Kubu Raya (Suara Pontianak) — Dialog Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dengan massa mahasiswa yang menggelar aksi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berlangsung panas di depan Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (3/9/2026).Dialog Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dengan massa mahasiswa yang menggelar aksi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berlangsung panas di depan Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (3/9/2026). SUARAPONTIANAK/SK
Ketegangan terjadi ketika Ria Norsan mempertanyakan sejauh mana keterlibatan mahasiswa dalam penanganan karhutla secara langsung di lapangan.
“Mahasiswa ada turun?” tanya Norsan kepada massa aksi Aliansi Kalbar Merdeka.
“Sudah, Pak. Kami sudah turun,” jawab mahasiswa.
Norsan kemudian kembali memastikan apakah mahasiswa benar-benar terlibat dalam upaya pemadaman api.
“Memadamkan api?” tanyanya.
Massa aksi menegaskan bahwa mahasiswa telah ikut terlibat dalam aktivitas penanganan karhutla selama tiga hingga empat hari terakhir.
Perdebatan kemudian semakin memanas ketika salah seorang peserta aksi menyebut kegiatan mahasiswa di lapangan seharusnya diketahui pemerintah melalui pemberitaan maupun media sosial.
“Bapak kurang lihat media sosial, Pak,” ujar peserta aksi.
Aksi tersebut sebelumnya digelar Aliansi Kalbar Merdeka sebagai bentuk desakan kepada pemerintah agar penanganan karhutla di Kalimantan Barat dilakukan lebih serius dan melibatkan dukungan pemerintah pusat.
Koordinator Aliansi Kalbar Merdeka, Syahrifal Muhrin, meminta pemerintah pusat mengambil langkah lebih tegas menyikapi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalbar.
“Kami ingin menuntut hari ini pemerintah pusat tegas, Pak. Kami mau bencana ini menjadi nasional, Pak,” kata Syahrifal.
Menurutnya, masyarakat dan relawan yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Persoalan tersebut mencakup keterbatasan akses air, peralatan pemadaman hingga kebutuhan logistik.
“Kita di sini semuanya kesulitan, Pak. Akses air yang pertama untuk memadamkan api. Kemudian alat. Kemudian logistik dan segala macamnya,” ujarnya.
Ia menilai dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat diperlukan karena skala persoalan karhutla dinilai telah memberikan dampak luas terhadap masyarakat.
Dalam dialog tersebut, Ria Norsan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan status siaga darurat karhutla sebagai bagian dari langkah penanganan kondisi kebakaran yang terjadi di sejumlah daerah.
“Hari ini kita menetapkan Kalimantan Barat status siaga darurat,” ujar Norsan.
Selain meminta penetapan karhutla sebagai bencana nasional, Aliansi Kalbar Merdeka menyampaikan sejumlah tuntutan lainnya kepada pemerintah.
Mereka mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan solusi konkret dalam upaya mitigasi dan penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
Mahasiswa juga meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang dinilai lalai dalam pengelolaan maupun pengawasan lahan.
Selain itu, mereka mendesak aparat mengusut dan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Massa menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan melalui pemadaman ketika api telah membesar. Pengawasan terhadap kawasan rawan kebakaran serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran juga dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa berulang.
Sementara itu, terkait rencana kedatangan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ke Kalimantan Barat, Ria Norsan mengatakan pemerintah daerah masih menunggu kedatangan menteri untuk melihat langsung kondisi karhutla sekaligus menyalurkan bantuan.
Namun, rencana kedatangan tersebut menghadapi kendala akibat kondisi jarak pandang yang tidak memungkinkan pesawat mendarat di Bandara Internasional Supadio.
Kondisi tersebut turut menjadi perhatian karena kabut asap akibat karhutla masih menyelimuti sejumlah wilayah di sekitar bandara.
Ria Norsan memastikan pemerintah daerah akan terus melakukan koordinasi dalam penanganan karhutla bersama TNI, Polri, pemerintah kabupaten/kota, relawan dan masyarakat.
Di sisi lain, mahasiswa meminta pemerintah memastikan langkah penanganan karhutla tidak berhenti pada respons darurat, tetapi dilanjutkan dengan upaya pencegahan, pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten.
Dialog yang berlangsung di tengah aksi tersebut mencerminkan adanya dorongan dari masyarakat sipil agar penanganan karhutla di Kalimantan Barat mendapatkan perhatian lebih besar, terutama ketika dampaknya mulai dirasakan terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi dan transportasi udara. [SK]
