Pontianak (Suara Pontianak) – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat, Rasmidi, melontarkan pernyataan keras terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di hadapan ratusan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di Bundaran Tugu Digulis, Pontianak, Kamis (18/6/2026), ia menegaskan bahwa pelaku korupsi yang terbukti menyelewengkan program untuk kepentingan masyarakat tersebut layak dijatuhi hukuman mati.Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Barat (Kalbar), Rasmidi, saat hadir pada aksi demonstrasi di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), pada Kamis (18/6/2026).SUARAPONTIANAK/SK
Pernyataan tegas itu disampaikan saat Rasmidi menemui massa aksi yang membawa sedikitnya 16 tuntutan, salah satunya mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang belakangan menjadi sorotan publik akibat munculnya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Rasmidi menegaskan bahwa proses hukum terhadap kasus dugaan korupsi MBG harus sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, kasus tersebut telah memasuki proses hukum sehingga seluruh pihak harus menghormati mekanisme yang sedang berjalan.
“Sudah ada tersangkanya. Sudah menjadi kewenangan aparat hukum,” tegas Rasmidi di hadapan peserta aksi.
Politisi yang juga menjabat Ketua Komisi I DPRD Kalbar itu mengaku sangat prihatin apabila program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, justru disalahgunakan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi.
“Harusnya menurut saya, itu hukumannya mati. Tidak tahulah masalah apa yang terjadi di Indonesia ini,” ujarnya.
Pernyataan tersebut langsung menyita perhatian massa aksi yang mengikuti dialog terbuka antara mahasiswa dengan perwakilan DPRD Kalbar dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Selain menyoroti dugaan korupsi MBG, Rasmidi juga merespons tuntutan mahasiswa yang meminta penghentian sementara program tersebut untuk dilakukan evaluasi total. Ia mengaku memahami keresahan yang berkembang di tengah masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa DPRD Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program yang merupakan kebijakan pemerintah pusat.
“Besok saya stop itu MBG. Tapi kami tidak punya kekuasaan itu,” katanya dengan nada emosional.
Meski demikian, ia memastikan DPRD Kalbar tetap membuka ruang bagi berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat. Menurutnya, kritik yang muncul harus menjadi bahan evaluasi bersama agar program-program pemerintah benar-benar berjalan sesuai tujuan.
“Tapi kita dengar ya. Betul, saya juga sepakat soal itu,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa juga menyoroti persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dinilai belum sebanding dengan kontribusi Kalimantan Barat sebagai daerah penghasil sumber daya alam. Menanggapi hal itu, Rasmidi menyatakan DPRD Kalbar selama ini terus memperjuangkan peningkatan porsi DBH kepada pemerintah pusat.
Menurutnya, Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah penghasil komoditas strategis nasional seperti kelapa sawit dan hasil pertambangan. Namun, manfaat yang diterima daerah dinilai masih belum proporsional dibandingkan kontribusi yang diberikan.
“Kami ini sampai menampar meja dengan kementerian, masa Kalimantan Barat daerah penghasil sawit, tambang, tapi kenapa kami dikasih kecil?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perjuangan meningkatkan porsi DBH bukan semata-mata persoalan angka, melainkan berkaitan langsung dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dana tersebut dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, hingga mendorong kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Barat.
Rasmidi juga menepis anggapan bahwa kehadirannya di tengah aksi mahasiswa hanya untuk mencari popularitas atau panggung politik. Ia menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat, sudah menjadi kewajibannya untuk hadir mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.
“Ini kami tetap berjuang. Kami hadir sama di tengah kawan-kawan ini. Tidak ada niatannya kita mencari panggung. Tidak ada. Moral saya, saya dipilih rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat melalui adik-adik semuanya,” tegasnya.
Aksi mahasiswa di Bundaran Tugu Digulis berlangsung dalam suasana yang relatif kondusif meski sempat diwarnai perdebatan antara peserta aksi dan sejumlah pihak yang hadir. Selain menuntut evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, mahasiswa juga menyuarakan berbagai isu strategis lainnya, mulai dari percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU Masyarakat Adat, persoalan Dana Bagi Hasil, hingga pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di Kalimantan Barat.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal berbagai tuntutan tersebut dan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar apabila aspirasi yang mereka sampaikan tidak mendapatkan respons konkret dari pemerintah maupun para pemangku kebijakan.[SK]
