Pontianak (Suara Pontianak) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) ke-16 di Pontianak, Kamis (11/6/2026). Pembukaan forum nasional yang mempertemukan pimpinan rumah sakit daerah dari seluruh Indonesia itu ditandai dengan pemukulan hadrah bersama para tamu kehormatan.Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) ke-16 di Hotel Novotel Pontianak, Kamis (11/6/2026).SUARAPONTIANAK/SK
Dalam kegiatan tersebut, Ria Norsan hadir didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat yang juga Bupati Mempawah, Erlina Ria Norsan. Rakernas turut dihadiri Pendiri ARSADA Umar Wahid serta Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Opti Palupi Rahayuningtyas, M.P.H., yang mewakili Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Mengusung tema “Mewujudkan Rumah Sakit Unggul melalui Transformasi Tata Kelola serta Reformasi Pelayanan Berbasis Penguatan Sumber Daya Manusia dan Keuangan”, Rakernas ARSADA XVI menjadi forum strategis untuk membahas masa depan rumah sakit daerah dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks dan kompetitif.
Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kalimantan Barat sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rakernas tahun ini. Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat melalui penguatan tata kelola rumah sakit daerah.
“Harapan saya, Rakernas ini menghasilkan musyawarah dan mufakat yang dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Tema yang kita usung hari ini harus benar-benar diimplementasikan sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ria Norsan menyoroti masih adanya persepsi masyarakat yang menilai pelayanan rumah sakit daerah cenderung lambat dibandingkan fasilitas kesehatan lainnya. Meski demikian, rumah sakit daerah hingga kini tetap menjadi pilihan utama masyarakat karena biaya pelayanan yang lebih terjangkau.
“Masyarakat sampai hari ini masih mengatakan bahwa rumah sakit daerah pelayanannya lambat. Namun di sisi lain, masyarakat juga menilai rumah sakit daerah lebih terjangkau dibandingkan rumah sakit swasta. Karena itulah masyarakat tetap datang dan mempercayakan pelayanan kesehatannya kepada rumah sakit daerah,” ungkapnya.
Menurut Norsan, persepsi tersebut harus dijawab dengan langkah pembenahan yang menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan medis, ketepatan diagnosis, profesionalisme tenaga kesehatan hingga tata kelola manajemen yang lebih efektif.
“Stigma ini harus kita hilangkan. Rumah sakit daerah harus mampu menunjukkan bahwa pelayanannya cepat, profesional, dan memiliki kualitas yang tidak kalah dengan rumah sakit lainnya. Kecepatan pelayanan, kompetensi tenaga medis, dan manajemen yang baik harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia juga menilai penerapan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang saat ini diterapkan di sebagian besar rumah sakit daerah merupakan peluang besar untuk mempercepat inovasi pelayanan.
Menurutnya, fleksibilitas pengelolaan yang dimiliki BLUD harus dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Dengan sistem BLUD, rumah sakit memiliki fleksibilitas untuk berinovasi dan meningkatkan fasilitas pelayanan. Tinggal bagaimana manajemen mampu mengelolanya secara efektif agar masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin baik dan cepat,” katanya.
Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya ketelitian dan akurasi dalam pelayanan medis. Kemajuan teknologi kesehatan, menurutnya, harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan yang diberikan semakin tepat dan berkualitas.
“Saya berharap pengalaman-pengalaman yang pernah saya sampaikan dapat menjadi pelajaran dan motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Bukan untuk membandingkan, tetapi agar rumah sakit daerah semakin maju, teliti, cepat, dan responsif dalam melayani masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Opti Palupi Rahayuningtyas, menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan reformasi pelayanan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing rumah sakit daerah di era transformasi sistem kesehatan nasional.
Menurutnya, rumah sakit daerah memiliki posisi yang sangat penting sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Indonesia.
“Rumah sakit daerah memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem kesehatan nasional. Karena itu, tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil harus terus diperkuat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa penguatan sistem manajemen, pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan risiko yang baik, serta budaya organisasi yang profesional merupakan fondasi utama dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan.
“Melalui penguatan sistem manajemen, pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan risiko yang baik, serta budaya organisasi yang profesional, rumah sakit daerah akan mampu meningkatkan kinerja sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat,” jelasnya.
Opti juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia kesehatan, termasuk pemerataan tenaga medis serta penerapan sistem remunerasi yang transparan dan berkeadilan.
“Kesejahteraan tenaga kesehatan perlu menjadi perhatian bersama. Sistem remunerasi yang transparan dan adil akan mendorong tenaga medis untuk tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik di rumah sakit daerah,” katanya.
Dari aspek keuangan, rumah sakit daerah didorong untuk membangun sistem pengelolaan yang sehat, efisien, dan berkelanjutan agar memiliki ruang yang lebih luas dalam berinvestasi pada fasilitas, teknologi kesehatan, dan pengembangan SDM.
Selain itu, penerapan standar pelayanan, standar profesi, serta pedoman praktik klinis berbasis bukti ilmiah (evidence-based practice) dinilai menjadi faktor penting dalam menjamin keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan.
Kementerian Kesehatan juga terus mendorong peningkatan kualitas Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui penyempurnaan sistem rujukan, standardisasi layanan rawat inap, serta transformasi sistem pembayaran dari INA-CBGs menuju IDRG guna menciptakan sistem pembiayaan kesehatan yang lebih spesifik, transparan, dan akuntabel.
Mengakhiri sambutannya, Opti mengajak seluruh pemerintah daerah, manajemen rumah sakit, akademisi, dan anggota ARSADA untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan rumah sakit daerah yang unggul, inovatif, dan berdaya saing.
“Momentum Rakernas ini harus menjadi pijakan bersama untuk memperkuat transformasi rumah sakit daerah. Kita ingin rumah sakit daerah tidak hanya memenuhi standar pelayanan, tetapi juga menjadi institusi yang unggul, inovatif, dan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Selain menjadi forum strategis untuk merumuskan arah pengembangan rumah sakit daerah di Indonesia, Rakernas ARSADA XVI juga menjadi ajang memperkenalkan potensi Kalimantan Barat kepada peserta dari berbagai daerah. Gubernur Ria Norsan pun mengajak seluruh peserta menikmati keindahan alam, kekayaan budaya, serta kuliner khas Kalimantan Barat yang menjadi daya tarik tersendiri di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut.[SK]
.jpeg)
