Sekretaris Forkom Damkar Swasta Kalbar, Eddy Zulkarnaen, menjelaskan bahwa karhutla berbeda dengan kebakaran bangunan atau permukiman yang selama ini menjadi tugas utama pemadam kebakaran swasta. Menurutnya, pemerintah telah memiliki standar operasional prosedur (SOP), perangkat kelembagaan, serta personel khusus yang menangani bencana karhutla.
“Karhutla itu bencana. Berbeda dengan kami petugas pemadam kebakaran yang lebih banyak menangani musibah seperti kebakaran rumah penduduk, gudang, maupun bangunan lainnya. Kalau untuk bencana, pemerintah sudah memiliki mekanisme, SOP, serta tim yang menangani seperti Manggala Agni, BPBD, instansi terkait, TNI-Polri, hingga Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dibentuk pemerintah,” kata Eddy kepada Suarakalbar.co.id, Selasa (29/7/2026).
Meski bukan menjadi tugas utama, Eddy menegaskan bahwa relawan damkar swasta tidak pernah mengabaikan laporan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Selama kondisi memungkinkan dan masih dalam batas kemampuan personel maupun peralatan yang tersedia, relawan tetap berupaya memberikan respons cepat terhadap setiap laporan yang masuk.
“Kalau masyarakat menelepon kami dua sampai tiga kali, tidak mungkin kami tidak merespons. Kami tetap bergerak karena kami ini relawan, meskipun sebagian masyarakat mungkin belum mengetahui secara utuh fungsi dan tugas kami. Untuk kebencanaan memang sudah ada instansi yang memiliki kewenangan, tetapi kami tetap membantu semampunya karena kami juga memiliki keterbatasan anggaran sebagai pemadam kebakaran swasta,” ungkapnya.
Menurut Eddy, tantangan yang dihadapi relawan damkar swasta tidak hanya terkait pendanaan, tetapi juga keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. Sebagian besar anggota merupakan relawan yang memiliki pekerjaan utama sehingga tidak dapat berada di lokasi penanganan karhutla dalam waktu yang lama.
“Tidak mungkin kami turun memadamkan api di lahan selama satu hari penuh. Sebagian besar anggota kami juga bekerja sehingga tidak mungkin terus meninggalkan pekerjaannya. Kalaupun kondisi kebakaran sangat berbahaya, kami tetap akan membantu, tetapi kami juga harus mempertimbangkan risiko terhadap personel maupun peralatan yang kami miliki di lapangan,” ujarnya.
Eddy mengungkapkan bahwa dalam berbagai forum koordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, Forkom Damkar Swasta Kalbar selalu menyatakan kesiapan untuk membantu penanganan karhutla apabila dibutuhkan.
“Saya setiap mewakili pemadam kebakaran dalam rapat maupun koordinasi bersama instansi pemerintah selalu menyampaikan bahwa kami siap membantu dan siap turun ke lapangan. Namun kami juga berharap kebutuhan operasional dasar dapat diperhatikan,” katanya.
Menurutnya, dukungan yang dibutuhkan relawan sebenarnya tidak harus dalam bentuk besar. Bantuan operasional sederhana seperti konsumsi, bahan bakar, dan kebutuhan dasar lainnya akan sangat membantu relawan dalam menjalankan tugas kemanusiaan di lapangan.
“Dasar saja dibantu, seperti makan dan minum, bahan bakar, serta operasional dasar lainnya. Itu sudah sangat membantu kami dalam menjalankan tugas ketika diminta ikut menangani karhutla,” ungkap Eddy.
Ia menilai karhutla merupakan persoalan yang hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Barat sehingga penanganannya memerlukan kolaborasi seluruh pihak, termasuk melibatkan relawan pemadam kebakaran swasta sesuai kapasitas yang dimiliki.
“Karhutla ini bencana tahunan, hampir setiap tahun terjadi di Kalimantan Barat. Kami sebenarnya siap membantu. Dulu pernah bersama Pak Aswin Taufik kami membangun program yang mendukung operasional pemadam kebakaran swasta dan berjalan dengan baik. Harapannya, pola seperti itu bisa kembali dilakukan sehingga relawan lebih berdaya,” terangnya.
Eddy juga menyoroti keterbatasan personel yang dimiliki instansi penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Dengan luas wilayah yang sangat besar, menurutnya keberadaan relawan damkar swasta dapat menjadi kekuatan tambahan dalam mempercepat respons di lapangan.
“Petugas di lingkup pemerintah juga memiliki keterbatasan. Setahu saya, Manggala Agni di Kalimantan Barat hanya memiliki beberapa regu, sementara cakupan wilayah yang harus ditangani sangat luas. Karena itu, kami berharap pemadam kebakaran swasta bisa diberdayakan, dibina, dan didukung untuk kebutuhan operasional dasar sehingga dapat menjadi mitra dalam membantu penanganan karhutla,” katanya.
Lebih lanjut, Eddy mengajak pemerintah dan instansi terkait untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dengan relawan pemadam kebakaran swasta guna memperkuat sinergi dalam penanggulangan karhutla.
“Coba pemerintah yang membidangi urusan kebencanaan mengajak kami duduk bersama. Mari berdiskusi dan berbicara dari hati ke hati untuk mencari solusi terbaik bagi Kalimantan Barat. Kami berharap berbagai bentuk dukungan yang pernah disampaikan kepada relawan dapat diwujudkan secara bertahap sehingga kolaborasi di lapangan semakin kuat,” harapnya.
Meski siap membantu, Eddy menegaskan bahwa Forkom Damkar Swasta Kalbar tetap berpegang pada standar operasional prosedur yang berlaku demi menjaga keselamatan personel dan efektivitas penanganan di lapangan.
“Kalau kebakaran lahan berada sekitar 50 meter dari permukiman penduduk dan berpotensi mengancam warga, tentu kami akan membantu melakukan pemadaman. Namun apabila kebakaran terjadi jauh dari kawasan permukiman, penanganan secara menyeluruh bukan menjadi tugas pokok kami sebagai pemadam kebakaran swasta,” jelasnya.
Ia menambahkan, fokus utama damkar swasta tetap pada perlindungan masyarakat, bangunan, dan kawasan permukiman yang terdampak kebakaran. Dalam penanganan karhutla berskala luas, relawan hadir sebagai unsur pendukung yang siap membantu melalui koordinasi bersama instansi yang memiliki kewenangan.
“Fungsi pemadam kebakaran memang cukup banyak, salah satunya membantu masyarakat dalam penanganan karhutla. Namun tugas pokok utama kami adalah melindungi permukiman dan bangunan yang mengalami musibah kebakaran, sehingga dalam penanganan karhutla kami tetap menyesuaikan dengan kemampuan, kewenangan, dan prosedur yang berlaku,” tutup Eddy.
Forkom Damkar Swasta Kalbar berharap sinergi antara pemerintah, instansi penanggulangan bencana, dan relawan dapat terus diperkuat sehingga penanganan karhutla di Kalimantan Barat semakin efektif serta mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat dan lingkungan. [SK]
.jpeg)