Pontianak (Suara Pontianak) – Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan di Kalimantan Barat menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Kamis (18/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan sedikitnya 16 tuntutan yang mencerminkan berbagai persoalan yang dinilai masih membelenggu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalbar.Aksi demonstrasi di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), pada Kamis (18/6/2026).SUARAPONTIANAK/SK
Koordinator Lapangan Aksi, Habib Iqbal, mengatakan tuntutan yang dibawa merupakan akumulasi dari berbagai keresahan masyarakat yang selama ini belum mendapatkan perhatian serius dari para pemangku kebijakan.
Menurutnya, banyaknya tuntutan yang disampaikan menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi Kalimantan Barat tidak bisa disederhanakan hanya dalam beberapa isu utama.
“Sebenarnya untuk poin-poin tuntutannya itu atas dasar dari keresahan teman-teman di Kalimantan Barat hari ini. Banyak sekali permasalahan yang kita bawakan sampai ada 16 tuntutan yang tidak bisa dirampungkan menjadi beberapa poin tuntutan saja. Karena memang hari ini ternyatanya Kalimantan Barat itu belum benar-benar merdeka,” kata Habib Iqbal di sela-sela aksi.
Ia menilai Kalimantan Barat yang selama ini dikenal sebagai daerah penghasil sumber daya alam masih belum menikmati manfaat pembangunan secara optimal. Padahal, daerah ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui berbagai sektor unggulan.
“Kalimantan Barat hari ini jauh dikatakan layak untuk dikatakan merdeka. Kalimantan Barat itu sebagai sapi peras Republik Indonesia. Kita Kalimantan Barat itu negara penghasil, negara penghasil sumber daya alam,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut menyoroti sejumlah program pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Maka dari itu, tuntutannya itu ada sampai 16 poin tuntutan. Salah satu tuntutannya itu pertama-tama tentang pentingnya program MBG dan KDMP untuk dilakukan evaluasi secara total,” katanya.
Selain meminta evaluasi terhadap sejumlah program nasional, mahasiswa juga mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat. Kedua regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus melindungi hak-hak masyarakat adat di berbagai daerah.
Persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) juga menjadi salah satu tuntutan utama. Mahasiswa menilai porsi DBH yang diterima Kalimantan Barat belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan daerah yang masih menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur dasar.
“Kemudian kami juga menuntut terkait persoalan DBH. DBH Kalimantan Barat yang hari ini dipotong 50 persen. Itu sangat jauh dikatakan dari untuk kebutuhan Kalimantan Barat yang hari ini sedang membutuhkan infrastruktur dasar seperti listrik, jembatan, dan jalan,” ujarnya.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mengkritisi kebijakan yang dianggap berdampak terhadap pembangunan desa. Menurut mereka, berkurangnya alokasi anggaran di tingkat desa berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat pedalaman dan kawasan perbatasan.
“Padahal desa-desa di Kalimantan Barat hari ini sangat membutuhkan pembangunan fisik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti jalan, jembatan, dan akses listrik. Pembangunan di Kalimantan Barat bisa terhambat akibat kebijakan semacam itu,” katanya.
Pemilihan Bundaran Tugu Digulis sebagai lokasi aksi juga bukan tanpa alasan. Habib menjelaskan, Tugu Digulis dipandang sebagai simbol perjuangan masyarakat Kalimantan Barat yang sarat nilai sejarah dan semangat perlawanan terhadap ketidakadilan.
“Kenapa alasannya kami demo hari ini ke Tugu Digulis? Karena kami melihat bahwa Tugu Digulis ini merupakan simbol perjuangan para tokoh-tokoh Kalimantan Barat dulu,” ujarnya.
Ia mengaku kalangan mahasiswa mulai kehilangan kepercayaan terhadap respons pemerintah daerah karena berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan dinilai belum mendapatkan tindak lanjut yang nyata.
“Sudah beratus kali, sudah puluh-puluh kali aksi ke DPRD atau ke gubernur tapi tidak disambut dengan baik. Tuntutan kami tidak pernah benar-benar didengarkan,” katanya.
Menurut Habib, kekecewaan itu semakin besar karena setiap kali tuntutan disampaikan, pemerintah dinilai kerap melempar tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
“Ketika kita menyampaikan tuntutan ke mereka, mereka selalu lempar tugas dan tanggung jawab,” ujarnya.
Ketidakpuasan terhadap respons DPRD dan perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang hadir dalam aksi, serta absennya gubernur dalam dialog bersama mahasiswa, disebut menjadi salah satu alasan munculnya rencana aksi lanjutan.
“Rencananya kami akan melakukan aksi bergilir lagi karena kami tidak puas dengan penyampaian DPRD dan perwakilan pemerintah provinsi Kalimantan Barat yang datang ke sini. Dan juga gubernur Kalimantan Barat hari ini tidak hadir ke sini. Padahal undangan sudah kita masukkan dan itu yang akan memantik teman-teman untuk melakukan gerakan yang berjilid,” pungkasnya.
Meski berlangsung dengan pengawalan ketat aparat keamanan, aksi mahasiswa di Tugu Digulis berjalan kondusif hingga selesai. Massa aksi menegaskan akan terus mengawal berbagai isu yang mereka anggap berkaitan langsung dengan masa depan pembangunan, pemerataan kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat Kalimantan Barat.[SK]
