Pontianak (Suara Pontianak) – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Berdasarkan data Pemerintah Kota Pontianak, lebih dari 72 persen pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak merupakan perempuan.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berfoto bersama para peserta Rakercab 2 IWAPI Kota Pontianak di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Jumat (17/7/2026). SUARAPONTIANAK/SK
Hal tersebut disampaikan Edi saat membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) II Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Pontianak, yang dirangkai dengan talkshow dan gelar produk UMKM Tahun 2026 di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Jumat (17/7/2026).
“Pelaku UMKM di Kota Pontianak itu 72 persen lebih adalah perempuan. Ini menunjukkan peran perempuan dalam perekonomian Kota Pontianak sangat signifikan,” ujarnya.
Menurut Edi, perempuan tidak hanya berperan sebagai pelaku usaha, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam berbagai aktivitas ekonomi. Mulai dari memproduksi barang, menjaga kualitas produk, melayani pelanggan, hingga mengelola keuangan usaha dilakukan secara mandiri oleh banyak perempuan pelaku UMKM.
Ia menilai perempuan memiliki karakter yang mendukung keberhasilan dalam berwirausaha, seperti teliti, tekun, disiplin, fokus, dan bertanggung jawab. Karakter tersebut terbukti saat pandemi Covid-19, ketika ribuan pelaku usaha perempuan di Pontianak mampu mempertahankan komitmen dalam mengelola pinjaman usaha.
“Waktu Covid-19, ada sekitar 19 ribu lebih ibu-ibu di Pontianak yang mendapat pinjaman mulai dari Rp2 juta sampai Rp10 juta, dan 95 persen lebih kembali. Artinya ibu-ibu ini dalam berbisnis benar-benar fokus,” katanya.
Melihat besarnya kontribusi perempuan terhadap perekonomian daerah, Edi mendorong organisasi perempuan pengusaha seperti IWAPI untuk mengambil peran yang lebih strategis dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing anggotanya.
Menurutnya, organisasi tidak cukup hanya menjadi wadah berkumpul, tetapi harus mampu membuka akses pasar, memperluas jaringan usaha, menghadirkan pendampingan, serta membantu pelaku UMKM perempuan memperoleh akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau.
Edi mengungkapkan masih banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami berbagai fasilitas pembiayaan yang tersedia. Akibatnya, tidak sedikit yang terjebak pada pinjaman informal dengan bunga tinggi yang justru memberatkan usaha mereka.
“Kadang-kadang pelaku usaha tidak tahu harus meminjam ke mana. Ada yang ditawari pinjaman, tetapi bunganya luar biasa. Padahal fasilitas KUR ada di perbankan, bahkan ada BUMN yang memberikan permodalan tanpa bunga,” jelasnya.
Karena itu, ia menilai organisasi memiliki peran penting sebagai jembatan antara pelaku usaha dengan lembaga pembiayaan maupun instansi pendukung lainnya. Melalui organisasi, para pelaku UMKM dapat memperoleh informasi yang lebih luas terkait akses permodalan, pelatihan, hingga peluang pengembangan usaha.
“Kekuatan organisasi itu ada di situ. Organisasi bisa menembus batas, membuka komunikasi, audiensi, meminta saran, lalu ditindaklanjuti dengan kerja sama,” ujarnya.
Selain memperkuat jaringan, Edi juga menekankan pentingnya pengelolaan data anggota secara terstruktur. Menurutnya, data yang lengkap dan akurat akan memudahkan organisasi dalam membangun kerja sama dengan perbankan, pemerintah, maupun lembaga pendukung lainnya.
“Harus berbasis data. Misalnya usaha kuliner, siapa pelakunya, di mana alamatnya, jenis usahanya apa. Data seperti ini bisa meyakinkan perbankan dan lembaga pembiayaan,” katanya.
Edi berharap melalui penguatan organisasi, peningkatan kapasitas usaha, serta kemudahan akses pembiayaan, pelaku UMKM perempuan di Kota Pontianak dapat terus berkembang dan naik kelas. Dengan demikian, kontribusi perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin besar sekaligus mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [SK]