Pontianak (Suara Pontianak) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat sinergi lintas sektoral guna memastikan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalbar.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat memimpin pertemuan koordinasi bersama Koordinator BGN Regional Kalimantan Barat, Agus Kurniawi beserta jajaran di Aula Pendopo Gubernur Kalbar, Senin (11/5/2026).SUARAPONTIANAK/SK
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat memimpin rapat koordinasi bersama Koordinator BGN Regional Kalimantan Barat, Agus Kurniawi beserta jajaran di Aula Pendopo Gubernur Kalbar, Senin (11/5/2026).
Dalam rapat tersebut, Ria Norsan meminta seluruh leading sector memperkuat koordinasi dan mematangkan persiapan pelaksanaan program MBG, terutama dalam aspek validasi data penerima manfaat serta pengawasan distribusi makanan di lapangan.
Menurutnya, akurasi data menjadi faktor penting agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan baru, termasuk kelebihan pasokan makanan di dapur umum yang tidak sebanding dengan jumlah penerima manfaat.
“Jangan sampai terjadi kelebihan pasokan di dapur sementara penerima manfaatnya tidak ada. Semua harus terdata secara real-time,” tegas Ria Norsan.
Sebagai Ketua Satgas MBG Kalbar, ia menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap operasional dapur umum guna mengantisipasi potensi penyimpangan maupun isu negatif yang berkembang di masyarakat dan media sosial.
Pengawasan tersebut, lanjutnya, mencakup berbagai aspek penting mulai dari kebersihan dan sanitasi dapur, kualitas kandungan gizi makanan, hingga keamanan operasional agar program tetap berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Pengawasan ini sangat penting agar program berjalan baik, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam mendukung keberhasilan program nasional tersebut, Pemprov Kalbar juga melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Pangdam, Kapolda, dan Kejati.
Keterlibatan unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan dinilai strategis untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan apabila muncul persoalan maupun gejolak di tengah masyarakat.
“Kita harus kompak. Jika ada kendala di lapangan, segera komunikasikan agar kita bisa mengambil kebijakan yang cepat dan tepat. Kita tidak ingin program yang sangat baik untuk masyarakat ini terhambat oleh masalah teknis ataupun provokasi pihak luar,” kata Ria Norsan.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan ibu hamil, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia yang lebih sehat dan berdaya saing.[SK]
.jpg)
.jpeg)
