Dalam forum yang mempertemukan para pemangku kepentingan pengendalian inflasi tersebut, Sukiryanto menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor guna memastikan berbagai program pengendalian inflasi tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.
Menurutnya, Kabupaten Kubu Raya yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi pangan di Kalimantan Barat terus berupaya memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga melalui implementasi strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
“Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu daerah produsen pangan di Kalimantan Barat terus berkomitmen mendukung pengendalian inflasi melalui implementasi Strategi 4K, meskipun di tengah keterbatasan anggaran yang kami hadapi,” ujar Sukiryanto.
Pada aspek ketersediaan pasokan, Pemkab Kubu Raya terus mengoptimalkan sektor pertanian, hortikultura, perikanan, dan peternakan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui gerakan menanam serta penyaluran bantuan benih, bibit, pakan ternak, hingga sarana dan prasarana produksi guna meningkatkan produktivitas pangan daerah.
Sementara pada aspek keterjangkauan harga, pemerintah daerah tetap melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.
“Kami tetap melaksanakan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.
Di sektor kelancaran distribusi, Pemkab Kubu Raya terus mendorong pembangunan dan peningkatan infrastruktur strategis seperti jalan, jembatan, serta revitalisasi pasar rakyat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperlancar arus distribusi barang kebutuhan pokok maupun hasil produksi masyarakat sehingga biaya logistik dapat ditekan.
Adapun pada aspek komunikasi yang efektif, koordinasi antarlembaga terus diperkuat melalui rapat TPID secara berkala dan sinergi bersama Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, serta organisasi perangkat daerah terkait guna memastikan langkah pengendalian inflasi berjalan terintegrasi.
Meski berbagai program telah dijalankan, Sukiryanto mengakui bahwa keterbatasan fiskal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan program pengendalian inflasi.
“Kami terus berupaya melaksanakan berbagai aksi nyata, tetapi di sisi lain ruang fiskal daerah saat ini cukup terbatas. Padahal keberhasilan pengendalian inflasi sangat bergantung pada implementasi program-program di daerah secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Karena itu, dalam forum HLM TPID tersebut, Sukiryanto meminta arahan Gubernur Kalimantan Barat selaku Ketua TPID Provinsi terkait model kolaborasi yang dapat dikembangkan untuk mendukung pendanaan berbagai program pengendalian inflasi di daerah.
Ia menilai penguatan sinergi antarpemerintah, lembaga vertikal, dunia usaha, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk menjaga efektivitas pengendalian inflasi tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami berharap ke depan dapat dibangun strategi kolaborasi yang lebih kuat, baik melalui program bersama, cost sharing, maupun skema pendanaan kolaboratif. Dengan demikian, pemerintah kabupaten tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi juga memperoleh dukungan berbagai pihak agar program pengendalian inflasi tetap berjalan optimal,” pungkasnya.
Melalui komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berharap mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta melindungi daya beli masyarakat sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. [SK]
.jpg)