IMM Pontianak Soroti Ketimpangan Pembangunan Kalbar, Infrastruktur dan Pelayanan Pedalaman Jadi Perhatian

Editor: Admin author photo

 

PC IMM Pontianak Soroti Ketimpangan Infrastruktur dan Pelayanan Publik di Kalbar. SUARAPONTIANAK/SK
Pontianak (Suara Pontianak) – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Pontianak menyoroti persoalan ketimpangan pembangunan di Kalimantan Barat melalui diskusi publik bertema “Merawat Integrasi di Borneo: Menjawab Ketimpangan Infrastruktur, Ekonomi dan Pelayanan Publik”.

Kegiatan yang berlangsung di Aming Coffee, Jalan Putri Candramidi, Pontianak, Senin (16/11/2026) sore tersebut diikuti ratusan mahasiswa dan aktivis kepemudaan. Forum ini menghadirkan tiga narasumber dari unsur pemerintah, tokoh adat, dan organisasi kepemudaan.

Ketiga narasumber tersebut yakni Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pontianak, Ir. R.M. Nasir, M.T., Wakil Ketua I Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Pontianak, Alex Sandra Djaoeng, S.H., serta Ketua Kaum Muda Kapuas Raya (Kamus Raya), Shirat Nurwandi, S.H.

Diskusi tersebut membahas kesenjangan pembangunan antara kawasan perkotaan dan sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Isu yang mengemuka meliputi ketimpangan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, pemerataan ekonomi, hingga sulitnya akses pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah pedalaman.

Ketua Bidang Kajian Pengembangan Keilmuan (KPK) PC IMM Pontianak, Ridwan Apriliyanto, mengatakan kegiatan tersebut dilatarbelakangi kegelisahan mahasiswa terhadap arah pembangunan Kalimantan Barat yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, menjaga persatuan dan integrasi di Borneo harus diwujudkan melalui pemerataan pembangunan, bukan sekadar disampaikan melalui slogan atau narasi persatuan.

“Kami melihat merawat integrasi di tanah Borneo tidak cukup hanya dengan narasi atau slogan persatuan. Ketimpangan infrastruktur, belum meratanya kue ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam kita sendiri, hingga akses pelayanan publik di pedalaman yang masih mahal dan sulit adalah persoalan nyata yang harus dijawab bersama,” ujar Ridwan.

Ia menilai mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk turut mengawasi kebijakan publik agar pembangunan tidak hanya berpusat di kawasan perkotaan maupun memberikan keuntungan kepada kelompok pemodal besar.

Melalui forum tersebut, PC IMM Pontianak berupaya mempertemukan perspektif pemerintah, tokoh adat, dan kalangan muda untuk membangun pemahaman bersama sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan pembangunan di Kalimantan Barat.

“Melalui forum ini, kami mempertemukan perspektif pemerintah, tokoh adat, dan kaum muda agar ada titik temu solusi. IMM Pontianak berkomitmen untuk terus menjadi penjaga nalar kritis dan memastikan aspirasi masyarakat dari pesisir hingga pedalaman Kapuas Raya benar-benar didengar oleh para pemangku kebijakan,” tegasnya.

Dalam pemaparannya, Kepala Kesbangpol Kota Pontianak, R.M. Nasir, menyampaikan gambaran pembangunan infrastruktur dasar di Kota Pontianak berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Ia menyebut cakupan layanan listrik, air bersih melalui PDAM, serta kondisi jalan mantap di wilayah perkotaan tersebut telah berada pada kisaran 80 hingga 90 persen.

Nasir menjelaskan, perbedaan pertumbuhan antarwilayah di Kota Pontianak turut dipengaruhi oleh perhitungan investasi sektor swasta dan kondisi geografis, termasuk karakteristik lahan gambut.

Sementara itu, Wakil Ketua I DAD Kota Pontianak, Alex Sandra Djaoeng, menyoroti pengelolaan sumber daya alam Kalimantan Barat yang dinilai belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.

Menurutnya, Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari bauksit, emas, kelapa sawit hingga tanah liat atau clay. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pengembangan industri pengolahan yang memadai di daerah.

Akibatnya, manfaat ekonomi dari aktivitas pengelolaan sumber daya alam, termasuk nilai tambah industri dan penerimaan pajak, dinilai belum optimal dirasakan masyarakat Kalimantan Barat.

Selain persoalan sumber daya alam, Alex turut menyinggung persoalan banjir yang berkaitan dengan kondisi drainase perkotaan, kemacetan lalu lintas, serta perlunya percepatan pembangunan Jembatan Kapuas 3.

Adapun Ketua Kaum Muda Kapuas Raya, Shirat Nurwandi, mengingatkan bahwa integrasi wilayah tidak akan terwujud secara kuat apabila pemerataan pembangunan hanya terlihat dalam laporan maupun angka statistik.

Ia mencontohkan kondisi masyarakat di sejumlah wilayah pedalaman, termasuk Ujung Melawi, yang masih menghadapi keterbatasan akses jalan dan jaringan telekomunikasi.

Bahkan, menurut Shirat, biaya perjalanan pulang-pergi masyarakat menuju ibu kota kecamatan dapat mencapai Rp1 juta. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam pemerataan aksesibilitas dan pelayanan publik di wilayah pedalaman.

Ia menegaskan, masyarakat berhak mendapatkan pelayanan publik yang layak karena pemenuhan kebutuhan dasar merupakan kewajiban pemerintah yang harus terus diawasi pelaksanaannya.

“Program dan pelayanan publik dari pemerintah bukanlah bentuk kemurahan hati atau sedekah pejabat, melainkan hak konstitusional rakyat yang wajib dipenuhi dan ditagih,” pungkas Shirat di hadapan peserta diskusi.

Melalui diskusi publik ini, PC IMM Pontianak berharap persoalan ketimpangan pembangunan di Kalimantan Barat mendapat perhatian lebih serius dari para pemangku kebijakan. Pemerataan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam yang memberikan nilai tambah, serta peningkatan pelayanan publik di pedalaman menjadi sejumlah hal yang dinilai penting untuk memperkuat integrasi masyarakat di Borneo. [SK]

Share:
Komentar

Berita Terkini

 
Play