Delapan WNA Perempuan Asal Malaysia Mengaku Disekap di Pontianak, Dijanjikan Gaji 20 Ribu Ringgit

Editor: Admin author photo

 

Delapan WNA Malaysia yang sempat diamankan oleh Imgrasi Pontianak atas dugaan keterlibatan Scamming dan Overstay. Senin (16/11/2026). SUARAPONTIANAK/SK
Pontianak (Suara Pontianak) – Delapan warga negara asing (WNA) perempuan asal Malaysia yang terseret kasus dugaan penipuan daring atau scamming dan pelanggaran keimigrasian mengaku mengalami perlakuan tidak menyenangkan setelah tiba di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

Melalui kuasa hukumnya, kedelapan perempuan tersebut mengungkap dugaan penyekapan, pembatasan kebebasan bergerak, hingga kehilangan sejumlah barang pribadi. Mereka mengaku awalnya datang ke Indonesia karena tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji mencapai 20 ribu ringgit Malaysia.

Kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Humanity Women Children Indonesia (HWCI), Eka Nurhayati Ishak, mengatakan, pengakuan tersebut diperoleh setelah pihaknya melakukan wawancara langsung dengan delapan kliennya.

Menurut Eka, para perempuan itu mengaku tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan tempat mereka ditempatkan setelah tiba di Pontianak. Bahkan, mereka disebut diwajibkan bekerja selama 24 jam untuk menjalankan aktivitas penipuan daring dengan menyamar sebagai customer service.

"Awalnya mereka datang ke Indonesia, khususnya Kota Pontianak, karena diajak seseorang dengan janji akan dipekerjakan dengan gaji kurang lebih 20 ribu ringgit. Namun, setelah sampai di sini, mereka justru disekap dan dimasukkan ke dalam ruangan serta tidak diperbolehkan keluar," ungkap Eka, Senin (16/11/2026).

Eka menilai, pengakuan tersebut perlu didalami lebih lanjut oleh aparat penegak hukum karena mengindikasikan kemungkinan adanya unsur eksploitasi dan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Selain dugaan penyekapan, pihaknya juga mempertanyakan keberadaan sejumlah barang pribadi milik para WNA tersebut yang hingga kini belum diketahui secara jelas.

Eka mengungkapkan, sebagian kliennya mengaku hanya masih memiliki kartu identitas, sedangkan dompet dan tas pribadi mereka tidak diketahui keberadaannya.

"Kami mempertanyakan barang-barang pribadi mereka. Sebagian klien kami mengaku tidak lagi memiliki dompet maupun tas. Ini juga menjadi hal yang perlu kami pertanyakan kepada pihak terkait, apakah barang-barang tersebut diamankan sebagai barang bukti atau bagaimana keberadaannya," ujarnya.

Menurutnya, penjelasan dari pihak terkait diperlukan untuk memastikan status dan keberadaan barang-barang tersebut, termasuk apakah telah diamankan dalam proses penanganan perkara.

Terkait identitas, Eka menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Konsulat Malaysia di Pontianak untuk melakukan verifikasi terhadap delapan kliennya. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, identitas mereka telah dikonfirmasi sebagai warga negara Malaysia.

Ia menegaskan, LBH HWCI akan terus memberikan pendampingan hukum kepada kedelapan perempuan tersebut, termasuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak mereka selama menjalani proses hukum.

"Kami melakukan pendampingan ini dengan tulus dan ikhlas. Tidak ada kompensasi maupun permintaan uang. Yang kami perjuangkan adalah sisi kemanusiaannya dan memastikan mereka mendapatkan kepastian hukum," tegasnya.

Eka berharap kepolisian dan pihak Imigrasi dapat memberikan penjelasan serta mendalami seluruh keterangan yang disampaikan para kliennya. Terutama terkait dugaan penyekapan, eksploitasi, kemungkinan tindak pidana perdagangan orang, serta keberadaan barang-barang pribadi mereka.

Sebagai informasi, sebelumnya sebanyak 31 WNA, termasuk delapan perempuan asal Malaysia tersebut, diamankan dari sebuah hotel di Kota Pontianak pada Selasa (8/9/2026).

Penindakan itu dilakukan menyusul dugaan keterlibatan dalam aktivitas penipuan daring atau scamming serta pelanggaran keimigrasian berupa overstay atau izin tinggal yang telah melewati batas waktu di Indonesia.

Pengakuan kedelapan perempuan tersebut kini menjadi salah satu aspek yang perlu didalami lebih lanjut guna memastikan duduk perkara, termasuk kemungkinan adanya pihak yang merekrut dan mengeksploitasi mereka. [SK]

Share:
Komentar

Berita Terkini

 
Play