Pontianak (Suara Pontianak) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat langkah pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas di beberapa daerah.Rakor Inflasi Bersama Pemerintah Pusat, Kalbar Pastikan Harga Pangan Tetap Terkendali. SUARAPONTIANAK/SK
Upaya tersebut menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Inflasi bersama Pemerintah Pusat yang diikuti secara daring dari Ruang Data Analytic Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (7/9/2026).
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir. Hadir dalam kegiatan tersebut Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Hendra, S.Sos., didampingi Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Harry Ronaldy Mahaputrawan serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat membahas perkembangan pertumbuhan ekonomi sekaligus strategi pengendalian inflasi di tingkat daerah.
Tomsi Tohir meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota meningkatkan koordinasi dengan BPS di masing-masing wilayah. Koordinasi diperlukan untuk mencermati perkembangan data pertumbuhan ekonomi, mengidentifikasi faktor penyebab perlambatan, sekaligus merumuskan langkah konkret agar pertumbuhan ekonomi tetap berada di jalur positif.
Kemendagri juga akan menugaskan sejumlah personel sebagai mentor bagi pemerintah daerah dalam beberapa hari ke depan. Para mentor tersebut nantinya menjadi mitra diskusi pemerintah daerah dan turut melibatkan Bank Indonesia di masing-masing wilayah.
Menurut Tomsi, mekanisme tersebut diharapkan mampu membantu daerah mengidentifikasi berbagai persoalan yang menghambat pertumbuhan ekonomi, termasuk investasi yang masih terkendala proses perizinan di tingkat pusat.
Pemerintah daerah melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diminta mendata investasi yang mengalami hambatan. Data tersebut mencakup sektor usaha, nilai investasi, perusahaan hingga jenis perizinan yang masih tertahan di pemerintah pusat.
Data tersebut nantinya dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat, termasuk Bappenas, agar berbagai kendala investasi dapat segera ditindaklanjuti.
Sementara investasi yang masih menghadapi persoalan di daerah diminta segera diselesaikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung program prioritas Presiden sekaligus menjaga target pertumbuhan ekonomi nasional yang diharapkan mencapai 6 persen pada akhir tahun.
Dalam pengendalian inflasi, Tomsi juga menyoroti sejumlah komoditas pangan yang berpotensi memberikan tekanan terhadap harga, terutama beras, cabai dan minyak goreng.
Untuk beras, pemerintah diminta melakukan intervensi sejak awal ketika harga mulai menunjukkan tren kenaikan. Menurut Tomsi, keterlambatan intervensi dapat membuat proses penurunan harga berlangsung lebih lama.
Pemerintah juga perlu menyiapkan formula yang dapat menjaga fluktuasi harga beras agar tidak terlalu tajam, sehingga kepentingan produsen maupun konsumen tetap terjaga.
Sementara untuk komoditas cabai, pemerintah pusat terus mendorong intervensi melalui Kementerian Pertanian. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penambahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pemberian subsidi guna menjaga stabilitas harga cabai dalam beberapa bulan ke depan.
Sedangkan untuk minyak goreng, Kementerian Perdagangan terus mencari langkah untuk menjaga harga tetap stabil di tengah tekanan kenaikan harga crude palm oil (CPO).
“Berkaitan dengan minyak goreng yang telah dilakukan berbagai upaya oleh Kementerian Perdagangan, walaupun dengan tekanan harga CPO yang terus meningkat, untuk itu terus dicarikan berbagai jalan keluar terbaik agar harga minyak goreng bisa tetap stabil,” kata Tomsi.
Usai mengikuti rakor, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Harry Ronaldy Mahaputrawan mengatakan kondisi inflasi di Kalimantan Barat hingga saat ini masih dalam keadaan terkendali.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap mewaspadai sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, terutama cabai rawit dan daging ayam ras.
Kenaikan harga cabai rawit salah satunya terjadi di Kabupaten Melawi. Kondisi tersebut dipengaruhi kemarau panjang dan fenomena El Niño yang berdampak terhadap produksi pertanian.
“Di beberapa sentra produksi kita mengalami gagal panen karena kekurangan air dan sebagainya akibat kemarau panjang,” jelas Harry.
Harry menjelaskan, pemerintah pusat menetapkan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen dengan batas toleransi plus-minus 1 persen. Sementara itu, inflasi Kalimantan Barat secara year-to-date (YTD) telah mencapai 2,83 persen.
Meski masih berada dalam rentang sasaran, angka tersebut tetap perlu diwaspadai agar tidak menembus batas atas target inflasi sebesar 3,5 persen.
“Memang agak sedikit rentan, tetapi kita upayakan dalam sisa empat bulan ini tetap sesuai dengan target 2,5 persen plus minus 1 persen. Kita upayakan tidak melebihi 3,5 persen,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya akan terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota, BPS, Bank Indonesia dan instansi terkait untuk memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga stabilitas harga pangan hingga akhir 2026. [SK]
