Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat kolaborasi itu membahas sejumlah peluang kerja sama, mulai dari pengembangan industri halal, peningkatan konektivitas kawasan perbatasan, hingga penguatan perdagangan dan investasi antara Kalimantan Barat dan Sarawak.
Delegasi Sarawak yang hadir terdiri atas pejabat dari berbagai instansi, di antaranya yang membidangi koordinasi proyek agensi pembangunan wilayah, Dewan Bandaraya Kuching Utara, serta urusan keagamaan.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Rahman secara resmi mengundang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk ambil bagian dalam Borneo International Halal Showcase (BIHAS) 2026, yang akan diselenggarakan pada 20–23 Juli 2026 di Kuching, Sarawak.
Menanggapi undangan itu, Gubernur Ria Norsan menyambut positif inisiatif Pemerintah Sarawak dan berharap pertemuan tersebut menjadi titik awal lahirnya berbagai kerja sama yang tidak hanya dituangkan dalam nota kesepahaman, tetapi juga diwujudkan dalam program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat kedua wilayah.
"Saya berharap kunjungan ini melahirkan rumusan yang konkret, nota kesepahaman yang implementatif, serta aksi nyata yang saling menguntungkan bagi Kalimantan Barat dan Sarawak," ujar Norsan.
Menurut Norsan, penyelenggaraan BIHAS 2026 memiliki nilai strategis dalam memperkuat posisi Pulau Borneo sebagai salah satu pusat pengembangan industri halal di kawasan Asia Tenggara bahkan dunia.
Ajang tersebut tidak hanya menjadi wadah promosi produk halal, tetapi juga forum internasional yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem industri halal yang berdaya saing global.
Ia menilai agenda tersebut sejalan dengan visi Sarawak 2030 serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui penguatan perdagangan halal, investasi, pengembangan SDM, transformasi digital, ekonomi hijau, serta tata kelola yang berkelanjutan.
"Kami sangat mengapresiasi komitmen Sarawak dalam memajukan Borneo International Halal Showcase. Kalimantan Barat, dengan potensi pertanian dan UMKM yang besar, siap bersinergi membangun Borneo Halal Hub. Melalui penyelarasan standar produk dan sertifikasi halal, kita dapat memposisikan Pulau Borneo sebagai pemain utama dalam rantai pasok industri halal global," tegasnya.
Norsan optimistis sinergi tersebut akan membuka akses pasar internasional yang lebih luas bagi pelaku UMKM Kalimantan Barat sekaligus meningkatkan daya saing produk-produk lokal di pasar global.
Selain sektor industri halal, penguatan konektivitas kawasan perbatasan juga menjadi pembahasan utama dalam pertemuan tersebut.
Gubernur Norsan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen mendukung percepatan pembangunan infrastruktur lintas negara sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi kawasan.
Beberapa agenda strategis yang tengah didorong antara lain optimalisasi perdagangan melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong–Tebedu, percepatan pembukaan kembali jalur Temajuk–Telok Melano yang ditargetkan beroperasi pada Agustus 2026, serta penguatan konektivitas energi melalui jaringan listrik Lubok Antu–Nanga Badau.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya akan memperlancar arus barang dan jasa, tetapi juga meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat hubungan sosial budaya, serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di kawasan perbatasan.
Melalui hubungan yang semakin erat antara Kalimantan Barat dan Sarawak, kedua pihak berharap dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sekaligus memperluas peluang kerja sama di berbagai sektor, termasuk perdagangan, pendidikan, pariwisata, energi, hingga pengembangan UMKM.
Kolaborasi tersebut diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah sekaligus memperkuat posisi Pulau Borneo sebagai kawasan strategis yang mampu bersaing di tingkat regional maupun global.
Pertemuan ini menjadi bukti bahwa hubungan Kalimantan Barat dan Sarawak tidak hanya dibangun melalui kedekatan geografis, tetapi juga diperkuat oleh komitmen bersama untuk menghadirkan kerja sama yang konkret, berkelanjutan, dan saling menguntungkan demi kemajuan masyarakat di kedua wilayah perbatasan.[SK]