 |
| Posko BPBD di halaman kantor Gubernur Kalbar untuk antisipasi unjuk rasa.SUARAPONTIANAK/SK |
Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan posko tersebut sudah berdiri sejak tiga hari lalu. Posko difungsikan untuk mendukung pengamanan dan membackup aparat TNI, Polri, serta Satpol PP dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan selama berlangsungnya aksi unjuk rasa.
"Posko ini sudah berdiri sejak tiga hari lalu. Fungsinya membackup rekan-rekan TNI, Polri, dan Satpol PP, khususnya dalam mengantisipasi unjuk rasa di kompleks Kantor Gubernur. Fokus kami adalah mengamankan aset-aset yang ada di kawasan ini," ujar Daniel, Senin (1/9/2025).
Untuk menunjang operasi lapangan, posko dilengkapi sejumlah fasilitas, di antaranya satu unit mobil tangki beserta alat pemadam kebakaran, satu unit mobil komando untuk koordinasi, serta satu unit mobil pick up untuk mendukung mobilitas petugas.
"Peran BPBD adalah memastikan pengendalian risiko bencana. Jika ada potensi kebakaran atau ancaman lain, kami siap segera melakukan penanganan agar tidak menimbulkan kerugian," tambahnya.
Daniel menegaskan, kehadiran posko ini merupakan bentuk sinergi antara BPBD, Polri, TNI, dan Satpol PP Kalbar. Dengan kolaborasi tersebut, keamanan dan ketertiban di kompleks Kantor Gubernur diharapkan tetap terjaga.
"Harapan kita, Kalbar tetap aman dan kondusif. Mahasiswa maupun masyarakat yang menyampaikan aspirasi tentu dapat melakukannya dengan cara yang baik, santun, dan tanpa tindakan anarkis," jelasnya.
Menurut Daniel, keberadaan posko ini bukan hanya sekadar inisiatif BPBD, tetapi juga wujud kerja sama antarinstansi untuk memastikan aktivitas pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan normal meskipun aksi unjuk rasa berlangsung.
"Dengan posko ini, kita ingin memastikan semua berjalan aman, tertib, dan kondusif," pungkasnya.[SK]
