Pontianak (Suara Pontianak) – Tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu isu utama yang disuarakan ratusan mahasiswa dalam aksi demonstrasi di Bundaran Tugu Digulis, Pontianak, Kamis (18/6/2026). Para mahasiswa menilai pelaksanaan program tersebut perlu dikaji ulang secara komprehensif karena dinilai masih menimbulkan berbagai persoalan, khususnya di sektor pendidikan dan pengelolaan anggaran publik.Aksi demonstrasi di Bundaran Tugu Digulis Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), pada Kamis (18/6/2026).SUARAPONTIANAK/SK
Ketua BEM FKIP Universitas Tanjungpura, Fahri Andhika, menegaskan bahwa mahasiswa pada prinsipnya mendukung tujuan awal MBG yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia. Namun, menurutnya, sebuah kebijakan publik tidak cukup dinilai dari niat baik yang melatarbelakanginya, melainkan harus diukur berdasarkan efektivitas pelaksanaan dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Sebagai mahasiswa dan kaum intelektual, kami memiliki tanggung jawab untuk terus memperjuangkan persoalan pendidikan. Pada dasarnya kami sepakat bahwa anak-anak Indonesia berhak mendapatkan kehidupan yang sehat dan asupan gizi yang baik,” ujar Fahri saat menyampaikan orasi dalam aksi tersebut.
Meski demikian, ia menilai implementasi program MBG hingga saat ini masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah dampak kebijakan tersebut terhadap alokasi anggaran sektor lain yang dinilai sama pentingnya, terutama pendidikan dan kesehatan.
“Namun sebuah kebijakan tidak bisa hanya dinilai dari niatnya saja. Kita harus melihat bagaimana implementasinya. Hari ini kami melihat masih banyak problematika yang muncul, termasuk ketika anggaran yang seharusnya memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan justru terdampak oleh pelaksanaan program tersebut,” katanya.
Menurut Fahri, Kalimantan Barat masih menghadapi berbagai tantangan mendasar yang membutuhkan perhatian serius pemerintah, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan hingga pembangunan infrastruktur dasar di berbagai wilayah. Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memastikan kebutuhan-kebutuhan mendasar tersebut terpenuhi sebelum menjalankan program berskala besar yang memerlukan dukungan anggaran signifikan.
“Yang dibutuhkan Kalimantan Barat saat ini adalah peningkatan kualitas pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Program MBG bisa berjalan dengan baik apabila persoalan-persoalan mendasar tersebut terlebih dahulu mendapatkan perhatian dan penyelesaian,” ujarnya.
Mahasiswa juga menyoroti kondisi pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Barat yang dinilai masih memerlukan perhatian lebih besar. Atas dasar itu, mereka mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan MBG guna memastikan program tersebut benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi penerima.
“Tidak ada alasan untuk melanjutkan program sebesar ini tanpa evaluasi yang mendalam. Kami menuntut penghentian sementara program MBG agar dilakukan evaluasi total sehingga benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak Indonesia,” tegas Fahri.
Selain persoalan anggaran, Fahri turut mengangkat keluhan sejumlah tenaga pendidik terkait pelaksanaan program MBG di lingkungan sekolah. Menurutnya, sebagian guru merasa terbebani karena harus menjalankan tugas tambahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut.
“Beberapa pendidik menyampaikan bahwa mereka merasa terbebani. Padahal fokus utama guru seharusnya adalah mengajar dan meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik,” katanya.
Ia menilai berbagai tugas administratif tambahan berpotensi mengurangi fokus guru dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai pendidik. Di sisi lain, persoalan kesejahteraan tenaga pendidik yang hingga kini masih menjadi tantangan juga dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah.
“Waktu yang seharusnya digunakan untuk mempersiapkan pembelajaran dan mendidik siswa menjadi terbagi. Di sisi lain, kita juga masih menghadapi persoalan kesejahteraan guru yang hingga hari ini belum sepenuhnya teratasi,” ujarnya.
Menurut Fahri, peningkatan kualitas pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah harus mampu memperkuat sektor pendidikan tanpa menimbulkan beban tambahan yang berpotensi mengganggu proses belajar mengajar.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah. Mereka meminta seluruh pihak yang terlibat memastikan setiap kebijakan dijalankan secara terbuka sehingga dapat diawasi oleh masyarakat.
“Kami meminta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pemerintah untuk membuka informasi secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” kata Fahri.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan publik yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi elemen penting dalam memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai tujuan.
“Saat ini semua informasi sangat mudah diakses masyarakat. Karena itu setiap kebijakan harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Jika ada persoalan, masyarakat berhak mengetahui dan mengawasinya,” ujarnya.
Fahri juga memastikan mahasiswa akan terus mengawal berbagai isu yang berkaitan dengan pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan. Ia menilai peran mahasiswa sebagai agen kontrol sosial harus terus dijalankan selama masih terdapat persoalan yang membutuhkan perhatian publik.
“Selama masih ada ketidakadilan dan persoalan yang belum diselesaikan, maka mahasiswa akan terus menjalankan perannya sebagai pengawal kebijakan publik,” tegasnya.
Mahasiswa bahkan memperingatkan kemungkinan digelarnya aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan yang telah disampaikan tidak memperoleh respons dari pemerintah maupun pihak terkait.
Aksi di Bundaran Tugu Digulis tersebut merupakan bagian dari gerakan mahasiswa Kalimantan Barat yang membawa sedikitnya 16 tuntutan. Selain evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, mahasiswa juga menyoroti berbagai isu strategis lainnya, mulai dari pembangunan daerah, kebijakan ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius dari para pemangku kebijakan.[SK]
