Edi Kamtono Minta RKA APBD 2027 Fokus Program Berdampak Langsung bagi Warga

Editor: Admin author photo

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat membuka Asistensi RKA SKPD APBD TA 2027 di Hotel Orchard Perdana Pontianak, Selasa (18/8/2026). SUARAPONTIANAK/SK
Pontianak (Suara Pontianak) – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta seluruh perangkat daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD APBD Tahun Anggaran 2027 secara lebih selektif dan berorientasi pada program prioritas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Edi, proses asistensi RKA tidak boleh hanya menjadi tahapan administratif, tetapi harus menjadi ruang untuk memastikan setiap program yang direncanakan mampu mendorong perubahan, mempercepat pembangunan, serta menjawab kebutuhan masyarakat Kota Pontianak.

Hal tersebut disampaikan Edi saat membuka Asistensi RKA SKPD APBD TA 2027 di Hotel Orchard Perdana Pontianak, Selasa (18/8/2026).

Ia mengatakan, prinsip penyusunan anggaran 2027 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Pontianak masih menghadapi keterbatasan transfer ke daerah sehingga efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi perhatian utama.

“Kita masih mengedepankan efisiensi anggaran, sehingga anggaran yang terbatas ini bisa optimal untuk pembangunan Kota Pontianak,” kata Edi.

Edi meminta perangkat daerah lebih cermat mengevaluasi program yang selama ini dilaksanakan secara berulang, tetapi belum memberikan dampak signifikan. Program semacam itu, menurutnya, perlu dikaji kembali agar anggaran dapat dialihkan kepada kegiatan yang lebih efektif dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

“Asistensi penyusunan RKA ini harus bisa memberikan perubahan dan kemajuan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan tahun-tahun lalu,” ujarnya.

Ia menegaskan, efisiensi anggaran harus tetap diarahkan pada kebutuhan dasar dan prioritas pembangunan masyarakat. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pembangunan infrastruktur perkotaan, penguatan sistem pengendalian banjir, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, Pemkot Pontianak menargetkan sejumlah indikator pembangunan dapat terus diperbaiki pada 2027. Di antaranya penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pengurangan rasio gini.

“Tahun 2027 kita harus fokus pada capaian target seperti penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan IPM, dan mengecilkan rasio gini,” jelasnya.

Menurut Edi, pencapaian target tersebut membutuhkan program yang tidak sekadar menghabiskan anggaran, tetapi memiliki dampak dan efek pengganda terhadap pembangunan. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta memastikan manfaat setiap program dapat diukur dan dirasakan masyarakat.

Di sisi lain, Pemkot Pontianak juga akan melanjutkan penataan kota menuju kawasan perkotaan yang lebih humanis dan berwawasan lingkungan. Sejumlah program multiyears tetap menjadi perhatian, termasuk kelanjutan pembangunan waterfront serta penataan kawasan kumuh perkotaan.

Aspek mitigasi bencana juga menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan anggaran 2027. Edi menyebut Pontianak menghadapi tantangan berbeda pada musim hujan maupun musim kemarau sehingga langkah antisipasi harus disiapkan sejak awal.

Program pengendalian banjir, penanganan kebakaran lahan, serta berbagai upaya mitigasi lainnya diminta masuk dalam perencanaan secara matang agar pemerintah lebih siap menghadapi potensi bencana.

“Mitigasi bencana tahun 2027 harus sudah terencana secara matang,” tegasnya.

Edi juga meminta seluruh perangkat daerah memperhatikan ketepatan waktu dalam proses penyusunan hingga pelaksanaan program. Ia menyoroti pengalaman sebelumnya ketika sejumlah kegiatan, khususnya belanja modal, baru mulai berjalan pada pertengahan tahun sehingga penyerapan anggaran menjadi kurang merata.

Karena itu, setelah proses asistensi selesai, perangkat daerah diminta segera menyiapkan tahapan pelaksanaan program. Dengan demikian, kegiatan prioritas dapat dimulai lebih awal, penyerapan anggaran lebih proporsional, dan manfaat pembangunan dapat lebih cepat dirasakan masyarakat.

“Saya berharap begitu selesai asistensi ini, langsung susun program pelaksanaan supaya bisa dieksekusi tepat waktu,” pungkasnya. [SK]

Share:
Komentar

Berita Terkini

 
Play