Pontianak (Suara Pontianak) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengingatkan seluruh pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi dinamika cuaca dan iklim pada musim hujan 2026/2027.Gubernir Kalbar, Ria Norsan, saat Press Release Prediksi Musim Hujan 2026/2027 melalui Zoom Meeting dari Ruang DAR, Jumat (2/10/2026). SUARAPONTIANAK/SK
Imbauan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Press Release Prediksi Musim Hujan 2026/2027 Provinsi Kalimantan Barat yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang DAR, Jumat (2/10/2026).
Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada BMKG Pusat dan BMKG Kalimantan Barat yang secara konsisten memberikan informasi prediksi musim serta pembaruan kondisi cuaca dan iklim.
Menurutnya, informasi cuaca dan iklim memiliki peran strategis bagi pemerintah daerah. Data tersebut tidak hanya menjadi rujukan dalam bidang meteorologi, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan berbagai kebijakan dan perencanaan pembangunan.
“Informasi ini menjadi salah satu masukan strategis dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan tanam dan ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, kesiapsiagaan bencana, penganggaran mitigasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, hingga upaya menekan laju inflasi agar tetap terkendali demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Ia menjelaskan, kondisi iklim Kalimantan Barat pada tahun ini membutuhkan kewaspadaan lebih. Salah satunya ditandai dengan mundurnya awal musim hujan di sebagian wilayah Kalbar dibandingkan kondisi normal.
Perubahan karakteristik musim tersebut, kata Ria Norsan, perlu diantisipasi karena dapat diikuti curah hujan berintensitas tinggi dalam waktu singkat. Kondisi itu berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan, dan tanah longsor.
“Kita tidak ingin berpindah dari satu risiko ke risiko lainnya tanpa kesiapan. Pengalaman menghadapi karhutla dan kekeringan harus menjadi pembelajaran untuk memperkuat kesiapsiagaan kita menghadapi musim hujan,” tegasnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur meminta seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, menggunakan data dan prediksi BMKG sebagai salah satu acuan dalam menentukan langkah antisipasi di lapangan.
Koordinasi lintas sektor juga diminta terus diperkuat dengan melibatkan BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, serta perangkat daerah dan instansi teknis lainnya.
Menurutnya, koordinasi diperlukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dampak cuaca ekstrem sekaligus memastikan respons dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
“Langkah penyesuaian aktivitas dan mitigasi juga perlu dilakukan oleh para pelaku dunia usaha, khususnya yang bergerak di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, transportasi, dan logistik, agar kegiatan operasional tetap berjalan aman serta dapat meminimalkan risiko kerugian akibat cuaca ekstrem,” jelasnya.
Selain pemerintah dan dunia usaha, Ria Norsan menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kesiapsiagaan di tingkat komunitas.
Masyarakat diimbau menjaga kebersihan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, serta meningkatkan kepedulian terhadap potensi bencana di lingkungan masing-masing.
Pemprov Kalbar, lanjutnya, juga berkomitmen memperkuat sinergi bersama BMKG, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan. Penguatan tersebut dilakukan antara lain melalui sistem peringatan dini (early warning system) dan percepatan respons terhadap potensi bencana.
Ria Norsan berharap kegiatan press release prediksi musim hujan tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan daerah dalam menghadapi dinamika dan anomali iklim.
“Mari kita bangun budaya siaga sebelum terjadi, tanggap ketika terjadi, dan cepat dalam melakukan pemulihan. Dengan kerja bersama dan kepedulian seluruh pihak, kita dapat menjaga masyarakat, lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan Kalimantan Barat,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, M.Sc., jajaran Forkopimda Kalbar, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan terkait. [SK]
