Jakarta (Suara Pontianak) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan sektor kelapa sawit sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional sekaligus penggerak kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Sawit Ekspo 2026 bertema “Sawit Untuk Rakyat” di Hotel Bidakara, Selasa (7/7/2026).
Gubernur Kalbar Ria Norsan saat menghadiri Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Sawit Ekspo 2026 bertema “Sawit Untuk Rakyat” di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7/2026). SUARAPONTIANAK/SK
Menurut Ria Norsan, industri kelapa sawit selama ini memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui devisa ekspor. Karena itu, daerah-daerah yang menjadi sentra produksi sawit perlu mendapatkan perhatian yang lebih proporsional agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Kegiatan ini sangat baik dan patut didukung. Sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara. Oleh karena itu, perhatian terhadap daerah-daerah penghasil sawit harus terus ditingkatkan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Ria Norsan juga menyampaikan pentingnya konsistensi penerapan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia, termasuk sektor perkebunan kelapa sawit, harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi.
Salah satu usulan yang disampaikan Gubernur Kalbar adalah penguatan skema Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah penghasil sawit. Menurutnya, peningkatan porsi manfaat bagi daerah akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas untuk mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
“Kami mengusulkan agar dari setiap satu kilogram tandan buah segar (TBS), daerah penghasil memperoleh alokasi sebesar Rp100 untuk Dana Bagi Hasil. Nilainya memang tidak besar, tetapi jika diakumulasi akan sangat membantu pembangunan daerah penghasil sawit,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia, Mudyat Noor, menegaskan bahwa kelapa sawit bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan sektor strategis yang menjadi sumber penghidupan jutaan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, tema “Sawit Untuk Rakyat” mencerminkan semangat untuk memastikan seluruh rantai industri sawit, mulai dari petani hingga industri pengolahan, mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
“Tema ‘Sawit Untuk Rakyat’ merupakan semangat utama AKPSI. Kita ingin memastikan seluruh ekosistem perkelapasawitan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten penghasil,” ujarnya.
Mudyat Noor juga mendorong percepatan penyaluran Dana Bagi Hasil sawit secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Menurutnya, dana tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah, meningkatkan produktivitas petani, serta memperkuat daya saing sawit rakyat di pasar global.
Selain membahas aspek ekonomi, forum tersebut turut menyoroti pentingnya penguatan tata kelola industri sawit yang berkelanjutan. AKPSI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong praktik perkebunan sawit yang ramah lingkungan dan memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan.
“AKPSI berkomitmen penuh mendukung praktik sawit berkelanjutan yang ramah lingkungan, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa industri kelapa sawit Indonesia mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ahmad Wiyagus, menegaskan bahwa pemerintah memandang sektor kelapa sawit sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional maupun daerah. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan petani harus terus diperkuat.
Ia mengatakan pemerintah pusat berkomitmen memperkuat tata kelola sektor sawit melalui penyempurnaan regulasi, pembangunan infrastruktur pendukung, serta kebijakan yang berpihak kepada petani sawit rakyat.
“Semangat ‘Sawit Untuk Rakyat’ harus diwujudkan melalui kebijakan yang melindungi dan memberdayakan petani sebagai aktor utama dalam ekosistem kelapa sawit nasional,” katanya.
Ahmad Wiyagus juga mengajak AKPSI untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mengedepankan transparansi, keberlanjutan, serta pemerataan manfaat ekonomi bagi seluruh daerah penghasil.
“Dengan integrasi kebijakan yang semakin baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sektor kelapa sawit diharapkan tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil,” pungkasnya.
Workshop dan Sawit Ekspo 2026 dihadiri oleh kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten sentra sawit di Indonesia. Selain menjadi ajang konsolidasi para daerah penghasil, kegiatan tersebut juga membahas tantangan pasar global, penguatan hilirisasi industri, pemanfaatan teknologi modern, serta strategi peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat guna memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu produsen sawit terbesar di dunia. [SK]
.jpeg)
