Mahasiswa UPB Pontianak Gelar Aksi di DPRD Kalbar, Tuntut Transparansi Anggaran DPR

 

Mahasiswa dari Universitas Panca Bhakti Pontianak mendatangi Gedung DPRD.SUARAPONTIANAK/SK

Pontianak (Suara Pontianak) – Sejumlah mahasiswa Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak mendatangi Gedung DPRD Kalimantan Barat, Selasa (2/9/2025) sore. Mereka menyuarakan keresahan masyarakat sekaligus membawa sejumlah tuntutan yang dinilai penting bagi kesejahteraan rakyat.

Salah satu peserta aksi, Marselus, menegaskan bahwa pihaknya menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat melukai hati masyarakat yang masih terhimpit persoalan ekonomi.

“Kami turut menyuarakan dihapuskannya kenaikan dan tunjangan gaji DPR karena sangat mencederai hati masyarakat,” ujarnya.

Marselus juga menuntut audit penggunaan anggaran DPR yang mencapai Rp9,9 triliun per tahun. Audit, kata dia, harus dilakukan oleh badan netral dan hasilnya dilaporkan secara rutin kepada publik.

“Selain itu, kami mendesak adanya perampingan anggaran dan jumlah anggota DPR. Potong semua anggaran yang tidak mendesak bagi kesejahteraan masyarakat. Kami juga menolak mantan narapidana menduduki kursi DPR maupun jabatan di BUMN,” tegasnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kalbar Aloysius menyatakan pihaknya telah menerima dan menghimpun tuntutan mahasiswa serta masyarakat. Ia menyebut, dalam waktu dekat aspirasi itu akan segera disampaikan ke pemerintah pusat.

“Satu sampai dua hari ini kami masih melihat kondisi di Jakarta. Jika memungkinkan, tuntutan ini akan segera kami sampaikan ke pemerintah pusat,” jelas Aloysius.

Ia memastikan, aspirasi tersebut tidak hanya akan dikirimkan secara administratif, tetapi akan diantarkan langsung oleh dirinya bersama sejumlah anggota DPRD Kalbar kepada pemangku kepentingan di pusat.[SK]