Melawi (Suara Pontianak) – Pemerintah Kabupaten Melawi memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus diperkuat seiring meningkatnya kebutuhan operasi di lapangan.Pemkab Melawi Gelontorkan BTT Rp600 Juta untuk Penanganan Karhutla, BPBD: Dukungan Diberikan Bertahap. SUARAPONTIANAK/SK
Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Melawi, Pemkab Melawi telah mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan total mencapai Rp600 juta untuk mendukung operasi penanganan karhutla sepanjang 2026.
Kepala BPBD Kabupaten Melawi, Daniel, mengatakan dukungan tersebut diberikan dalam dua tahap dengan menyesuaikan kebutuhan serta perkembangan kondisi karhutla di wilayah Kabupaten Melawi.
“Dukungan BTT untuk penanganan Karhutla sampai saat ini sudah diberikan dalam dua tahap dengan total Rp600 juta,” ujar Daniel kepada jurnalis Suara Kalbar, Selasa (1/9/2026).
Daniel menjelaskan, pada tahap pertama Pemkab Melawi mengalokasikan BTT sebesar Rp200 juta. Anggaran tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak agar operasi penanganan karhutla dapat terus berjalan.
Dana tersebut antara lain digunakan untuk mendukung insentif personel Satgas yang bertugas di lapangan, konsumsi, bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dan mesin operasional, hingga pengadaan selang mesin pemadam untuk mengganti peralatan yang telah rusak atau tidak layak digunakan.
“Anggaran tahap pertama kita prioritaskan untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak agar personel tetap bisa bergerak dan peralatan pemadaman yang rusak dapat segera diganti,” jelasnya.
Seiring meningkatnya intensitas serta cakupan penanganan karhutla, kebutuhan operasional di lapangan juga semakin besar. Pemkab Melawi kemudian kembali memberikan dukungan BTT tahap kedua sebesar Rp400 juta.
Menurut Daniel, tambahan anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat operasi Satgas secara lebih luas, termasuk mendukung personel dan relawan yang jumlahnya terus bertambah.
Dukungan tahap kedua juga mencakup operasional penanganan di tingkat kecamatan, konsumsi, BBM, hingga perawatan dan servis kendaraan operasional yang terus digunakan untuk mobilisasi pemadaman.
“Ketika titik penanganan bertambah dan operasi harus bergerak sampai ke kecamatan serta lokasi-lokasi yang cukup jauh, kebutuhan operasional otomatis meningkat,” katanya.
Daniel menegaskan, penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan peralatan pemadam. Keseluruhan sistem operasional di lapangan juga harus mendapat dukungan agar personel dan peralatan dapat bergerak secara optimal.
Luas wilayah Kabupaten Melawi dengan lokasi kebakaran yang tersebar membuat mobilisasi personel maupun peralatan membutuhkan dukungan biaya yang tidak sedikit.
“Yang harus digerakkan bukan hanya alat pemadam. Ada personel, relawan, kendaraan, mesin pompa, BBM, konsumsi, perawatan sarana, komunikasi hingga transportasi,” ungkapnya.
Penanganan karhutla di Melawi juga melibatkan berbagai unsur lintas sektor, mulai dari BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, pemadam kebakaran, TAGANA, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, relawan hingga masyarakat.
“Karena itu, ketika skala kebakaran meningkat, kebutuhan dukungan operasional juga ikut meningkat,” katanya.
Daniel menyampaikan, dukungan anggaran tersebut menjadi bentuk perhatian Pemkab Melawi terhadap penanganan bencana, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah.
Menurutnya, keselamatan masyarakat dan penanganan bencana tetap menjadi bagian penting yang membutuhkan dukungan pemerintah.
Peningkatan dukungan dari Rp200 juta pada tahap pertama menjadi Rp400 juta pada tahap kedua juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan perkembangan situasi di lapangan.
“Penanganan bencana itu dinamis. Kebutuhan di awal tentu berbeda dengan ketika kondisi semakin berkembang. Karena itu dukungan anggaran juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah,” ujarnya.
Daniel menegaskan, Pemkab Melawi tidak dapat bekerja sendiri dalam menghadapi karhutla. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah pusat, TNI-Polri, Manggala Agni, dunia usaha, pemerintah desa dan kecamatan, relawan serta masyarakat terus dilakukan.
“Karhutla bukan persoalan satu organisasi atau satu instansi. Ini merupakan tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan koordinasi, komando, serta dukungan dasar operasional dapat berjalan. Namun, keberhasilan pengendalian karhutla tetap sangat bergantung pada keterlibatan seluruh unsur yang berada di lapangan.
Terkait penggunaan anggaran, Daniel memastikan pengelolaan BTT dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
Ia mengatakan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sumber dan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana.
“Prinsip akuntabilitas dan transparansi tetap menjadi bagian penting dalam penggunaan anggaran,” katanya.
Daniel juga menjelaskan, angka Rp600 juta tersebut merupakan dukungan BTT yang diberikan kepada BPBD secara bertahap. Sementara penanganan karhutla secara keseluruhan turut melibatkan sumber daya dari berbagai instansi dan unsur lain sesuai kewenangan masing-masing.
Karena itu, dukungan penanganan karhutla tidak semata-mata dapat dilihat dari besaran anggaran pemerintah daerah. Mobilisasi personel, kendaraan, peralatan, logistik, serta sumber daya lintas sektor juga menjadi bagian penting dalam operasi pengendalian kebakaran.
Di tengah kondisi tersebut, Daniel menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel dan relawan yang terus bekerja di lapangan. Mereka harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari panas dan asap, lokasi yang sulit dijangkau, jarak tempuh yang jauh, hingga risiko keselamatan selama proses pemadaman.
“Kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh personel Satgas, TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, relawan serta masyarakat yang telah bekerja keras di lapangan,” tuturnya.
Daniel menambahkan, Pemkab Melawi akan terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan karhutla. Apabila kondisi lapangan membutuhkan dukungan tambahan, kebutuhan tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi dan koordinasi lebih lanjut dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.
“Yang dibutuhkan saat ini bukan siapa yang paling banyak bekerja atau siapa yang paling besar mengeluarkan anggaran. Yang paling penting adalah kesatuan komando, gotong royong, keterbukaan informasi dan keberpihakan kepada masyarakat serta para petugas yang bekerja di garis depan,” pungkasnya. [SK]
.jpg)
