Pontianak (Suara Pontianak) — Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menekankan pentingnya pemahaman terhadap isu-isu strategis, khususnya kawasan perbatasan, bagi para Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan ke-66 Tahun Anggaran 2026.Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan saat menerima kunjungan Perwira Siswa Seskoal dalam rangka Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) di Ruang Rapat Arwana, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (2/9/2026). SUARAPONTIANAK/SK
Hal tersebut disampaikan Krisantus saat menerima kunjungan Perwira Siswa Seskoal dalam rangka Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) di Ruang Rapat Arwana, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (2/9/2026).
Menurut Krisantus, kegiatan KKDN tidak hanya menjadi bagian dari proses akademik, tetapi juga menjadi kesempatan bagi para Perwira Siswa untuk melihat dan memahami secara langsung karakteristik wilayah, persoalan strategis serta berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah.
Ia berharap pengetahuan yang diperoleh selama kunjungan tersebut dapat menjadi bekal ketika para Perwira Siswa menyelesaikan pendidikan dan menjalankan tugas di berbagai wilayah Indonesia.
“Adik-adik datang ke sini untuk memperoleh masukan yang konstruktif dalam menunjang kegiatan pendidikan. Nantinya pengetahuan yang diperoleh dapat diaplikasikan ketika selesai pendidikan, terutama dalam memahami isu-isu daerah dan isu teritorial,” kata Krisantus.
Ia menilai seorang calon komandan harus memiliki wawasan yang luas mengenai wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Pemahaman tersebut, kata dia, tidak cukup hanya dari aspek geografis, tetapi juga harus mencakup kondisi sosial, ekonomi, sumber daya alam, keamanan hingga dinamika kehidupan masyarakat.
“Sebagai komandan, mesti paham bukan hanya Kalbar, tetapi juga memahami seluruh wilayah Republik Indonesia. Apalagi kalau nantinya ditugaskan di daerah perbatasan, tentu isu-isu yang ada di perbatasan harus dipahami,” ujarnya.
Krisantus menegaskan Kalimantan Barat memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisi tersebut membuat pemahaman terhadap dinamika kawasan perbatasan menjadi penting, terutama dalam perspektif pertahanan dan keamanan.
Menurutnya, hubungan baik antara masyarakat Indonesia dan Malaysia tetap harus dipertahankan. Namun, hubungan tersebut tidak boleh menghilangkan kewaspadaan dalam melihat berbagai potensi persoalan dari perspektif pertahanan negara.
“Kalbar ini provinsi yang strategis karena kita berkongsi pulau dengan negara lain. Dari sisi masyarakat sipil kita bisa bersahabat dan bekerja sama. Tetapi dari perspektif pertahanan, kita tetap harus melakukan analisis dan kewaspadaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, setiap negara tetap memiliki kepentingan dan perhitungan strategis masing-masing. Karena itu, pemahaman terhadap situasi kawasan perbatasan menjadi bagian penting dalam menjalankan tugas pertahanan.
“Saya tahu di dalam TNI tidak ada konsep negara sahabat dalam sistem pertahanan. Setiap negara tetap melakukan analisis. Karena itu, kewaspadaan tetap harus berjalan,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Krisantus juga menyoroti potensi sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Barat. Sejumlah komoditas strategis yang menjadi perhatian antara lain emas, batu bara, bauksit, pasir silika hingga tanah jarang.
Menurutnya, kekayaan sumber daya alam tersebut turut menentukan nilai strategis suatu wilayah. Semakin besar potensi sumber daya yang dimiliki, semakin besar pula kepentingan yang melekat terhadap wilayah tersebut.
“Potensi sumber daya alam ini harus menjadi perhatian. Ketika sebuah wilayah memiliki sumber daya yang besar, maka kepentingan terhadap wilayah tersebut juga semakin besar. Ini harus dikelola dengan baik dan dijaga untuk kepentingan masyarakat dan negara,” tegasnya.
Krisantus menilai pengelolaan sumber daya alam tidak semata-mata berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Aspek ketahanan, keamanan dan kepentingan strategis negara juga harus menjadi pertimbangan.
Selain persoalan perbatasan dan sumber daya alam, Krisantus turut membahas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi salah satu tantangan di Kalimantan Barat.
Ia mengatakan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan dan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD hingga masyarakat.
Namun, menurutnya, penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman setelah api muncul. Pemerintah dan seluruh unsur terkait juga perlu melakukan analisis terhadap akar persoalan yang menyebabkan kebakaran terus berulang.
“Perlu ada analisis yang lebih mendalam. Kenapa kebakaran bisa terjadi terus-menerus dan berpindah-pindah lokasi. Penanganannya bukan hanya memadamkan api, tetapi juga mencari dan mencegah penyebabnya,” pungkas Krisantus. [SK]
