Pontianak (Suara Pontianak) – Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin, mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai pembatasan jam operasional truk tronton di wilayah kota. Desakan ini muncul setelah banyaknya keluhan masyarakat terkait truk besar yang masih melintas di luar jam yang telah ditentukan.
Ketua DPRD Kota Pontianak Saat Menyampaikan Tanggapan Terkait Jam Operasional Truk Tronton.SUARAPONTIANAK/SK
“Kita minta Dishub untuk menegakkan Perda terkait jam operasional tronton. Banyak keluhan ke kami, tronton yang lewatnya melampaui jam operasional,” ujar Satarudin, Selasa (21/10/2025).
Menurutnya, keberadaan truk tronton di jalan kota pada jam sibuk kerap menimbulkan kemacetan dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Karena itu, ia menilai penegakan aturan harus disertai dengan sanksi tegas agar para pengemudi maupun perusahaan angkutan mematuhi ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang ada tronton yang tidak patuh pada jam operasional, kita minta diberi sanksi. Kita harus berikan punishment kepada yang melanggar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Satarudin mengusulkan agar kendaraan truk besar hanya diizinkan beroperasi pada malam hari untuk menghindari gangguan arus lalu lintas di pagi dan sore hari.
“Kalau bisa malam lah, di atas jam sembilan. Pagi jangan pernah lewat. Saya akan minta ke Pak Wali Kota supaya jam operasional tronton diatur mulai jam sembilan ke atas, agar saat kendaraan ramai dan jam sibuk tidak ada lagi tronton yang melintas,” ujarnya.
Ia menambahkan, penerapan aturan ini bukan semata untuk membatasi aktivitas logistik, melainkan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan lain, termasuk masyarakat yang beraktivitas di dalam kota.
Desakan Ketua DPRD ini diharapkan dapat mendorong Dishub Kota Pontianak untuk lebih tegas dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran jam operasional truk tronton, sehingga ketertiban lalu lintas di Pontianak dapat terwujud dengan lebih baik.[SK]
.jpeg)
.jpeg)
(1).jpeg)
