Pontianak (Suara Pontianak) – Polemik hasil Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat yang belakangan viral di media sosial terus menyita perhatian publik. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, turut memberikan tanggapan terkait keputusan dewan juri yang menuai kritik dari berbagai pihak.
Sekda Kalbar, Harisson, menyoroti kejanggalan penilaian pada LCC Empat Pilar MPR RI di Kalbar.SUARAPONTIANAK/SK
Tanggapan tersebut disampaikan Harisson melalui kolom komentar pada unggahan akun Instagram @smansapnk_ yang membahas kontroversi hasil perlombaan tersebut. Dalam komentarnya, Harisson menilai pelaksanaan lomba semestinya dilengkapi dengan sistem perekaman digital guna memudahkan proses evaluasi apabila terjadi protes atau perbedaan pendapat saat pertandingan berlangsung.
“Seharusnya MPR mempunyai alat perekam digital untuk memutar ulang saat pertandingan berlangsung, terutama saat terjadi protes seperti saat ini atau saat dewan juri sedang tidak berkonsentrasi,” tulis Harisson.
Saat ditemui awak media, Senin (11/05/2026), Harisson kembali menegaskan pandangannya terkait adanya dugaan kejanggalan dalam proses penilaian lomba tersebut. Ia menilai dewan juri terlihat terlalu bergantung pada teks jawaban yang tersedia di perangkat penilaian.
“Juri itu terkesan tidak paham dengan materi yang ditanyakan. Sehingga dia harus membaca jawaban yang ada di tab-nya, lalu berusaha menyandingkannya dengan jawaban anak-anak. Di situ bisa terjadi salah paham,” ujarnya.
Menurut Harisson, seorang juri dalam kompetisi akademik seharusnya memiliki pemahaman yang kuat terhadap materi yang diperlombakan sehingga dapat menilai jawaban peserta secara objektif tanpa harus terpaku pada perangkat bantu.
“Kalau kita sudah paham materi yang ditanyakan, tidak perlu melihat tab. Cukup dengar jawaban peserta, kita sudah bisa menilai substansinya benar atau tidak,” tegasnya.
Selain menyoroti aspek teknis penilaian, Harisson juga menilai ekspresi dan bahasa tubuh dewan juri saat pertandingan berlangsung menunjukkan adanya keraguan dalam mengambil keputusan. Hal tersebut dinilai dapat memengaruhi objektivitas hasil perlombaan.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga rasa keadilan bagi seluruh peserta, khususnya siswa SMA Negeri 1 Pontianak (SMANSA) yang menjadi sorotan dalam polemik tersebut.
Harisson berharap proses evaluasi dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan agar tidak meninggalkan kesan ketidakadilan bagi para peserta didik yang telah berjuang dalam kompetisi tersebut.
“Saya minta ada rasa keadilan yang harus diterima oleh anak-anak SMANSA. Jangan biarkan rasa ketidakadilan itu membekas di diri mereka,” pungkasnya.
Polemik hasil LCC Empat Pilar MPR RI di Kalimantan Barat hingga kini masih ramai diperbincangkan di media sosial dan memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan dunia pendidikan.
.jpg)
.jpeg)
