Pontianak (Suara Pontianak) – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Hal tersebut disampaikan saat membuka Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Workshop Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2026 di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kantor BPSDM Kalbar, Senin (22/6/2026).Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Workshop Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2026 di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kantor BPSDM Kalbar, Senin (22/6/2026).SUARAPONTIANAK/SK
Pembukaan kegiatan ditandai dengan pengalungan tanda peserta oleh Sekda Kalbar. Pada kesempatan tersebut, Harisson bersama Kepala BPSDM Kalbar, Kasatpol PP Kalbar, Kepala Biro Organisasi Setda Kalbar, serta perwakilan Polda Kalbar turut menyerahkan bantuan melalui program ASN Kalbar Peduli kepada anak yatim piatu.
Dalam sambutannya, Harisson mengatakan bahwa perubahan zaman yang semakin cepat menuntut aparatur pemerintah memiliki kemampuan yang lebih dari sekadar keterampilan teknis. Aparatur juga harus memiliki karakter kuat, integritas tinggi, serta kemampuan beradaptasi menghadapi berbagai tantangan pelayanan publik.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan aparatur yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga karakter yang kuat, integritas yang tinggi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan yang berlangsung sangat cepat,” ujar Harisson.
Menurutnya, pelaksanaan Pelatihan Dasar Satpol PP dan Workshop Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur sekaligus mempercepat transformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
“Ini adalah langkah strategis untuk membentuk aparatur yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis,” katanya.
Kepada para peserta Pelatihan Dasar Satpol PP, Harisson mengingatkan bahwa tugas Satpol PP memiliki peran penting sebagai garda terdepan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah.
Namun, menurutnya, tugas Satpol PP tidak hanya sebatas melakukan penindakan, melainkan juga menjadi representasi pemerintah yang hadir langsung memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.
“Menjadi Satpol PP berarti mengemban amanah sebagai representasi pemerintah yang hadir langsung di tengah masyarakat. Sikap, perilaku, dan tindakan Saudara akan menjadi cerminan wajah pemerintah daerah di mata masyarakat,” tegasnya.
Harisson menyebut terdapat tiga nilai utama yang harus melekat pada setiap anggota Satpol PP, yakni integritas dan disiplin tinggi, profesionalisme dengan pendekatan humanis, serta loyalitas dan jiwa korsa.
“Tanpa kedisiplinan, aturan yang ditegakkan akan kehilangan kewibawaannya,” ujarnya.
Ia juga meminta jajaran Satpol PP Kalbar untuk mengutamakan pendekatan persuasif, edukatif, dan humanis dalam menjalankan tugas di lapangan.
“Saya ingin Satpol PP Pemerintah Provinsi Kalbar mampu mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, dan edukatif, sehingga kehadirannya benar-benar dirasakan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, terkait Workshop Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2026, Harisson menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi pemerintahan saat ini tidak lagi hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Dalam era pemerintahan modern, keberhasilan sebuah organisasi tidak lagi hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menilai penilaian tingkat kematangan perangkat daerah menjadi instrumen penting untuk melihat kualitas tata kelola organisasi, mulai dari proses bisnis, manajemen risiko, pengendalian internal, hingga pelayanan publik.
“Penilaian ini bukan sekadar kegiatan administratif atau formalitas, tetapi menjadi cermin untuk melihat efektivitas kelembagaan yang telah dibangun,” tegasnya.
Melalui evaluasi tersebut, setiap perangkat daerah dapat mengetahui berbagai kekuatan yang harus dipertahankan serta mengidentifikasi kelemahan yang perlu segera diperbaiki.
“Kita akan mengetahui di mana letak kekuatan kita, dan yang lebih penting, di mana letak kelemahan atau celah yang harus segera diperbaiki bersama,” ujarnya.
Di hadapan peserta kegiatan, Harisson menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) agar mampu mengikuti perkembangan birokrasi yang semakin cepat dan kompleks.
“Masyarakat membutuhkan birokrasi yang lincah, responsif, dan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan zaman,” katanya.
Ia menambahkan, transformasi menuju Smart ASN serta mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan aparatur yang inovatif, adaptif, dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.
Mengakhiri sambutannya, Harisson mengajak seluruh peserta menjadikan pelatihan dan workshop tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen pengabdian kepada masyarakat.
“Jadilah aparatur yang bekerja dengan hati, melayani dengan empati, bertindak dengan integritas, dan terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri,” pungkasnya.
Melalui peningkatan kompetensi aparatur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap kualitas pelayanan publik semakin baik serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perubahan zaman yang terus berkembang.[SK]
