Sambas (Suara Pontianak) – Ratusan warga Kabupaten Sambas menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa (23/9/2025) menuntut transparansi dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Massa bergerak dari halaman Kantor Bupati Sambas menuju Kantor DPRD Kabupaten Sambas, sambil membawa berbagai spanduk yang berisi kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Masyarakat Sambas Gelar Aksi Unjuk Rasa Tuntut Transparansi dan Keadilan, Aksi unjuk rasa dilaksanakan dari halaman Kantor Bupati ke Kantor DPRD Kabupaten Sambas.SUARAPONTIANAK/SK
Dalam aksinya, warga menyuarakan keresahan atas kondisi perekonomian yang semakin sulit. Mereka menilai pengelolaan keuangan daerah tidak transparan dan justru membebani masyarakat. Salah satu spanduk yang dibentangkan bertuliskan, “Rakyat Bersuara, Ambruknya Ekonomi Masyarakat Kab. Sambas.”
Selain persoalan ekonomi, massa juga menyoroti penggunaan dana hibah sebesar Rp150 miliar yang dinilai tidak jelas peruntukannya. Mereka mendesak pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan yang transparan terkait aliran dana tersebut.
Tak hanya itu, massa juga mempersoalkan utang Pemda Sambas sebesar Rp273 miliar. Menurut mereka, beban utang tersebut semakin memperparah kondisi keuangan daerah dan berdampak langsung pada masyarakat yang sudah kesulitan secara ekonomi.
“Utang yang begitu besar ini harus dijelaskan ke publik. Jangan sampai rakyat yang akhirnya ikut menanggung bebannya,” seru salah satu orator aksi.
Di samping isu keuangan, kondisi infrastruktur di Kabupaten Sambas juga menjadi sorotan tajam. Dalam orasinya, warga mengeluhkan banyaknya jalan dan fasilitas umum yang rusak namun tak kunjung mendapat perbaikan.
“Jalan di kampung kami sudah lama rusak, tapi sampai sekarang belum ada tindakan nyata dari pemerintah. Ini menunjukkan lemahnya perhatian dan ketidakadilan terhadap masyarakat,” teriak salah seorang peserta aksi.
Massa juga menyuarakan tuntutan terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu serta tenaga honorer. Mereka meminta pemerintah daerah memberikan perlindungan dan kejelasan status kerja agar para tenaga kerja tersebut tidak dirugikan dalam proses pengangkatan maupun penghapusan tenaga honorer.
Aksi sempat memanas ketika massa mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi oleh pemerintah.
“Jika aspirasi kami tidak digubris, maka aksi yang lebih besar akan kembali kami gelar,” tegas seorang orator di hadapan peserta aksi.
Setibanya di Kantor DPRD Sambas, massa membentangkan spanduk dan menyampaikan tuntutan mereka di halaman kantor. Setelah itu, perwakilan massa diperbolehkan masuk ke Aula DPRD untuk bertemu langsung dengan Bupati Sambas Satono, Wakil Bupati Heroaldi Djuhardi Alwi, serta Sekda Fery Madagaskar.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dapat memberikan jawaban yang jelas, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Mereka juga meminta agar tindak lanjut dari pertemuan ini segera diumumkan secara terbuka kepada publik.
Dengan aksi ini, warga berharap suara mereka benar-benar didengar sehingga kebijakan yang diambil pemerintah dapat menyelesaikan persoalan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat Sambas.[SK]
