Kubu Raya (Suara Pontianak) – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menyambut kedatangan Ketua Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, H. Syarief Abdullah Alkadrie, bersama rombongan anggota DPR RI di Ruang VIP Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Rabu (15/7/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menyambut kedatangan Ketua Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, H. Syarief Abdullah Alkadrie, beserta rombongan anggota DPR RI di Ruang VIP Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Rabu (15/7/2026). SUARAPONTIANAK/SK
Kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI ke Kalimantan Barat tersebut menjadi bagian dari agenda pembahasan kebijakan penerimaan negara serta pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam rombongan turut hadir Anggota Badan Anggaran DPR RI, Cornelis, yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat periode 2008–2018.
Usai penyambutan di Bandara Supadio, rombongan melanjutkan agenda menuju Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat untuk menggelar pertemuan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan sejumlah pemangku kepentingan guna membahas berbagai isu strategis pembangunan daerah.
Sekda Kalbar Harisson menilai kunjungan kerja tersebut memiliki arti penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama terkait upaya memperjuangkan kebutuhan pembangunan Kalimantan Barat melalui dukungan fiskal dari pemerintah pusat.
“Kunjungan ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyampaikan berbagai kondisi riil di daerah. Kami berharap komunikasi yang terjalin semakin kuat sehingga kebutuhan pembangunan di Kalbar dapat menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan APBN,” ujar Harisson.
Menurutnya, Dana Transfer ke Daerah memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Barat. Berbagai sektor strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, hingga program pemberdayaan masyarakat, sangat bergantung pada dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Harisson menjelaskan, sebagai provinsi dengan wilayah yang luas dan karakteristik geografis yang beragam, Kalimantan Barat menghadapi tantangan pembangunan yang tidak ringan. Karena itu, kebijakan alokasi dana transfer yang tepat sasaran dinilai menjadi kunci untuk mendorong pemerataan pembangunan hingga ke daerah-daerah terpencil dan perbatasan.
“Kalimantan Barat memiliki wilayah yang sangat luas dengan karakteristik dan tantangan pembangunan yang beragam. Karena itu, dukungan dana transfer yang tepat sasaran sangat diperlukan agar pemerataan pembangunan dapat terus berjalan dan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat,” jelasnya.
Ia berharap kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kebutuhan daerah sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional.
Menurut Harisson, berbagai masukan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan APBN mendatang, sehingga alokasi Dana Transfer ke Daerah semakin efektif, adil, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan di daerah.
“Kami optimistis berbagai masukan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran nasional. Harapannya, alokasi dana transfer ke daerah ke depan semakin efektif, berkeadilan, dan mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Kalimantan Barat,” pungkas Harisson.
Kunjungan Badan Anggaran DPR RI ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan kebijakan fiskal nasional dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan di Kalimantan Barat yang terus berkembang. [SK]
.jpeg)
