Pontianak (Suara Pontianak) –
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Penelitian dan Inovasi
Daerah (Baperida) bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LP2M) IAIN Pontianak mengkaji model pemanfaatan aset daerah yang berpotensi
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)..jpeg)
Seminar Akhir Penelitian bertajuk Model
Pemanfaatan Aset Daerah sebagai Alternatif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di sebuah Hotel di
Pontianak City Center, Selasa (8/9/2026)
Kajian tersebut dibahas dalam Seminar Akhir Penelitian bertajuk Model Pemanfaatan Aset Daerah sebagai Alternatif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di sebuah Hotel di Pontianak City Center, Selasa (8/9/2026).
Seminar ini menyoroti pentingnya mengoptimalkan Barang Milik Daerah (BMD), terutama aset yang belum dimanfaatkan secara produktif atau idle. Melalui pengelolaan yang tepat, aset tersebut diharapkan tidak hanya menjadi beban pemeliharaan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
Ketua Tim Peneliti, Prof. Dr. Erwin, M.Ag., bersama anggota tim Dr. Usman, M.Pd., Dr. Muhammad Lutfi Hakim, M.H., serta Didi Darmadi, S.Pd., M.Lett., M.Pd., memaparkan hasil identifikasi terhadap 41 aset potensial. Dari jumlah tersebut, penelitian difokuskan pada lahan seluas 1,6 hektare di Jalan Khatulistiwa, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara.
Menurut Prof. Erwin, lokasi tersebut memiliki potensi strategis karena berada di kawasan tepian Sungai Kapuas, dekat dengan pasar, serta dikelilingi sejumlah destinasi wisata, seperti Tugu Khatulistiwa, Keraton Kadriah, Makam Batu Layang, dan Kampung Tenun.
“Aset di Jalan Khatulistiwa ini memiliki posisi yang sangat strategis di kawasan tepi Sungai Kapuas, dekat dengan pasar, serta dikelilingi berbagai destinasi wisata seperti Tugu Khatulistiwa, Keraton Kadriah, Makam Batu Layang, dan Kampung Tenun,” ujar Prof. Erwin.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, tim peneliti menawarkan konsep pengembangan terpadu bertajuk Integrated Waterfront Community Economic Center. Konsep ini dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang memadukan fungsi komersial, sosial, dan pariwisata.
Dalam model tersebut, gedung serbaguna akan menjadi penggerak utama usaha atau anchor business. Pengembangan selanjutnya dilakukan secara bertahap dengan mengintegrasikan sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ruang publik, fasilitas olahraga, kawasan kuliner, hingga wisata air.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Baperida Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Vincensia Septiani Isa Sulistia Putri, S.I.P., M.Si., yang membuka kegiatan tersebut, mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis penelitian.
Ia menegaskan, pengelolaan aset pemerintah perlu bergeser dari sekadar mempertahankan kepemilikan atau asset holding menjadi pengelolaan yang mampu menghasilkan keuntungan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
“Optimalisasi aset pemerintah tidak identik dengan komersialisasi total. Kita harus menjaga keseimbangan antara manfaat finansial, manfaat ekonomi, dan public value bagi masyarakat,” tegas Dr. Vincensia.
Ia juga mengingatkan pentingnya membedakan potensi penerimaan yang masih bersifat teoretis dengan kontribusi nyata terhadap PAD. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang realistis dan terukur.
Seminar tersebut turut menghadirkan sejumlah pembahas dari instansi pemerintah dan unsur praktisi untuk mempertajam hasil penelitian.
Perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat, Prima, menekankan pentingnya pengujian Highest and Best Use (HBU) sebelum keputusan pemanfaatan atau investasi dilakukan. Pengujian tersebut mencakup aspek legalitas, kondisi fisik, kelayakan finansial, serta produktivitas maksimal aset.
Sementara itu, perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Barat, Asih, menyoroti tantangan penertiban aset tidak produktif yang dalam sejumlah kasus dikuasai masyarakat. Ia juga memaparkan upaya percepatan sertifikasi aset sebagai bagian dari penguatan tata kelola barang milik daerah.
Masukan lainnya disampaikan Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Baperida Kalbar, Dr. Eka Wulandari. Ia menekankan pentingnya konsistensi data, penguatan metodologi akademik, serta penyelarasan rekomendasi penelitian dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD dan RKPD.
Dari kalangan praktisi dan akademisi, termasuk unsur Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Pontianak, masukan diarahkan pada perhitungan dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian regional serta kelayakan bisnis bagi calon investor.
Berbagai masukan tersebut diharapkan dapat memperkuat hasil kajian, sehingga model pemanfaatan aset yang direkomendasikan tidak hanya layak secara administratif dan finansial, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
Melalui seminar akhir ini, Pemprov Kalbar dan IAIN Pontianak berharap hasil penelitian dapat menjadi landasan penyusunan peta jalan atau roadmap investasi pemanfaatan aset daerah yang matang, transparan, dan akuntabel.
Optimalisasi aset daerah diharapkan mampu membuka peluang usaha baru, memperkuat UMKM, mendorong sektor pariwisata, menciptakan aktivitas ekonomi di kawasan sekitar, serta meningkatkan PAD Kalimantan Barat tanpa mengabaikan kepentingan publik. [SK]
