Sopir Truk Kalbar Protes Kelangkaan Solar Subsidi, Pemprov Ultimatum Pertamina Satu Bulan!

 

Sejumlah supir mendatangi bundaran alianyang untuk menyamapikan keluhan sulitnya BBM di SPBU.SUARAPONTIANAK/SK

Kubu Raya (Suara Pontianak) – Kelangkaan BBM jenis solar subsidi kini menjadi keluhan utama para sopir truk di Kalimantan Barat. Para pengemudi yang tergabung dalam Persatuan Driver Truk Kalimantan Barat menilai sulitnya mendapatkan solar di SPBU disebabkan oleh praktik penyelewengan oleh pihak-pihak tertentu, terutama para pelangsir yang diduga menguasai pasokan di lapangan.

Koordinator lapangan aksi, Muhammad Ali, menegaskan bahwa para sopir truk hanya menuntut keadilan dan ketegasan pemerintah dalam menindak SPBU nakal yang menyalahgunakan penyaluran BBM subsidi.

“Kami meminta pemerintah bertindak tegas terhadap SPBU nakal yang menyalahgunakan penyaluran solar. Kami sopir bukan mau bikin gaduh, tapi mencari keadilan agar BBM subsidi benar-benar sampai ke yang berhak,” kata Ali, Kamis (16/10/2025).

Ali juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap SPBU, terutama dalam hal penggunaan CCTV dan sistem barcode kendaraan yang seharusnya disesuaikan dengan nomor polisi kendaraan resmi penerima subsidi.

“CCTV itu bukti transparansi. Kalau ada penyimpangan, bisa langsung dilihat. Kami juga minta SPBU yang melanggar diberi sanksi tegas,” ujarnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah memberikan waktu satu bulan kepada Pertamina untuk menindaklanjuti seluruh laporan dari para sopir.

“Kami akan pantau langsung pelaksanaannya. Aparat dan instansi terkait juga kami minta ikut mengawasi agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran,” tegas Krisantus.

Selain itu, Krisantus juga mengimbau agar para sopir truk menggunakan kendaraan berpelat nomor Kalbar, serta menghindari muatan berlebih yang dapat merusak infrastruktur jalan.

“Kendaraan luar daerah silakan segera mutasi. Itu bentuk kontribusi nyata bagi daerah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Pemprov Kalbar juga memastikan akan menindaklanjuti persoalan harga eceran tertinggi (HET) dan ketidaksesuaian takaran BBM di tingkat pengecer melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar.

Dengan ultimatum satu bulan yang diberikan kepada Pertamina, pemerintah berharap penyaluran BBM subsidi di Kalimantan Barat bisa kembali berjalan normal dan tepat sasaran, sehingga tidak lagi menimbulkan keresahan di kalangan sopir truk maupun masyarakat pengguna lainnya.[SK]