Pontianak (Suara Pontianak) – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu isu strategis yang dibahas Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan ke-66 saat melaksanakan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (1/9/2026).Perwira Dikreg Seskoal Belajar Penanganan Karhutla Pontianak. SUARAPONTIANAK/SK
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran strategis para perwira siswa untuk melihat secara langsung bagaimana pemerintah daerah membangun ketahanan wilayah dan memobilisasi sumber daya dalam menghadapi berbagai ancaman nonmiliter.
Dalam kegiatan itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memaparkan strategi ketahanan perkotaan serta kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi gangguan yang dapat memengaruhi keamanan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.
Menurut Edi, posisi Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, transportasi, dan pelayanan masyarakat membuat kota ini membutuhkan sistem kesiapsiagaan yang kuat.
“Ketahanan kota bukan hanya soal kesiapan menghadapi bencana, tetapi bagaimana seluruh layanan dasar tetap berjalan, masyarakat terlindungi, dan pemerintah mampu merespons cepat setiap potensi gangguan,” ujarnya.
Edi mengatakan, ancaman nonmiliter yang dihadapi perkotaan saat ini semakin kompleks. Selain karhutla dan kabut asap, pemerintah juga harus mengantisipasi banjir, rob, gangguan terhadap objek vital, keamanan siber, disinformasi, gangguan rantai pasok logistik, hingga terhambatnya layanan dasar seperti air bersih, kesehatan, pendidikan, listrik, dan komunikasi.
Karhutla, lanjut Edi, menjadi salah satu contoh nyata ancaman nonmiliter yang memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan. Dampak kabut asap tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar, transportasi, perekonomian, pelayanan publik, hingga kesiapan sumber daya daerah.
“Karhutla dan kabut asap ini dampaknya multisektor. Karena itu, responsnya juga harus lintas sektor, tidak bisa hanya mengandalkan satu perangkat daerah,” jelasnya.
Untuk menghadapi ancaman tersebut, Pemkot Pontianak menerapkan strategi terpadu yang mencakup pencegahan, kesiapsiagaan, respons cepat, hingga pemulihan pascakejadian.
Langkah yang dilakukan antara lain melalui patroli di wilayah rawan, pemasangan spanduk larangan membakar lahan, edukasi kepada masyarakat, pemadaman ketika ditemukan titik api, penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, serta evaluasi setelah kejadian.
“Prinsipnya siap, responsif, dan pulih. Ketika ada ancaman, sistem kita harus sudah tahu siapa berbuat apa, sumber daya apa yang digerakkan, dan bagaimana masyarakat dilindungi,” katanya.
Sementara itu, Perwira Pendamping Dikreg Seskoal 2026, Kolonel Laut Mardiyanto, mengatakan KKDN Seskoal Angkatan ke-66 di Pontianak merupakan bagian penting dari proses pembelajaran para perwira siswa dalam memahami persoalan strategis di daerah.
Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai keterkaitan antara penanganan karhutla, ketahanan wilayah, mobilisasi sumber daya nasional, serta kepentingan pertahanan negara.
Mardiyanto menyebutkan, Perwira Siswa Seskoal Angkatan ke-66 berjumlah 112 orang. Mereka terdiri dari 100 perwira menengah TNI Angkatan Laut, empat perwira menengah TNI Angkatan Darat, empat perwira menengah TNI Angkatan Udara, serta empat perwira dari Polri.
“Tahun ini, peserta terdiri dari unsur darat, laut, udara, dan Polri,” katanya.
Ia menegaskan, karhutla tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan lingkungan. Dampaknya dapat merembet ke sektor kesehatan masyarakat, transportasi, logistik, infrastruktur, hingga kesiapan sumber daya yang dibutuhkan dalam mendukung pertahanan negara.
“Karhutla harus dilihat sebagai persoalan strategis. Tidak berhenti hanya pada pemadaman, tetapi juga pencegahan, deteksi dini, respons, pemulihan, perlindungan infrastruktur kritis, dan kesinambungan hubungan pertahanan,” ujarnya.
Melalui KKDN tersebut, Mardiyanto berharap para perwira siswa dapat menghasilkan kajian dan rekomendasi yang mendukung penguatan ketahanan wilayah, khususnya dalam menghadapi ancaman nonmiliter yang semakin kompleks.
Ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam membangun sistem penanganan yang cepat, terpadu, dan berkelanjutan.
Pembahasan karhutla dalam KKDN Seskoal Angkatan ke-66 sekaligus menunjukkan bahwa penanganan bencana dan ancaman nonmiliter membutuhkan pendekatan yang lebih luas. Kesiapan daerah, koordinasi lintas sektor, perlindungan masyarakat, serta kemampuan memobilisasi sumber daya menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan wilayah dan mendukung kepentingan pertahanan negara.. [SK]
.jpg)
