Pontianak (Suara pontianak) – Menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang memicu ketidakpastian ekonomi global diperkirakan akan berdampak pada kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Barat. Kondisi tersebut mulai menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan. suarapontianak/sk
Menanggapi situasi tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengatakan pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam menghadapi dampak gejolak ekonomi global yang saat ini tengah terjadi.
Menurutnya, berbagai faktor eksternal seperti pergerakan nilai tukar mata uang, kondisi perdagangan internasional, hingga dinamika ekonomi dunia berada di luar kendali pemerintah daerah. Namun demikian, pemerintah daerah tetap berupaya melakukan langkah-langkah mitigasi agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
“Sekarang dolar melejit, otomatis akan berdampak pada harga pangan. Pemerintah daerah hanya bisa mengendalikan inflasi, tapi kalau berkaitan dengan ekonomi dunia tentu menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat,” ujar Krisantus, Selasa (2/6/2026).
Ia menjelaskan, kenaikan nilai tukar dolar berpotensi memengaruhi harga berbagai komoditas karena sebagian kebutuhan produksi, distribusi, maupun bahan baku masih bergantung pada mekanisme pasar global. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga barang di tingkat konsumen.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, serta instansi terkait guna menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok.
Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya memastikan distribusi barang berjalan lancar, menjaga ketersediaan stok pangan, serta melakukan intervensi pasar apabila diperlukan untuk menekan laju inflasi.
Krisantus menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi instrumen utama yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian global.
Menurutnya, inflasi yang terkendali akan membantu menjaga daya beli masyarakat sehingga dampak kenaikan harga tidak terlalu dirasakan oleh kelompok ekonomi rentan.
Ia berharap pemerintah pusat dapat mengambil langkah strategis dan kebijakan yang tepat guna menjaga stabilitas ekonomi nasional, termasuk memperkuat nilai tukar rupiah serta mengantisipasi dampak lanjutan dari dinamika ekonomi internasional.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di pasaran serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak agar gejolak ekonomi global tidak memberikan dampak yang terlalu besar terhadap kehidupan masyarakat.
“Yang bisa kita lakukan di daerah adalah menjaga inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat tidak terlalu terpengaruh,” pungkasnya.
Di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung, pemerintah daerah berharap stabilitas pasokan pangan dan pengendalian inflasi dapat menjadi benteng utama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.[SK]