Pemprov Kalbar Perkuat Transformasi Pelayanan Publik Lewat Webinar Nasional ASN

Sekda Kalbar Harisson.SUARAPONTIANAK/SK

Pontianak (Suara Pontianak) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan inovatif. Upaya tersebut ditegaskan melalui pembukaan Webinar Kelas Edukasi Kalimantan (KLIK) x Mbak Kepo Belajar Vol. 3 bertema “Manajemen Kualitas Pelayanan Publik” yang digelar secara virtual, Senin (11/5/2026).

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat bersama Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (Pusjar SKPP) LAN Samarinda guna memperkuat kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang pelayanan publik.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., yang hadir didampingi Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari, S.STP., M.Si., menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik menjadi ukuran nyata hadirnya pemerintah di tengah masyarakat.

Menurut Harisson, keberhasilan pemerintah saat ini tidak lagi hanya diukur dari dokumen perencanaan, melainkan dari kualitas layanan yang langsung dirasakan masyarakat secara cepat, mudah, dan terjangkau.

“Transformasi pelayanan publik di Kalbar terus kami perkuat melalui berbagai inovasi digital seperti POLISE (Portal Layanan Berbasis Web), pelayanan ramah kelompok rentan, aplikasi SEKAMPADI (Survei Kepuasan Masyarakat Aplikasi Daring), hingga pengembangan PEMANDU YANLIK untuk pemantauan dan evaluasi pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh perangkat daerah harus mampu menghadirkan pelayanan yang berdampak nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan komitmen. Jangan hanya memenuhi standar administratif, tetapi hadirkan layanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat guna mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Dalam paparannya, Harisson juga menyoroti tantangan pelayanan publik di Kalimantan Barat yang memiliki wilayah seluas 147.307 kilometer persegi atau sekitar 7,53 persen dari total wilayah Indonesia. Kondisi geografis berupa hutan, sungai, serta jauhnya jarak antarwilayah menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pelayanan dasar.

Ia menggambarkan masih adanya tenaga pendidik dan anak-anak sekolah di daerah pedalaman yang harus menyeberangi sungai dan berjalan kaki sejak dini hari demi memperoleh akses pendidikan.

“Kondisi geografis yang menantang tidak boleh menjadi alasan. Kita memerlukan strategi kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pelayanan dasar tersedia bagi seluruh masyarakat, serta memprioritaskan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi sebagai pembuka jalan bagi layanan berkualitas,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pusjar SKPP LAN Samarinda memberikan apresiasi atas konsistensi BPSDM Kalbar dalam menghadirkan ruang pembelajaran yang relevan dan aktual bagi ASN.

Menurutnya, program KLIK x Mbak Kepo Belajar memiliki dampak besar, tidak hanya bagi ASN di lingkungan Pemprov Kalbar, tetapi juga berpotensi memberikan manfaat secara nasional.

“Semangat yang ditunjukkan BPSDM Provinsi Kalimantan Barat ini sangat luar biasa karena tidak hanya ditujukan untuk ASN di tingkat provinsi saja, namun diharapkan dapat berkembang dan memberikan dampak secara nasional,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks. Bahkan, hampir seluruh wilayah di Kalimantan kini dinilai siap menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II secara mandiri.

“Setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di Kalimantan Timur dan tahun lalu di Kalimantan Selatan, maka untuk tahun ini giliran Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang akan menyelenggarakannya. Saya sangat optimistis atas inovasi dan kesiapan ini,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, menjelaskan bahwa webinar tersebut menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kompetensi aparatur.

Menurut Windy, pengembangan kapasitas ASN tidak boleh dibatasi oleh kondisi geografis. Karena itu, sinergi bersama LAN RI Samarinda dirancang untuk menjangkau ASN secara lebih luas hingga tingkat nasional.

“Kegiatan ini adalah wujud sinergi antara BPSDM Kalbar dengan Pusjar SKPP LAN RI Samarinda yang kami dedikasikan untuk seluruh ASN, tidak hanya di Kalimantan tetapi juga se-Indonesia. Kami ingin membangun branding pelayanan publik yang kuat melalui penguatan kapasitas SDM,” ujarnya.

Ia optimistis konsistensi menghadirkan ruang belajar seperti KLIK x Mbak Kepo Belajar akan berdampak langsung terhadap peningkatan kompetensi ASN dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Saya berpesan agar kita terus bersyukur dan selalu mengoptimalkan sumber daya yang ada. Mari kita manfaatkan setiap sarana untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, agar keberadaan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh lapisan warga,” pungkas Windy.

Komitmen Pemprov Kalbar dalam mentransformasi pelayanan publik turut membuahkan berbagai capaian membanggakan. Pada tingkat regional, Kalbar berhasil meraih penghargaan Terbaik Pertama bidang Entrepreneur Government melalui inovasi Creative Financing, serta Terbaik Pertama kategori Pengendalian Inflasi pada ajang Awarding Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan Tahun 2026.

Selain itu, capaian pelayanan publik Kalbar juga menunjukkan tren positif dengan raihan Indeks Pelayanan Publik (IPP) kategori Sangat Baik (A) dengan nilai 4,71, Kepatuhan Pelayanan Publik sebesar 95,65 dengan predikat Zona Hijau Kualitas Tertinggi dan masuk tujuh besar nasional, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 88,38 kategori Sangat Baik, serta nilai Reformasi Birokrasi 86,79 kategori A yang menjadi tertinggi di Kalimantan.

Melalui webinar ini, diharapkan tercipta pertukaran pengetahuan yang mampu melahirkan inovasi pelayanan publik yang semakin adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas.[SK]