Pontianak (Suara Pontianak) – Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar. Ia meminta Pertamina segera mengambil langkah cepat dan konkret untuk memastikan pasokan LPG bersubsidi kembali normal serta tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat.
DOK- Tabung gas elpiji 3 kilogram.SUARAPONTIANAK/SK
Menurut Zulfydar, LPG 3 kilogram merupakan kebutuhan pokok yang sangat vital bagi masyarakat, terutama kalangan rumah tangga dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Karena itu, setiap gangguan distribusi harus segera diatasi agar tidak berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi dan kebutuhan sehari-hari warga.
“Dengan saya dengar adanya gas yang langka, saya kira Pertamina harus segera melakukan antisipasi ya, jangan sampai berlarut. Dicek kebenarannya dari komunikasi antara Pertamina dengan pelaku, pelaku itu isunya minim gas, dengan depotnya sendiri. Nah depot sendiri saya kira depot Pertamina, saya kira depot gasnya itu harus mampu menyediakan barang itu dan disampaikan kepada publik,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (19/6/2026).
Politisi Kalbar itu menilai penting bagi Pertamina untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi LPG, mulai dari depot, agen, hingga pangkalan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan penyebab utama kelangkaan sehingga solusi yang diambil benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, Zulfydar menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, apabila terdapat kendala distribusi, keterlambatan pengiriman, atau persoalan kuota, Pertamina harus menyampaikan kondisi tersebut secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi maupun kepanikan di tengah masyarakat.
“Jika memang masih ada keterlambatan perjalanan atau apa, atau pembagian yang lambat, artinya Pertamina harus melakukan penyampaian hasil. Apakah itu benar ini persoalan kuota atau memang keterlambatan. Tapi Pertamina harus menyampaikan, jangan sampai Pertamina tidak menyampaikan pesan ini kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa persoalan LPG tidak boleh dianggap sepele karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Jika tidak segera ditangani, kelangkaan berpotensi memicu keresahan dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kecil.
“Jangan sampai nanti berlarut-larut lagi, nanti tambah ramai lagi,” katanya.
Zulfydar juga menyoroti dampak yang dirasakan pelaku UMKM akibat sulitnya memperoleh LPG bersubsidi. Banyak usaha kuliner dan usaha rumahan yang bergantung pada ketersediaan gas 3 kilogram untuk menjalankan aktivitas produksinya.
“Hal ini harus segera dilakukan antisipasi supaya tidak ada masalah kuota dan ini menjadi masalah dapur, emak-emak, UMKM, dampaknya banyak sekali,” tegasnya.
Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di sejumlah kawasan Pontianak dan Kubu Raya mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram. Tidak sedikit warga yang harus mendatangi beberapa pangkalan maupun pengecer untuk memperoleh gas bersubsidi tersebut. Kondisi ini bahkan menyebabkan antrean di sejumlah titik distribusi akibat tingginya permintaan di tengah terbatasnya pasokan.
Zulfydar berharap Pertamina bersama seluruh pihak terkait segera memperkuat koordinasi dan mengambil langkah antisipatif agar distribusi LPG kembali lancar. Ia menegaskan bahwa kepastian pasokan energi bagi masyarakat harus menjadi prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga dan keberlangsungan usaha kecil.
Menurutnya, penyelesaian yang cepat, transparan, dan tepat sasaran akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasokan LPG sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi energi di Kalimantan Barat. Dengan langkah tersebut, dampak sosial maupun ekonomi akibat kelangkaan LPG dapat diminimalkan dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.[SK]
