 |
| Gubernur Kalbar Ria Norsan saat menerima audiensi pimpinan perwakilan Kementerian Keuangan di Kalimantan Barat di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Senin (31/8/2026).SUARAPONTIANAK/SK |
Hal itu disampaikan Ria Norsan saat menerima audiensi pimpinan perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Kalimantan Barat di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Senin (31/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ria Norsan didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Audiensi menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara Pemprov Kalbar dan Kemenkeu, terutama menyangkut optimalisasi penerimaan negara, percepatan transfer ke daerah, serta pengelolaan belanja APBD agar lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.
Ria Norsan mengatakan, hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif. Pengelolaan anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mengapresiasi kehadiran seluruh pimpinan Kemenkeu Kalbar. Sinergi ini sangat penting agar program pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan selaras,” ujar Ria Norsan.
Menurutnya, Pemprov Kalbar akan terus mendorong optimalisasi penerimaan, baik melalui sektor perpajakan maupun kepabeanan. Penguatan penerimaan tersebut dinilai penting untuk memperbesar kapasitas pembiayaan pembangunan sekaligus mendukung keberlanjutan program pemerintah.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendorong agar transfer dari pemerintah pusat dapat disalurkan secara optimal sehingga berbagai program pembangunan tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.
Percepatan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan bersama Kemenkeu.
“Kita ingin terus memperkuat penerimaan pajak dan kepabeanan, mempercepat penyaluran DAK dan DAU, serta memperkuat pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah agar semakin akuntabel dan tepat sasaran,” katanya.
Ria Norsan menekankan pengelolaan keuangan daerah harus berlandaskan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas. Setiap kebijakan anggaran juga harus memiliki orientasi yang jelas terhadap kepentingan masyarakat.
Ia menilai APBN dan APBD merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pembangunan di daerah. Karena itu, anggaran yang tersedia harus diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga program pengentasan kemiskinan harus menjadi bagian dari orientasi penggunaan anggaran.
“Tujuan kita sama, bagaimana APBN dan APBD benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalbar, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, hingga upaya pengentasan kemiskinan,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, Pemprov Kalbar dan Kemenkeu turut membahas perkembangan realisasi APBN di Kalimantan Barat hingga Agustus 2026.
Pembahasan juga mencakup strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi belanja pemerintah dan peningkatan investasi. Menurut Ria Norsan, belanja pemerintah harus mampu memberikan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan. Komunikasi yang intensif dapat membantu mengidentifikasi persoalan lebih awal sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kendala dalam pelaksanaan program.
“Dengan koordinasi yang semakin kuat, berbagai kendala dalam pelaksanaan program dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ria Norsan juga menekankan pentingnya memastikan ruang fiskal daerah dimanfaatkan secara cermat. Dengan keterbatasan sumber daya anggaran, pemerintah dituntut menetapkan skala prioritas sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat optimal.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan fiskal tidak semata-mata dilihat dari besarnya anggaran yang terserap. Ukuran yang lebih penting adalah dampak yang dihasilkan terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemprov Kalbar, kata Ria Norsan, akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan fiskal nasional dapat berjalan searah dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan di Kalimantan Barat.
Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus menciptakan pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, transparan, akuntabel dan tepat sasaran.
“Dengan demikian, pembangunan di Kalimantan Barat dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkasnya.[SK]
.jpg)
