangan program, Desa Entibab memiliki penduduk sebanyak 1.048 jiwa atau 313 keluarga. Wilayah tersebut juga berada dalam kawasan yang memiliki 50 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Dalam rapat, konsep Desa Cendekia didorong untuk tidak hanya berfokus pada sektor pertambangan rakyat. Peserta mengusulkan agar program dikembangkan secara lebih luas dan terintegrasi dengan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari penyediaan air bersih, energi terbarukan, kesehatan, sanitasi, pendidikan, kebudayaan, ekonomi masyarakat hingga pengelolaan lingkungan.

Dalam konteks tersebut, ICMI Kalbar dinilai dapat mengambil peran sebagai penghubung antara ilmu pengetahuan, kebijakan dan berbagai pihak yang memiliki sumber daya untuk membangun kolaborasi.

“ICMI tidak harus bekerja sendiri. Yang penting bagaimana ilmu pengetahuan, kebijakan dan potensi berbagai pihak dapat dipertemukan untuk menghasilkan solusi bagi masyarakat,” menjadi salah satu gagasan yang mengemuka dalam pembahasan.

Selain evaluasi program, rapat juga membahas persiapan SILAKDA/SILAKWIL dan Simposium Daerah. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang konsolidasi organisasi sekaligus wadah untuk menghasilkan gagasan dan rekomendasi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan Kalimantan Barat.

Sejumlah isu strategis menjadi bahan pembahasan, antara lain energi terbarukan, pengembangan industri dan pariwisata halal, pemberdayaan UMKM, pembangunan kawasan perbatasan, pertambangan rakyat, ekonomi karbon, perlindungan lingkungan, serta penguatan karakter dan generasi muda.

Pembahasan tersebut memperlihatkan upaya ICMI Kalbar untuk memperluas kontribusi organisasi. Tidak hanya menjalankan kegiatan internal, ICMI juga ingin mengambil peran lebih strategis dalam memberikan gagasan dan masukan bagi pembangunan daerah.

Menjelang Muktamar VIII ICMI di Ambon, ICMI Kalbar juga menyiapkan enam kelompok rekomendasi strategis yang dinilai penting untuk menjadi bagian dari agenda nasional organisasi.

Rekomendasi tersebut mencakup ketahanan pangan berbasis potensi lokal, transisi energi yang berkeadilan dan berkelanjutan, rekonsiliasi sosial dan penguatan etika publik, pemberdayaan ekonomi umat berbasis nilai-nilai Islam, penguatan ICMI sebagai think tank kebijakan, serta pembangunan kawasan perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia.

Keenam agenda tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai rumusan dalam forum organisasi. ICMI Kalbar ingin mendorong agar gagasan tersebut dikembangkan menjadi rekomendasi yang memiliki relevansi langsung dengan persoalan pembangunan dan kebutuhan masyarakat di daerah.

Rapat Pengurus Harian ICMI Kalbar sekaligus menegaskan arah kecendekiawanan yang hendak diperkuat organisasi. Ilmu pengetahuan diharapkan tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan, kolaborasi dan solusi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dari evaluasi menuju aksi, ICMI Kalbar berupaya menempatkan kecendekiawanan bukan sekadar sebagai sumber gagasan, tetapi sebagai kekuatan intelektual yang mampu mendorong kemaslahatan bagi daerah, umat dan bangsa. [SK]

Share:
Komentar

Berita Terkini

 
Play