Pontianak (Suara Pontianak) – Aktivitas ekspor komoditas alumina hydroxide dan alumina oxide dari Kalimantan Barat kembali berjalan setelah pemerintah berhasil menyelesaikan hambatan administratif yang sempat menahan pengiriman mineral. Pelepasan ekspor dilakukan di Pelabuhan Dwikora Pontianak, Jumat (7/8/2026).
Kegiatan pelepasan ekspor komoditas alumina hydroxide dan alumina oxide oleh Kepala Staf Kepresidenan RI, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, di Pontianak pada Jum’at (7/8/2026). SUARAPONTIANAK/SK
Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengatakan, pemerintah telah menyatukan pemahaman lintas instansi mengenai pelaksanaan aturan ekspor mineral selama masa transisi regulasi.
“Kesepahaman ini hasil koordinasi KSP pada tanggal 27 Juli 2026 dan rapat teknis lintas instansi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 31 Juli 2026 agar surveyor, Bea Cukai, serta kementerian dan lembaga memiliki pedoman yang sama pada masa transisi sambil menunggu penyempurnaan regulasi instansi,” kata Dudung.
Penyamaan pemahaman tersebut memberikan kepastian bagi dunia usaha setelah proses ekspor sempat mengalami penundaan. PT Sucofindo kini memperoleh kepastian untuk menerbitkan 85 laporan surveyor yang sebelumnya tertahan.
Menurut Dudung, lebih dari 100 kapal ekspor yang sebelumnya tertahan mulai kembali beroperasi. Kapal-kapal tersebut membawa hampir 400 ribu ton komoditas mineral dengan nilai mencapai sekitar 124 juta dolar Amerika Serikat atau setara Rp2,2 triliun.
“Lebih dari 100 kapal ekspor yang sebelumnya tertahan mulai kembali beroperasi dan berisi hampir 400 ribu ton komoditas mineral dengan nilai sekitar 124 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp2,2 triliun,” ujarnya.
Selain itu, sekitar 80 ribu ton komoditas lainnya masih dalam proses penyelesaian oleh PT Sucofindo. Dengan demikian, total volume komoditas yang terdampak penundaan mencapai sekitar 471 ribu ton.
Dudung menilai kembali berjalannya ekspor PT Indonesia Chemical Alumina (ICA) menjadi bukti bahwa koordinasi lintas instansi mampu menyelesaikan hambatan administratif sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas industri.
Menurutnya, keberlanjutan ekspor memiliki dampak luas terhadap sektor ketenagakerjaan. Tidak hanya tenaga kerja langsung pada industri alumina, tetapi juga pekerja yang bergerak di sektor pertambangan, pengangkutan, pergudangan, pelabuhan, pelayaran hingga berbagai usaha pendukung.
“Kembali berjalannya ekspor menjaga keberlanjutan produksi serta lapangan kerja. Pada dua perusahaan alumina yang terkait saja, ribuan tenaga kerja langsung ikut terselamatkan. Belum termasuk pekerja tambang, pengangkutan, pergudangan, pelabuhan, pelayaran, dan usaha pendukung lainnya,” katanya.
Dudung menegaskan penyelesaian hambatan ekspor tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar setiap persoalan yang menghambat aktivitas ekonomi segera diselesaikan secara cepat, konkret dan tetap berdasarkan ketentuan hukum.
“Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, agar setiap hambatan kegiatan ekonomi diselesaikan secara cepat, konkret, dan tepat berdasarkan hukum sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Pemprov Kalbar Dorong Kijing Segera Beroperasi Penuh
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan kegiatan ekspor alumina dari Kalbar sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Namun, aktivitas tersebut sempat terganggu akibat persoalan administratif.
“Sebenarnya bukan masalah ekspor. Pertama, sudah lama ekspornya. Cuma kemarin sempat ada masalah. Alhamdulillah, hal itu sudah diinisiasi sehingga sekarang ekspornya kembali dibuka,” kata Krisantus.
Menurutnya, kembali dibukanya aktivitas ekspor harus dibarengi dengan pembenahan infrastruktur pendukung. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pendangkalan Sungai Kapuas yang menjadi jalur utama pelayaran menuju Pelabuhan Dwikora Pontianak.
“Hari ini kita ekspor, tetapi Sungai Kapuas dangkal. Sehingga ini perlu juga kita carikan solusi sesegera mungkin. Memangkas birokrasi agar pengerukan Sungai Kapuas juga bisa segera dilaksanakan,” ujarnya.
Krisantus juga meminta dukungan pemerintah pusat agar Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah dapat segera beroperasi penuh sebagai pelabuhan internasional.
“Saya juga minta kepada Kepala Staf Kepresidenan, mohon bantuannya agar Pelabuhan Kijing juga segera operasional penuh, 100 persen sebagai pelabuhan internasional,” katanya.
Menurut Krisantus, keberadaan Pelabuhan Kijing dapat menjadi solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi aktivitas ekspor Kalimantan Barat. Pengalihan sebagian aktivitas ekspor ke Kijing diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap jalur Sungai Kapuas yang menghadapi persoalan pendangkalan.
Ia juga menyoroti pentingnya regulasi yang mengatur kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan negara dan daerah.
“Harus ada regulasi yang mengatur tentang pertambangan emas dan pasir di Provinsi Kalimantan Barat sehingga ada kontribusi terhadap APBN maupun PAD,” ujarnya.
Krisantus berharap ke depan semakin banyak aktivitas ekspor Kalbar dapat dilakukan melalui Pelabuhan Kijing sehingga distribusi komoditas tidak lagi terlalu bergantung pada kondisi alur Sungai Kapuas.
Pelindo Siapkan Kijing Layani Ekspor
Direktur Komersial Pelindo Farid Padang mengatakan ekspor alumina melalui Pelabuhan Dwikora selama ini telah berlangsung secara rutin dengan volume sekitar 1.000 boks kontainer setiap bulan.
Komoditas tersebut dikirim ke sejumlah negara tujuan, di antaranya Jepang, Korea, China dan India.
“Tujuannya Jepang, Korea, China, dan India. Memang kemarin kita sedikit bermasalah karena aturan. Alhamdulillah, dengan datangnya Pak Dudung, persoalan itu bisa dipecahkan sehingga ekspor bisa langsung dari sini,” katanya.
Farid mengatakan Pelindo bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan berupaya menjaga kedalaman alur pelayaran Sungai Kapuas agar aktivitas ekspor dari Pelabuhan Dwikora tetap berjalan.
“Insyaallah kita akan usahakan pengerukan sehingga kedalaman tetap terjaga. Jangan sampai ada kendala akibat pendangkalan di Pontianak,” ujarnya.
Di sisi lain, Pelabuhan Kijing mulai dipersiapkan untuk meningkatkan aktivitas ekspor. Pelindo menargetkan peningkatan operasional di pelabuhan tersebut mulai bulan depan dengan dukungan tambahan peralatan bongkar muat yang akan didatangkan dari Medan.
“Bulan depan alat datang dari Medan. Dua RTG dan dua QC akan siap di sana. Secara bertahap sebagian pelayanan akan dipindahkan ke Kijing,” kata Farid.
Selain penambahan peralatan, Pelindo juga merencanakan kedatangan kapal langsung dari China yang akan melakukan aktivitas ekspor melalui Pelabuhan Kijing.
“Bulan depan kita juga melakukan direct call kapal dari China yang langsung membawa muatan ke China melalui Kijing,” ujarnya.
Kembali bergeraknya ekspor alumina sekaligus menjadi momentum bagi Kalimantan Barat untuk memperkuat infrastruktur logistik dan pelabuhan. Penyelesaian hambatan administrasi, pengerukan alur Sungai Kapuas serta percepatan operasional Pelabuhan Kijing menjadi langkah penting agar potensi ekspor daerah dapat berkembang lebih optimal dan memberikan dampak lebih besar terhadap perekonomian serta penyerapan tenaga kerja. [SK]
.jpeg)
