Pontianak (Suara Pontianak) – Pemerintah Kota Pontianak terus mencari solusi untuk menjaga ketersediaan air bersih di tengah meningkatnya kadar garam Sungai Kapuas akibat intrusi air laut. Salah satu langkah yang kini menjadi perhatian adalah mengoptimalkan Waduk Penepat di Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, sebagai sumber air baku cadangan bagi Kota Pontianak.Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau Waduk Penepat di Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (27/8/2026). SUARAPONTIANAK/SK
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau langsung kondisi Waduk Penepat, Kamis (27/8/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan sumber air alternatif tersebut dalam menghadapi kondisi kemarau yang menyebabkan kualitas air Sungai Kapuas sebagai sumber utama air baku mengalami penurunan.
Edi mengatakan, kondisi air baku saat ini menjadi tantangan serius bagi pelayanan air bersih di Kota Pontianak. Kadar garam di Sungai Kapuas bahkan telah mencapai lebih dari 5.000 miligram per liter.
“Kadar garamnya sudah sampai 5.000 miligram per liter lebih. Sementara yang disyaratkan berdasarkan ketentuan kesehatan maksimum 600 miligram per liter, itu pun untuk kebutuhan mandi. Untuk air minum harus di bawah 300 miligram per liter,” ujarnya.
Tingginya kadar garam tersebut membuat pengelolaan air baku dari Sungai Kapuas menjadi semakin sulit. Kondisi ini juga berpotensi mengganggu pelayanan air bersih kepada masyarakat apabila tidak segera diantisipasi.
Waduk Penepat menjadi salah satu sumber air baku cadangan yang diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan air bersih Kota Pontianak. Waduk tersebut terhubung dengan Instalasi Pengolahan Air Imam Bonjol melalui jaringan pipa sepanjang sekitar 30 kilometer.
Secara teknis, kapasitas suplai dari Waduk Penepat direncanakan dapat mencapai sekitar 1.000 liter per detik apabila seluruh infrastruktur berfungsi optimal. Namun, saat ini pasokan air yang dapat dialirkan masih jauh di bawah kapasitas tersebut.
“Yang sekarang sedang dipompa ke Imam Bonjol hanya mampu 200 liter per detik karena masih belum optimal,” jelas Edi.
Padahal, kebutuhan produksi air bersih Kota Pontianak mencapai sekitar 2.000 liter per detik yang bersumber dari empat intake, yakni Imam Bonjol, Nipah Kuning, Selat Panjang dan Parit Mayor. Karena itu, keberadaan sumber air baku alternatif menjadi sangat penting, terutama ketika sumber utama mengalami gangguan akibat intrusi air laut.
Waduk Penepat memiliki luas sekitar 6,6 hektare, sedangkan lahan milik Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa di kawasan tersebut mencapai sekitar 9 hektare. Infrastruktur pendukung waduk, termasuk saluran inlet dan outlet, saat ini masih dalam proses pembenahan oleh Balai Wilayah Sungai Kapuas melalui dukungan APBN.
“Infrastruktur outlet maupun inlet sedang dikerjakan perbaikannya oleh Balai Wilayah Sungai Kapuas menggunakan APBN tahun ini sekitar Rp16,6 miliar,” ungkap Edi.
Menurut Edi, ketersediaan air baku merupakan persoalan strategis bagi Kota Pontianak. Apalagi cakupan pelayanan air bersih saat ini telah mencapai sekitar 90,6 persen. Artinya, gangguan pada sumber air baku dapat berdampak langsung terhadap sebagian besar masyarakat yang bergantung pada layanan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.
Edi juga menegaskan bahwa penyediaan air baku merupakan tanggung jawab pemerintah sesuai kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
“Air baku ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, atau daerah dalam hal ini provinsi,” katanya.
Di sisi lain, Pemkot Pontianak melalui Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa setiap tahun membayar retribusi air permukaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Pada 2025, nilai retribusi yang dibayarkan mencapai lebih dari Rp2,4 miliar.
“Kita setiap tahun membayar retribusi air permukaan ke provinsi. Tahun 2025 saja Rp2,4 miliar lebih. Artinya kita membeli air, kita bayar, lalu kita olah dan distribusikan ke masyarakat,” jelasnya.
Edi berharap pembenahan Waduk Penepat dapat segera diselesaikan sehingga fungsinya sebagai sumber air baku cadangan dapat berjalan maksimal. Menurutnya, kondisi darurat seperti kemarau panjang dan meningkatnya kadar garam Sungai Kapuas membutuhkan sistem penyediaan air baku alternatif yang benar-benar siap digunakan.
“Dalam kondisi darurat ini kita berharap bisa cepat selesai dan dievaluasi supaya waduknya berfungsi. Pipa-pipa yang bocor menuju Pontianak juga harus diperbaiki,” ujarnya.
Untuk jangka panjang, Edi berharap Kementerian Pekerjaan Umum dapat membantu menambah satu jalur pipa berdiameter 800 milimeter. Penambahan jaringan tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pasokan air baku Kota Pontianak.
“Ke depan kita berharap bisa diperjuangkan untuk menambah satu track lagi, 800 milimeter. Ini untuk jangka panjang, supaya kalau darurat seperti ini kita tidak kesulitan,” katanya.
Selain mengoptimalkan Waduk Penepat, Edi juga mendorong adanya alternatif lain berupa pembangunan bendung karet atau infrastruktur pengendali air di kawasan Sungai Penepat. Menurutnya, sumber air tersebut memiliki manfaat strategis bukan hanya bagi Kota Pontianak, tetapi juga Kabupaten Kubu Raya dan wilayah di sekitarnya.
Perwakilan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Novizar Ardiyansyah, mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan peningkatan kapasitas Waduk Penepat. Secara teknis, kapasitas sambungan semestinya dapat mencapai 1.000 liter per detik, tetapi saat ini baru sekitar 500 liter per detik karena masih terdapat pekerjaan perbaikan.
“Saat ini kami masih menunggu bahan dari Jakarta untuk perbaikan dua pipa. Dalam waktu dekat akan selesai,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menyatakan siap mengawal upaya Pemkot Pontianak untuk mendapatkan dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat penyediaan air baku. Menurutnya, persoalan air baku merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan penanganan lintas pemerintahan.
DPRD Kota Pontianak akan berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI untuk mendorong dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan dan pembenahan infrastruktur air baku di kawasan Penepat.
“Kita minta nanti untuk Komisi V, saya akan bicara dengan Ketua Komisi V dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan untuk membantu yang ada di Penepat ini,” ujarnya.
Satarudin menilai pembenahan kawasan sumber air baku Penepat yang saat ini berjalan perlu diperkuat. Pemerintah Kota Pontianak, kata dia, dapat menyiapkan proposal kebutuhan teknis untuk selanjutnya diperjuangkan bersama kepada pemerintah pusat.
“Ini pasti berlanjut. Kami akan kawal bersama Pemerintah Kota Pontianak agar penyediaan air bersih untuk masyarakat bisa lebih aman dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Di tengah kondisi meningkatnya kadar garam Sungai Kapuas, Pemkot Pontianak juga menyiapkan langkah darurat untuk memenuhi kebutuhan air tawar masyarakat. Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa telah menyiapkan layanan air tawar gratis di sejumlah titik, di antaranya di Kantor Perumda Tirta Khatulistiwa dan booster di kawasan Perumnas III.
Edi mengatakan masyarakat yang membutuhkan air tawar untuk kebutuhan minum dapat membawa galon atau wadah sendiri. Air tersebut diberikan secara gratis dan tidak diperuntukkan bagi kepentingan komersial.
“Kalau masyarakat perlu air tawar untuk minum, ini gratis. Bisa membawa galon atau wadah lainnya. Tapi tidak untuk komersil,” ujarnya.
Selain menyediakan titik pengambilan air, Edi juga memerintahkan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa menyiapkan mobil tangki untuk mendistribusikan air tawar ke wilayah-wilayah yang rawan terdampak.
Pemkot Pontianak akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kapuas, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat dan instansi terkait bidang sumber daya air untuk mendukung pendistribusian air bersih tersebut.
“Saya perintahkan PDAM, dan mudah-mudahan dibantu Balai Wilayah Sungai, Dinas PU Provinsi, untuk menyiapkan mobil tangki mendrop air tawar ke daerah-daerah rawan, khususnya untuk air minum. Gratis,” pungkasnya. [SK]
.jpg)
