 |
| Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dipimpin Pj. Sekda Hendra di Ruang Arwana, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (5/10/2026). SUARAPONTIANAK/SK |
Komitmen tersebut disampaikan dalam Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Ruang Arwana, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (5/10/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat, Hendra. Entry meeting menjadi bagian penting dalam rangkaian pemeriksaan untuk menyampaikan hasil sementara pemeriksaan sekaligus memperoleh tanggapan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap sejumlah hal yang menjadi perhatian selama proses pemeriksaan.
Hendra meminta seluruh perangkat daerah memberikan perhatian serius terhadap setiap catatan dan rekomendasi yang disampaikan dalam pemeriksaan. Menurutnya, hasil pemeriksaan harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki tata kelola pengelolaan keuangan daerah.
“Pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi,” kata Hendra.
Ia menekankan agar setiap temuan maupun catatan pemeriksaan ditindaklanjuti secara tepat, terukur, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin tertib dan transparan, sekaligus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
“Pemeriksaan ini harus kita jadikan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Setiap catatan yang disampaikan menjadi bahan evaluasi bersama agar pengelolaan belanja daerah semakin baik dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Selain tindak lanjut hasil pemeriksaan, Hendra juga mendorong penguatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Menurutnya, koordinasi yang baik antara perangkat daerah dan pihak pemeriksa menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal.
Pemprov Kalbar, lanjutnya, berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
Melalui pemeriksaan tersebut, seluruh catatan yang disampaikan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti secara serius oleh perangkat daerah terkait. Dengan demikian, pemeriksaan tidak hanya menjadi sarana evaluasi, tetapi juga momentum untuk memperbaiki kualitas pengelolaan belanja daerah sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan di Kalimantan Barat. [SK]
