Wagub Kalbar Krisantus Tegaskan Proyek PSU 2026 Harus Transparan, Tepat Mutu dan Tepat Waktu

Editor: Admin author photo

 

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan. SUARAPONTIANAK/SK
Kubu Raya (Suara Pontianak) – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, meminta seluruh pihak yang terlibat dalam program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Tahun Anggaran 2026 menjalankan pekerjaan secara transparan, akuntabel, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegasan tersebut disampaikan Krisantus saat membuka kegiatan penandatanganan kontrak pekerjaan program PSU Tahun Anggaran 2026 di Ballroom Hotel Alimoer, Kabupaten Kubu Raya, Senin (16/11/2026).

Menurut Krisantus, pembangunan PSU merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seluruh tahapan, mulai dari proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan fisik, harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam arahannya, Krisantus menekankan tiga hal utama yang harus menjadi perhatian seluruh pihak, yakni pengelolaan aset PSU, kepatuhan terhadap aturan pengadaan barang dan jasa, serta kedisiplinan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal kontrak.

Terkait pengelolaan aset, ia mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penertiban, pendataan, dan pengelolaan PSU sebagai aset daerah yang harus dilindungi.

"Kita telah memiliki Berita Acara bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penertiban, pendataan, dan pengelolaan PSU sebagai aset daerah yang harus diselamatkan dan dijaga manfaatnya untuk kepentingan publik," tegas Krisantus.

Ia meminta jajaran dinas terkait maupun pihak penyedia memastikan tidak terjadi penyimpangan, tumpang tindih lahan, ataupun ketidaksesuaian spesifikasi teknis dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Selain itu, seluruh dokumen administrasi dan proses serah terima aset harus tertib serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Krisantus juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diterbitkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dua regulasi yang menjadi perhatian, yakni Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Menurutnya, penandatanganan kontrak bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bentuk komitmen sekaligus ikatan hukum yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak.

"Seluruh pihak harus mematuhi ketentuan pengadaan, mulai dari proses e-purchasing, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengendalian mutu sesuai regulasi LKPP," ujarnya.

Aspek ketiga yang menjadi perhatian serius adalah ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Mengingat pelaksanaan program PSU berlangsung menjelang akhir Tahun Anggaran 2026, Krisantus meminta penyedia jasa bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengawasan secara cermat terhadap jadwal dan progres pekerjaan.

Ia mengingatkan, keterlambatan penyelesaian proyek tidak hanya menghambat masyarakat dalam memperoleh manfaat pembangunan, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan administrasi keuangan daerah, termasuk risiko tunda bayar pada tahun anggaran berikutnya.

"Jangan sampai pelaksanaan pekerjaan melewati masa kontrak yang telah disepakati. Keterlambatan tidak hanya merugikan masyarakat yang menanti manfaat infrastruktur ini, tetapi juga berimplikasi terhadap administrasi keuangan daerah dan berpotensi menjadi tunda bayar pada tahun anggaran berikutnya," pesannya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Krisantus meminta penyedia segera melakukan mobilisasi tenaga kerja, material, dan peralatan sejak hari pertama setelah penandatanganan kontrak. Evaluasi terhadap perkembangan pekerjaan juga harus dilakukan secara berkala.

Ia turut mengingatkan adanya konsekuensi bagi penyedia yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, mulai dari denda keterlambatan hingga kemungkinan pemutusan kontrak.

Krisantus berharap seluruh pekerjaan program PSU di Kalimantan Barat dapat terlaksana sesuai aturan dan menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, selesai tepat waktu, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Semoga penandatanganan kontrak hari ini menghadirkan infrastruktur PSU yang berkualitas, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran," tutupnya. [SK]

Share:
Komentar

Berita Terkini

 
Play