Pontianak (Suara Pontianak) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kalimantan Barat periode 2026–2031. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI yang juga Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, di Halaman GOR Sultan Syarif Abdurrahman (SSA), Pontianak, Minggu (28/6/2026).Ria Norsan dilantik menjadi Ketua DPD HKTI Kalimantan Barat.SUARAPONTIANAK/SK
Prosesi pelantikan berlangsung semarak dan dirangkaikan dengan kegiatan Jalan Sehat serta Gelar Pangan Murah yang diikuti ribuan masyarakat dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut menjadi simbol kuat komitmen HKTI dalam mendekatkan diri kepada masyarakat sekaligus mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional.
Jalan sehat secara resmi dilepas oleh Gubernur Kalimantan Barat didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat Ny. Erlina Norsan, serta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Usai dilantik, Ria Norsan menegaskan komitmennya untuk menjadikan HKTI sebagai organisasi yang mampu menjadi penggerak kemajuan sektor pertanian sekaligus mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan petani.
"Mari kita bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan para petani di Kalimantan Barat," ajaknya.
Menurut Norsan, amanah memimpin HKTI merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas, dedikasi, dan semangat pengabdian. Ia menegaskan, keberhasilan organisasi tidak diukur dari besarnya struktur kepengurusan, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan para petani.
"Ini adalah tanggung jawab moral kita bersama untuk menghadirkan perubahan nyata, demi tanah yang lebih subur dan senyum petani yang semakin sejahtera di seluruh pelosok Kalimantan Barat. Saya berharap kepengurusan HKTI mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan petani, mendorong inovasi di sektor pertanian, memperkuat kelembagaan petani, serta menghadirkan berbagai solusi nyata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan ketahanan pangan di Kalimantan Barat," ungkapnya.
Ia menambahkan, HKTI harus mampu menjadi wadah yang menyatukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan kelompok tani dalam membangun sektor pertanian yang modern, produktif, dan berdaya saing. Melalui kolaborasi tersebut, berbagai persoalan yang dihadapi petani, mulai dari produksi, pemasaran hingga akses teknologi, diharapkan dapat diselesaikan secara bersama.
Norsan juga menilai pelaksanaan Jalan Sehat dan Gelar Pangan Murah yang dirangkaikan dengan pelantikan menjadi bukti bahwa HKTI hadir di tengah masyarakat dan tidak hanya berfokus pada kegiatan organisasi semata.
"Pelantikan hari ini terasa istimewa karena dirangkaikan dengan Jalan Sehat dan Gelar Pangan Murah. Ini menjadi bukti nyata bahwa HKTI hadir dan dekat dengan rakyat," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPN HKTI yang juga Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyampaikan bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas pangan strategis.
"Atas arahan Presiden Prabowo, Indonesia mulai tahun 2025 tidak lagi mengimpor beras, jagung, maupun gula. Ke depan, ketergantungan terhadap impor komoditas pangan akan terus kita kurangi," jelas Sudaryono.
Selain mendorong peningkatan produksi pangan nasional, Sudaryono menekankan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus memberikan manfaat langsung bagi petani. Salah satunya dengan memastikan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dibeli sesuai ketetapan pemerintah.
"Harga CPO sedang tinggi, harga sawit juga tinggi. Karena itu, TBS tidak boleh dibeli di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Harga tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah, pabrik kelapa sawit, dan petani. Intinya, di era Presiden Prabowo, petani tidak boleh tidak sejahtera. Petani harus sejahtera," tegasnya.
Pelantikan kepengurusan DPD HKTI Kalimantan Barat periode 2026–2031 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sektor pertanian yang tangguh, modern, dan berkelanjutan. Melalui kepemimpinan baru, HKTI Kalbar diharapkan mampu menghadirkan program-program yang berpihak kepada petani, memperluas akses pasar, meningkatkan produktivitas, serta mendukung terwujudnya ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan ekonomi daerah dan nasional.[SK]
.jpeg)
