Pontianak (Suara Pontianak) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memanfaatkan kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk menyampaikan sejumlah aspirasi strategis yang diharapkan dapat menjadi perhatian dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Krisantus Kurniawan, didampingi Sekda Harisson, menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (15/7/2026). SUARAPONTIANAK/SK
Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, saat menerima kunjungan kerja Banggar DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (15/7/2026). Turut mendampingi Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson.
Kunjungan kerja yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juli 2026 itu bertujuan menyerap berbagai persoalan dan kebutuhan daerah sebagai bahan pembahasan kebijakan fiskal nasional, termasuk Dana Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), hingga dukungan pembangunan infrastruktur strategis.
Dalam sambutannya, Krisantus menyampaikan apresiasi atas kehadiran Banggar DPR RI yang turun langsung ke daerah untuk mendengar berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kalimantan Barat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya menyampaikan selamat datang kepada Badan Anggaran DPR RI beserta para mitra kerja. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan suatu kehormatan sekaligus bentuk perhatian nyata dalam menyerap aspirasi daerah guna memperkuat pembangunan dan perekonomian Kalimantan Barat,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang disampaikan Pemprov Kalbar adalah perlunya kebijakan Dana Bagi Hasil yang lebih adil bagi daerah penghasil sumber daya alam. Krisantus menilai Kalimantan Barat memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui sektor perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan mineral yang terus berkembang.
Saat ini, Kalbar telah memiliki lima industri smelter yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Namun, berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari fluktuasi harga komoditas, kebijakan ekspor, penyesuaian produksi industri hingga ketergantungan ekonomi terhadap sektor primer.
Untuk itu, pemerintah daerah terus mendorong hilirisasi industri, penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi layanan publik dan perpajakan.
“Kalimantan Barat merupakan daerah penghasil. Tentu akan menjadi tidak adil apabila Dana Bagi Hasil yang diterima tidak sebanding dengan sumber daya alam yang dihasilkan dari daerah ini. Kami berharap ada formulasi yang lebih berkeadilan bagi daerah penghasil,” tegas Krisantus.
Selain persoalan DBH, Pemprov Kalbar juga menyoroti tingginya beban belanja pegawai yang harus ditanggung pemerintah daerah, terutama setelah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut Krisantus, dukungan pembiayaan dari APBN sangat dibutuhkan agar ruang fiskal daerah tetap tersedia untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Ia juga meminta pemerintah pusat memberikan kepastian regulasi terkait tata kelola pungutan dan retribusi sumber daya alam agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antar kementerian yang berpotensi menghambat investasi.
“Kami berharap belanja pegawai, khususnya untuk PPPK, dapat didukung melalui APBN. Di samping itu, kami juga mengharapkan adanya regulasi yang lebih jelas mengenai tata kelola pungutan dan retribusi dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antar kementerian,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Krisantus turut menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyebut mulai beroperasinya Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah yang telah melaksanakan ekspor perdana pada Juni 2026 menjadi momentum strategis bagi peningkatan daya saing Kalimantan Barat.
Menurutnya, rencana pembangunan Jalan Tol Pontianak–Pelabuhan Kijing akan menjadi penghubung vital yang mampu memperlancar arus logistik, menekan biaya distribusi, serta membuka akses perdagangan yang lebih luas.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan hilirisasi, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari agenda Banggar dalam menghimpun masukan dari pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan APBN Tahun 2027.
“Kunjungan hari ini ke Kalimantan Barat bertujuan bertemu pemerintah daerah. Kami ingin menyerap kondisi dan persoalan di daerah karena Banggar sedang menyusun APBN Tahun 2027. Masukan-masukan ini akan memperkaya pembahasan kami, terutama terkait transfer ke daerah, TKD, dan berbagai kebutuhan pembangunan lainnya,” ujarnya.
Syarif mengatakan seluruh aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah akan dibahas lebih lanjut di Banggar DPR RI dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal nasional serta kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah.
Ia mengakui salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan daerah adalah tingginya beban belanja pegawai dalam APBD. Bahkan, sejumlah daerah harus mengalokasikan lebih dari separuh anggarannya hanya untuk membiayai gaji pegawai.
“Tadi kami mendengar langsung bagaimana kesulitan daerah. Ada yang belanja pegawainya sudah di atas 50 persen APBD. Ini tentu menjadi beban yang cukup berat bagi daerah,” katanya.
Selain itu, daerah juga berharap penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Bagi Hasil dapat lebih optimal agar program pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak terganggu.
“Harapan daerah tentu dana transfer seperti TKD dan berbagai dukungan anggaran yang sebelumnya diterima dapat kembali dipenuhi untuk mendukung pembangunan daerah,” tutup Syarif. [SK]
.jpeg)
