Pontianak (Suara Pontianak) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 yang digelar di Aula Kriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026). Pertemuan strategis tersebut menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, ketahanan pangan, dan daya beli masyarakat di Kalimantan Barat..jpeg)
Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026 yang digelar di Aula Kriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (22/7/2026). SUARAPONTIANAK/SK
Kegiatan ini dihadiri Pangdam XII/Tanjungpura, Kapolda Kalimantan Barat, para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, pimpinan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, perwakilan badan usaha, PT Pertamina Patra Niaga, Perum Bulog, Badan Gizi Nasional, serta berbagai pihak terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Dalam arahannya, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa capaian inflasi Kalimantan Barat yang masih berada dalam rentang target nasional harus tetap disikapi dengan kewaspadaan dan langkah antisipatif.
“Berdasarkan data, inflasi year-on-year Kalimantan Barat tercatat sebesar 2,24 persen, sementara target inflasi nasional tahun 2026 berada pada kisaran 2,5 persen ±1 persen. Angka ini tentu patut kita syukuri, tetapi memasuki semester kedua kita harus bekerja lebih antisipatif dan tidak lengah,” ujar Norsan.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka statistik semata, melainkan harus mampu menjamin tiga kebutuhan utama masyarakat, yakni ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, serta kelancaran pasokan barang dan jasa.
Gubernur juga menyoroti perbedaan tingkat inflasi di setiap daerah. Berdasarkan data terbaru, Kabupaten Sintang mencatat inflasi tertinggi di Kalimantan Barat sebesar 3,71 persen, disusul Kota Singkawang sebesar 2,13 persen.
“Karena itu penanganan inflasi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama di setiap daerah. Diperlukan koordinasi yang erat serta kerja sama antardaerah yang disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan masing-masing wilayah,” tegasnya.
Untuk menjaga stabilitas harga pada semester kedua tahun ini, Gubernur meminta seluruh TPID provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat implementasi strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.
Selain itu, sejumlah potensi risiko yang dapat memicu kenaikan inflasi juga menjadi perhatian serius. Di antaranya gangguan distribusi akibat cuaca, kendala logistik dan transportasi, fluktuasi harga komoditas pangan strategis seperti cabai dan bawang merah, hingga perubahan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas yang dapat berdampak terhadap harga kebutuhan pokok.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Norsan meminta Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, dan seluruh instansi terkait memperkuat koordinasi dalam menjaga pasokan serta stabilitas harga komoditas strategis.
“Jangan menunggu harga naik baru kita bertindak, dan jangan menunggu pasokan langka baru kita mencari solusi. Sedia payung sebelum hujan, jangan sudah hujan baru mencari payung,” pesannya.
Ia menegaskan, keberhasilan pengendalian inflasi sangat bergantung pada kekuatan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, distributor maupun masyarakat.
“Saya berharap sinergi antara pemerintah daerah, badan usaha, distributor, dan masyarakat terus diperkuat agar perekonomian Kalimantan Barat tetap stabil serta kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Saichudin, memaparkan sejumlah komoditas yang secara konsisten menjadi penyumbang inflasi selama enam bulan terakhir.
“Berdasarkan hasil pemantauan kami, minyak goreng dan ikan tongkol mengalami inflasi sebanyak empat kali dalam enam bulan terakhir. Sementara ikan kembung dan ikan baung bahkan mengalami inflasi hingga lima kali dalam periode yang sama,” ungkap Saichudin.
Selain komoditas perikanan dan minyak goreng, sejumlah kebutuhan pokok lain seperti beras, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan daging sapi juga masih tergolong rentan mengalami kenaikan harga.
Khusus komoditas beras, BPS mencatat Kota Pontianak mengalami inflasi harga beras selama empat bulan berturut-turut. Kondisi serupa mulai terlihat di beberapa daerah lain seiring perubahan pola panen dan distribusi pangan.
Saichudin juga memaparkan hasil Survei Pola Perdagangan Tahun 2025 yang menunjukkan tingginya margin distribusi sejumlah komoditas strategis. Margin perdagangan dan pengangkutan beras tercatat sebesar 18,17 persen, sementara bawang putih yang sebagian besar dipasok dari luar daerah mencapai 47,98 persen. Adapun margin distribusi daging sapi berada pada angka 21,82 persen.
“Intervensi pemerintah daerah untuk menekan margin perdagangan tersebut dapat menjadi salah satu langkah efektif dalam menjaga harga di tingkat konsumen,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, BPS Kalbar turut menyampaikan perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi yang saat ini telah mencapai 50,26 persen dari target yang ditetapkan.
Saichudin menegaskan bahwa kegiatan sensus tersebut tidak berkaitan dengan perpajakan, melainkan bertujuan menyediakan data sosial ekonomi yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan serta pemutakhiran data program perlindungan sosial.
“Sensus ekonomi tidak berkaitan dengan perpajakan. Kegiatan ini bertujuan menyediakan data sosial ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi dan pemutakhiran data program perlindungan sosial,” tutupnya.
Melalui High Level Meeting ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, sehingga inflasi tetap terkendali serta pertumbuhan ekonomi daerah dapat terus terjaga di tengah berbagai tantangan global dan nasional. [SK]
.jpeg)
