Kubu Raya (Suara Pontianak) – Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menegaskan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan daerah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat kemandirian fiskal, serta menutup celah kebocoran anggaran yang selama ini berpotensi merugikan daerah.
Bupati Kubu Raya Sujiwo.SUARAPONTIANAK/SK
Komitmen tersebut disampaikan Sujiwo usai menghadiri kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Kubu Raya di Ruang Rapat Pamong Praja I Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (E-TPD) bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan sebuah kebutuhan untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tujuan utama dari penerapan E-TPD adalah mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan digitalisasi transaksi, kebocoran anggaran maupun potensi pungutan liar dapat ditekan sehingga pendapatan daerah bisa lebih optimal,” ujar Sujiwo.
Ia menjelaskan, sistem transaksi berbasis digital memungkinkan seluruh proses keuangan daerah tercatat secara lebih rapi, terukur, dan mudah diawasi. Dengan demikian, peluang terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan, sementara efektivitas pengelolaan pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan.
Sujiwo menegaskan bahwa upaya meningkatkan PAD tidak boleh hanya menjadi beban Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan dengan sumber-sumber pendapatan harus bergerak bersama dan meninggalkan ego sektoral.
Menurutnya, keberhasilan peningkatan PAD hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang kuat, komunikasi yang efektif, serta koordinasi yang berkelanjutan antarinstansi.
“Peningkatan PAD bukan hanya tanggung jawab Bapenda. Semua OPD yang berkorelasi harus mengambil peran. Kita harus bekerja secara kolaboratif dengan komunikasi dan koordinasi yang baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sujiwo mengingatkan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi dan fiskal nasional. Ia menilai pemerintah daerah harus mulai mempersiapkan berbagai strategi untuk menghadapi kemungkinan berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat pada masa mendatang.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus mendorong efisiensi belanja daerah, optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR), penguatan komunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta pemetaan berbagai potensi PAD yang masih belum tergarap secara maksimal.
Menurut Sujiwo, Kubu Raya memiliki potensi pendapatan yang cukup besar dan dapat menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan daerah apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
“Potensi PAD kita masih besar. Karena itu, semua pihak harus berkolaborasi untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga kontribusinya terhadap pembangunan dapat terus meningkat,” katanya.
Ia optimistis penerapan E-TPD akan menjadi salah satu instrumen utama dalam mempercepat transformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih modern. Selain meningkatkan efisiensi pelayanan publik, digitalisasi transaksi juga diyakini mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Goal akhirnya adalah terciptanya tata kelola keuangan daerah yang bersih, baik, transparan, dan akuntabel, sekaligus menekan kebocoran anggaran serta berbagai praktik yang dapat merugikan daerah,” pungkasnya.
Dengan penguatan digitalisasi keuangan serta sinergi seluruh perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berharap mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan, memperkuat ketahanan keuangan daerah, dan mempercepat pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.[SK]
