Pontianak (Suara Pontianak) - Ketua Tim Pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 1, Sutarmidji-Didi Haryono, Syarif Abdullah Alkadrie, menyoroti tindakan seorang oknum Anggota DPR RI dapil Kalbar yang dinilai sering mengganggu kinerja Sutarmidji selama menjabat sebagai Gubernur Kalbar periode 2018-2023. Syarif menyebut bahwa oknum tersebut tak hanya menghambat program pembangunan daerah, tapi juga kerap mengklaim keberhasilan sebagai hasil kerjanya.
Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji-Didi Haryono, Syarif Abdullah Alkadrie.[SK]
“Gubernur itu kepala wilayah. Sebagai Anggota DPR RI, saya berkewajiban memperjuangkan kepentingan daerah, bukan malah mendiskreditkan Pak Gubernur. Itu bukan tugas mereka,” tegas Syarif, politisi dari Partai Nasdem, Senin (14/10/2024).
Syarif menjelaskan bahwa peran legislatif seharusnya mendukung pembangunan daerah, bukan menghambatnya, apalagi mengklaim hasil kerja pemerintah daerah sebagai prestasi pribadi. Ia menyayangkan, klaim tersebut sering muncul terutama di masa-masa menjelang pemilihan kepala daerah.
“Ketika program sudah berjalan baik, oknum ini buru-buru mengklaim hasilnya sebagai kerja kerasnya. Ini bukan tugas legislatif, kita punya jalur dan tanggung jawab masing-masing,” tambah Syarif.
Syarif juga menyinggung tentang upaya pemekaran Provinsi Kapuas Raya yang sering dijadikan bahan kritik oleh oknum tersebut. Ia menilai, opini yang digiring bahwa Sutarmidji gagal memperjuangkan pemekaran Kapuas Raya merupakan kampanye negatif dan pembodohan publik. Syarif menegaskan bahwa pemekaran wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah.
“Pak Sutarmidji sudah berulang kali memperjuangkan pemekaran Kapuas Raya. Saya sendiri menyaksikan langsung upayanya, namun keputusan akhir ada di pemerintah pusat yang masih memberlakukan moratorium pemekaran wilayah, kecuali di Papua,” ungkap Syarif.
Ami Dollah, sapaan akrab Syarif Abdullah Alkadrie, menjelaskan bahwa selama masa jabatannya, Sutarmidji telah menganggarkan dana sesuai janji kampanye untuk mendukung pemekaran Kapuas Raya. Menurutnya, isu pemekaran yang kembali diangkat saat musim kampanye adalah upaya untuk mendiskreditkan Sutarmidji, meskipun gubernur telah melakukan tugasnya dengan baik.
“Pak Sutarmidji sudah melakukan apa yang bisa dilakukan. Tinggal pemerintah pusat yang memutuskan soal pemekaran. Jadi, klaim bahwa beliau tidak berbuat apa-apa itu tidak benar,” pungkasnya.
Syarif mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi, terutama di musim kampanye. Ia berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh klaim-klaim yang tidak berdasar dan lebih mengedepankan fakta dalam menilai kinerja para pemimpin.[SK]
