![]() |
Ratusan Mahasiswa Fisip Untan yang mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kalbar.SUARAPONTIANAK/SK |
Kedatangan mahasiswa kali ini merupakan upaya untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menuntut agar Ketua DPRD Kalbar, Aloysius, hadir menemui mereka.
Presiden Mahasiswa Fisip Untan, Debora, menegaskan bahwa pihaknya sudah lima kali datang ke Gedung DPRD, namun tak kunjung ditemui langsung oleh Ketua DPRD.
"Kami mencari Aloysius. Kami cuma ingin ketemu Pak Aloy. Siapapun temui kami. Kalau tidak ada, itu pengecut. Mereka menerima kami saat pemilu saja," tegas Debora dalam orasinya.
Debora menambahkan, aksi yang dilakukan mahasiswa Fisip Untan merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.
"Kami datang membawa tuntutan yang harus disampaikan langsung kepada Ketua DPRD Kalbar. Namun kami pastikan, aksi ini adalah aksi damai. Kami tidak datang untuk anarkis atau merusak fasilitas," ujarnya.
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan utama, yakni:
1. Menuntut Reformasi DPR
Mendesak DPR-RI mengeluarkan rincian biaya terkait isu kenaikan tunjangan DPR-RI.
Membentuk lembaga independen untuk mengevaluasi dan mengawasi DPR-RI sesuai kondisi perekonomian negara.
Mempertanyakan absennya potongan pajak dari gaji dan tunjangan DPR-RI.
Mengembalikan marwah DPR sebagai penyambung lidah rakyat.
Mendesak KPK memeriksa seluruh anggota DPR, baik pusat maupun daerah.
Menyiarkan secara langsung setiap rapat dan pengambilan keputusan DPR.
Merampingkan anggaran dan mengurangi jumlah anggota DPR, terutama yang dinilai tidak kompeten.
2. Menuntut kenaikan gaji tenaga pendidik (guru dan dosen).
3. Menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset.
4. Menuntut penyediaan dan kepastian 19 juta lapangan pekerjaan.
5. Menuntut penguatan fungsi pengawasan eksekutif.
6. Menuntut penjelasan serta perbaikan regulasi terkait Pertambangan Tanpa Izin (PETI).
Aksi mahasiswa ini berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Para mahasiswa menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti sebelum aspirasi yang disuarakan mendapat respons langsung dari para wakil rakyat.[SK]