 |
| Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2026).SUARAPONTIANAK/SK |
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), ketahanan pangan, kualitas lingkungan dan udara, keamanan dan ketertiban masyarakat hingga ketersediaan air bersih menjadi sejumlah persoalan yang dibahas dalam Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.
Rapat dipimpin Gubernur Kalbar Ria Norsan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum untuk memperbarui informasi terkait kondisi terkini sekaligus menyatukan langkah seluruh unsur Forkopimda dalam merespons berbagai persoalan di daerah.
Ria Norsan mengatakan, Karhutla menjadi salah satu perhatian utama karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan lingkungan dan kualitas udara, tetapi juga berpotensi mengganggu sektor pertanian dan ketahanan pangan.
“Hari ini kita rapat dengan Forkopimda, meng-update masalah-masalah terkini yang beredar di masyarakat kita. Di antaranya adalah masalah kebakaran hutan dan lahan dan ini kita bahas juga masalah ketahanan pangan,” kata Ria Norsan.
Menurutnya, potensi dampak Karhutla terhadap sektor pertanian harus diantisipasi sejak awal. Kebakaran yang terjadi di sekitar kawasan pertanian dapat mengganggu produksi dan berpotensi menyebabkan gagal panen apabila tidak segera ditangani.
“Dari kebakaran hutan berpotensi mengakibatkan terjadi gagal panen. Sehingga dengan rapat ini kita membahas upaya mengantisipasi terjadinya gagal panen. Mitigasi dari awal sudah kita antisipasi, bagaimana tindakan pencegahannya,” jelasnya.
Ria Norsan mengungkapkan, berdasarkan perkembangan terakhir masih terdapat api di sejumlah wilayah Kalbar, terutama di Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya.
“Sekarang yang masih ada api itu di Ketapang, kemudian juga di Kubu Raya masih ada,” ujarnya.
Masih adanya titik kebakaran tersebut membuat penanganan Karhutla membutuhkan sinergi berbagai unsur. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri sehingga keterlibatan TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa hingga masyarakat terus diperkuat.
Kolaborasi diperlukan mulai dari pencegahan, pemantauan titik api, pemadaman hingga penanganan dampak yang ditimbulkan Karhutla terhadap masyarakat. Dengan langkah bersama, potensi kebakaran meluas maupun dampak yang lebih besar diharapkan dapat ditekan.
Untuk mendukung penanganan bencana, Pemerintah Provinsi Kalbar juga telah melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran tersebut diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan penanggulangan bencana.
“Walaupun belum ketok palu Perubahan, insyaallah dalam waktu dekat ketok palu, namun kita sudah bisa menggunakan dana ini. Kita prioritaskan untuk penanggulangan bencana,” tegas Norsan.
Selain Karhutla, persoalan ketahanan pangan turut menjadi perhatian karena gangguan terhadap sektor pertanian dapat berdampak pada ketersediaan pangan masyarakat. Karena itu, mitigasi dinilai perlu dilakukan secara bersamaan dengan upaya penanganan kebakaran.
Rapat Forkopimda juga menyoroti kondisi lingkungan dan ketersediaan air bersih. Penurunan debit air di sejumlah sungai menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi memengaruhi pasokan air yang dibutuhkan masyarakat.
Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi sejak dini. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait didorong untuk terus memantau perkembangan kondisi air di lapangan dan menyiapkan langkah penanganan apabila masyarakat mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
Ketersediaan air bersih menjadi persoalan penting karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Oleh sebab itu, mitigasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan Karhutla, tetapi juga mengantisipasi munculnya dampak lain akibat perubahan kondisi lingkungan.
Melalui rapat Forkopimda tersebut, Pemprov Kalbar berupaya memastikan berbagai persoalan strategis dapat ditangani secara terpadu. Koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting agar ancaman Karhutla, gangguan terhadap ketahanan pangan, persoalan kualitas lingkungan hingga keterbatasan air bersih dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Ria Norsan menekankan bahwa upaya mitigasi dan pencegahan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, organisasi masyarakat dan masyarakat, berbagai tantangan yang dihadapi Kalbar diharapkan dapat ditangani secara lebih cepat, terukur dan tepat sasaran.[SK]
