Pontianak (Suara Pontianak) – Pemerintah Kota Pontianak menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS). Dukungan tersebut ditegaskan dalam kegiatan Pencanangan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama BPS Kalbar di Kantor Wilayah BPS Kalimantan Barat, Senin (15/6/2026).Plh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Vivi Salmiarni mengajak masyarakat menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.SUARAPONTIANAK/SK
Sensus Ekonomi 2026 dinilai menjadi instrumen penting dalam menyediakan data akurat yang akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan daerah, khususnya di sektor ekonomi, perdagangan, jasa, dan pengembangan usaha masyarakat.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, mengatakan hasil sensus nantinya akan memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat sekaligus membantu pemerintah dalam merancang program yang lebih tepat sasaran.
“Dari data hasil Sensus Ekonomi diharapkan kita dapat memetakan potensi yang dimiliki, sekaligus merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.
Sebagai kota yang perekonomiannya bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa, Pontianak membutuhkan data yang valid dan mutakhir agar berbagai program pemberdayaan ekonomi dapat dijalankan secara efektif. Mulai dari penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), peningkatan daya saing pelaku usaha, hingga perbaikan kualitas pelayanan publik.
Dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, sebanyak 428 petugas sensus akan diterjunkan untuk melakukan pendataan di seluruh wilayah Kota Pontianak. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 4.701 petugas yang akan bertugas di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.
Para petugas akan melakukan pendataan secara langsung ke rumah-rumah dan lokasi usaha guna memastikan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dapat tercatat secara lengkap dan akurat.
Vivi mengajak masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan menerima petugas secara baik dan memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.
“Partisipasi masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan sensus. Semakin akurat data yang dihimpun, semakin tepat pula kebijakan yang dapat disusun pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa kualitas data merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, kebijakan pembangunan yang tepat hanya dapat dihasilkan dari data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai garbage in, garbage out. Sampah masuk, lalu kita semua mengambil kebijakan dengan data yang tidak benar, sehingga kebijakannya pun tidak benar,” tegas Harisson usai mencanangkan Penjaminan Kualitas Data Sensus Ekonomi 2026.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan sensus, sehingga mutu data yang dihasilkan harus dijaga secara optimal sejak tahap pendataan hingga pengolahan data.
Harisson juga memberikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah mendapatkan pembekalan dan siap menjalankan tugas sebagai penjamin kualitas data di lapangan.
“Saya bangga dengan Bapak-Ibu sekalian yang ada di depan saya, yang sudah siap, artinya sudah dibekali, bahwa Anda siap menjamin mutu data Sensus Ekonomi kita tahun 2026,” katanya.
Lebih lanjut, Harisson menegaskan bahwa hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi referensi penting bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun berbagai program pembangunan ekonomi, termasuk pengembangan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Pemerintah daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat, kabupaten maupun kota, sangat mengharapkan agar hasil Sensus Ekonomi 2026 nanti mutu datanya benar-benar terjamin. Dengan data yang akurat dan sudah dijamin mutunya, saya kira akan memudahkan pimpinan daerah untuk mengambil kebijakan,” tuturnya.
Ia memastikan pemerintah daerah akan terus mendukung pelaksanaan sensus melalui berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar memahami pentingnya memberikan data yang jujur, lengkap, dan sesuai kondisi di lapangan.
“Tentu saja kita memberikan dukungan kepada BPS dalam melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 ini. Kita akan terus membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dapat menerima dengan baik serta memberikan data dengan baik kepada petugas-petugas sensus yang datang ke rumah-rumah atau ke tempat-tempat usaha,” ungkapnya.
Deputi Statistik Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Eddy Mahmud, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang telah memberikan dukungan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan sensus.
“Kami menyampaikan rasa terima kasih yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Sampai saat ini kami terus dibantu dalam perencanaan dan pelaksanaan,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 ditentukan oleh dua faktor utama, yakni cakupan pendataan (coverage) dan kualitas data yang dihasilkan.
“Saya ingin menyampaikan pesan dari Ibu Kepala BPS Republik Indonesia bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 dilihat dari dua sisi yang penting, yaitu coverage atau cakupan dan kualitas data,” katanya.
Muhammad Eddy mengajak seluruh jajaran BPS, mulai dari Penjamin Kualitas Data (PJKUDA), Koordinator Mitra Lapangan (KML), Pengawas Mitra Lapangan (PML), hingga Petugas Pendata Lapangan (PPL), untuk bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa sejak 15 Juni 2026, petugas sensus mulai melakukan pendataan secara door to door guna memastikan seluruh kegiatan usaha di Kalimantan Barat dapat terdata dengan baik.
“Bapak-Ibu semua adalah garda terdepan BPS. Nasib perekonomian Kalimantan Barat ada di tangan Bapak-Ibu. Mari kita berikan data yang berkualitas dan sesuai kondisi lapangan dengan penuh kejujuran,” pungkasnya.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh potret utuh kondisi ekonomi masyarakat sebagai landasan penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan bagi kemajuan Kalimantan Barat.[SK]
.jpeg)
